Awut-Awutan 100 Hari Kerja Pemerintahan Prabowo Gibran

Ilustrasi efisiensi Anggaran. Foto: Freepik.com

Beberapa hari kebelakang media diramaikan dengan kemunculan tagar “Indonesia gelap”, bersamaan dengan munculnya tagar tersebut muncul juga banyak aksi massa di berbagai daerah, tagar dan aksi ini muncul hampir bersamaan dengan 100 hari kerja presiden Prabowo Subianto, berbagai aksi tersebut dianggap sebagai kekecewaan terhadap 100 hari kerja presiden Indonesia yaitu terkait kebijakan yang diambil, mulai dari munculnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025: Menginstruksikan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD, kemudian Program Makan bergisi gratis (MBG), distribusi gas LPG 3 kilogram yang menyebabkan kelangkaan di masyarakat. Beberapa kebijakan yang disebutkan merupakan adalah kebijakan yang dinilai Pro terhadap rakyat dan menurut hemat banyak orang perlu ditinjau ulang.

Penulis kemudian coba ingin menyampaikan bagaimana kacamata orang yang berusaha membela hal tersebut, banyak pernyataan seperti, kan baru seratus hari kerja. Disinilah letak kelucuan cara berpikir pejabat dan Masyarakat negara 62 ini, justru hal tersebut yang harus kita kritisi, kenapa bisa baru seratus hari kerja sudah banyak program yang dinilai kurang baik. Apalagi kita sebagai Masyarakat merasa tidak mengetahui rasionalisasi yang jelas dan penjelasan yang jelas, disini penulis ingin menggari bawahi bahwa penulis sepakat dengan yang namanya efisiensi anggaran khususnya untuk anggaran anggaran yang disalurkan guna program yang tidak relevan yang cenderung membuang-buang anggaran negara tanpa ada hasil. Akan tetapi disini yang menjadi prsoalan adalah pemangkasan anggaran juga tertuju kepada bidang Pendidikan dan Kesehatan, yang seharusnya hal tersebut dijadikan fokus besar pemerintah, walaupun sempat dikatakan oleh mentri keuangan Ibu Sri Mulyani bahwa efisiensi anggaran tidak menyasar pada tenaga honorer, UKT hingga beasiswa KIP.

Disini penulis langsung teringat dengan perkataan seorang tokoh ahli politik dan ekonomi asal Amerika serikat yaitu Francis Fukuyama di dalam bukunya yang berjudul State-Building: Governance and World Order in the 21st Century “Pemerintahan yang baik tidak hanya tentang menerapkan kebijakan yang efektif, tetapi juga membangun kepercayaan rakyat melalui transparansi dan akuntabilitas. Negara yang dikelola dengan ceroboh akan kehilangan legitimasi dan berisiko mengalami instabilitas sosial serta ekonomi” (Fukuyama, 2017). Disini Fukuyama menyoroti bahwa kebijakan yang semata-mata bertujuan memperluas peran negara tanpa disertai peningkatan kapasitasnya cenderung membuka peluang bagi korupsi dan menciptakan inefisiensi. Dengan kata lain, memperbesar peran negara tanpa memperkuat kemampuan dan efektivitasnya sering kali menghasilkan masalah korupsi dan ketidakefisienan dalam pelaksanaannya. Disinilah pentingnya adanya transparansi dan keterbukaan terhadap kebijakan yang diambil, untuk membangun kepercayaan Masyarakat sehingga pemerintahan tetap stabil.

Kebijakan efisiensi anggaran Presiden Prabowo Subianto telah menghasilkan beberapa paradoks yang menarik untuk dibahas. Prabowo membentuk kabinet dengan jumlah menteri yang lebih besar dari pemerintahan sebelumnya, meskipun ia menerapkan kebijakan efisiensi anggaran untuk mengurangi pemborosan dan memperkuat keuangan fiskal. Kabinet Merah Putih terdiri dari 112 menteri, termasuk 48 menteri, 5 kepala badan, dan 59 wakil menteri. Dengan struktur kabinet yang rumit ini, muncul pertanyaan tentang bagaimana efisiensi anggaran dapat dicapai dengan perluasan kemampuan. Selain itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp8 triliun, merupakan salah satu kementerian yang terkena dampak langsung dari efisiensi kebijakan . Berbagai pengurangan ini, termasuk pengurangan besar-besaran dalam pos alat tulis kantor, memiliki dampak yang mungkin signifikan terhadap operasional sehari-hari sekolah. Hal ini menimbulkan paradoks karena pendidikan adalah bidang penting yang harus mendapat perhatian khusus.

Pemangkasan anggaran perjalanan dinas, pengurangan alat tulis kantor hingga 90%, dan pembatalan program yang dianggap tidak esensial adalah bagian dari kebijakan efisiensi anggaran. Namun , tujuan efisiensi anggaran tidak tercapai karena biaya birokrasi meningkat akibat peningkatan jumlah pejabat cabinet. Selama pemerintahan Prabowo, sulit untuk menjaga konsistensi antara fakta dan retorika. Dengan tujuan meningkatkan belanja negara, ia menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, tetapi tindakan seperti membentuk kabinet besar atau gemuk menimbulkan keraguan tentang komitmen terhadap efisiensi yang menjanjikan. Paradoks-paradoks ini menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak selalu berjalan dengan baik dan terkadang membayangkan pada masalah dan kesulitan saat diterapkan. Sangat penting untuk membahas lebih lanjut tentang cara-cara terbaik untuk menerapkan kebijakan ini tanpa mengorbankan sektor-sektor penting seperti pendidikan.

Sejumput Nasihat

Kalau-kalau saja tulisan penulis ini dibaca oleh Bapak Prabowo atau bawahannya, mungkin ini sejumput nasihat buat pemerintahan kedepan. Menjadi pemimpin adalah suatu penderitan, menjadi pemimpin adaalah suatu kepastian akan dikritik oleh yang dipimpinnya (Masyarakat). Beragam kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintahan Prabowo Gibran penulis rasa harus terus di evaluasi dan jangan sampai kebijakan malah menyengsarakan rakyat, kebijakan harus Pro-people policy (kebijakan yang pro-rakyat). Penulis sepakat dengan efisiensi anggaran tapi perlu di pilah pilih yang mana atau bidang mana yang anggarannya harus dipangkas. Terakhir, Efisiensi merupakan kemampuan untuk mencapai suatu hasil yang maksimal dengan menggunakan sumber daya (anggaran) yang kecil, akan tetapi jangan sampai pemerintah misperception dalam memahami efisiensi, efisiensi tidak menghilangkan kebijakan. Terimakasih.