Harga Beras Meroket, Petani Sejahtera atau Rakyat yang Menderita?

Yuki-Ho/Unsplash

Indonesia adalah negara yang sebagian besar pendudukanya, jika tidak seluruhnya, adalah pengonsumsi beras. Belakangan, beras yang berasal dari tumbuhan bernama latin Oryza Sativa ini, membuat gempar masyarakat. Bagaimana tidak, sudah beberapa bulan ini salah satu komoditas pokok masyarakat tersebut mengalami kenaikan harga yang cukup fenomenal.

Inflasi Komoditas Beras

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2024, harga beras kualitas premium telah menyentuh angka 14 ribu rupiah per kilogram. Jika dibandingkan Februari tahun sebelumnya kenaikannya mencapai 22,9 persen. Begitu juga dengan beras kualitas medium dan beras kualitas rendah atau luar kualitas, masing-masing mengalami kenaikan antara 25 hingga 30 persen.

Kenaikan harga beras ini turut dikonfirmasi oleh angka inflasi terbaru yang dirilis oleh BPS. Secara year-on-year, inflasi tahunan pada Februari 2024 mencapai angka 2,75 persen. Dari berbagai komoditas yang mempunyai andil terhadap inflasi, beras merupakan komoditas utama penyumbang inflasi terbesar dengan andil 0,67 persen, diikuti dengan komoditas cabai merah, daging ayam ras, rokok, dan tomat.

Lantas dengan kenaikan harga beras tersebut, apakah kesejahteraan petani meningkat?

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2023 menunjukkan sebanyak 48,86 persen rumah tangga miskin justru berasal dari rumah tangga yang sumber penghasilan utamanya dari sektor pertanian. Jumlah penduduk miskin sendiri mencapai 25,90 juta jiwa, dengan rataan per rumah tangga miskin ada sekitar 4,71 jiwa anggota rumah tangga.

Jika dihitung secara kasar, maka dapat diketahui bahwa terdapat sekitar 2,68 juta rumah tangga miskin yang menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian.

Peningkatan harga beras di pasaran diharapkan dapat dituai juga manisnya oleh para petani. Salah satu proksi untuk melihat kesejahteraan petani adalah melalui indikator nilai tukar petani (NTP).

NTP adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.

Petani Juga Ingin Sejahtera

Beras merupakan salah satu produk dari pertanian tanaman pangan. NTP tanaman pangan pada Februari 2024 mencapai 120,30 poin, meningkat 8,65 persen dibandingkan Februari 2023 sebesar 110.72 poin.

It pada Februari 2024 mencapai 144,48 poin, meningkat 18,3 persen dibandingkan It pada Februari 2023 sebesar 122,13 poin, sedangkan Ib mengalami peningkatan sebesar 3,32 persen dari 116.22 poin pada Februari 2023 menjadi 120.09 poin pada Februari 2024.

Kenaikan It yang lebih tinggi dari Ib menjelaskan peningkatan NTP tanaman pangan yang terjadi selama setahun terakhir dan menggambarkan kesejahteraan petani yang kian meningkat dalam kurun waktu setahun terakhir.

Pemerintah sebagai Penengah

Kenaikan harga beras bagaikan dua mata pisau, di satu sisi menguntungkan petani, tapi di sisi yang lain membuat masyarakat menghadapi kesulitan ekonomi yang meningkat. Kenaikan harga beras memberikan keuntungan lebih bagi petani dari hasil panen mereka. Namun, bagi masyarakat, kenaikan harga beras berbanding lurus dengan beban ekonomi yang semakin besar karena mengurangi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan lainnya.

Pemerintah harus hadir sebagai penengah, mencari solusi untuk menjaga agar petani tetap untung tetapi juga memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau.

Tidak dapat dipungkiri banyak faktor berada di antara dua kepentingan tersebut, selain karena faktor alam sehingga produktivitas tanaman padi menurun dan menyebabkan kelangkaan stok dan melambungkan harga beras di pasaran, faktor rantai distribusi mulai dari petani sampai dengan masyarakat sebagai konsumen beras juga perlu diperhatikan.

Memerangi Praktik Koruptif Distribusi Beras

Cukup menyedihkan melihat betapa sulitnya masyarakat dalam mencari beras di pasaran. Bahkan, banyak ibu-ibu yang harus berebut hanya untuk mendapatkan beras murah yang disalurkan melalui operasi pasar.

Hal ini menunjukkan urgensi penanganan yang lebih holistik. Tidak hanya masalah petani yang membutuhkan pasokan pupuk yang cukup, atau masyarakat yang memerlukan stok beras yang memadai, tetapi juga rantai distribusi yang efektif.

Penting bagi pemerintah untuk mengawasi dengan cermat dan memastikan distribusi beras berjalan lancar, sambil memerangi praktik-praktik koruptif seperti pungli yang merugikan petani dan masyarakat. Dengan tindakan ini, diharapkan pemerintah mampu memastikan ketersediaan beras yang memadai dengan harga stabil bagi semua pihak yang terlibat.