Ketika Kemiskinan Turun, Mengapa Ketimpangan Masih Terasa?

Ilustrasi ketimpangan ekonomi dan kerentanan masyarakat di tengah penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Gambar dibuat menggunakan kecerdasan buatan (AI).

Ada paradoks dalam wajah kemiskinan Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen atau 22,93 juta orang. Namun pada periode yang sama, Gini Ratio naik dari 0,363 pada September 2025 menjadi 0,368 pada Maret 2026 (Badan Pusat Statistik, 2026b, 2026a). Kemiskinan menurun, tetapi ketimpangan pengeluaran sedikit melebar.

Dua angka itu bukanlah saling membantah. Keduanya justru memperlihatkan atau berusaha menjelaskan kepada kita bahwa keluar dari kemiskinan secara statistik belum tentu berarti keluar dari kerentanan atau bukan jaminan bahwa seseorang sudah memiliki kondisi ekonomi yang stabil. Seseorang dapat berada sedikit di atas garis kemiskinan, tetapi tetap hanya berjarak satu kehilangan pekerjaan, satu kebutuhan kesehatan, atau satu kenaikan biaya hidup dari kesulitan ekonomi.

Di sinilah pemikiran Amartya Sen relevan. Dalam Development as Freedom, Sen menulis bahwa “poverty must be seen as the deprivation of basic capabilities rather than merely as lowness of incomes” (Sen, 2014). Dengan kata lain, pendapatan bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan kemiskinan, tetapi juga kemampuan seseorang untuk menjalani kehidupan yang ia hargai, seperti memperoleh pendidikan, menjaga kesehatan, bekerja secara produktif, dan membuat keputusan tentang kehidupan mereka.

Dengan cara pandang itu, pertanyaan tentang kemiskinan tidak cukup berhenti pada berapa rupiah yang diperoleh seseorang. Kita perlu bertanya: apakah pekerjaannya stabil? Apakah anaknya memperoleh pendidikan berkualitas? Apakah keluarganya mampu menghadapi biaya kesehatan mendadak? Apakah ia punya ruang untuk menabung dan membangun aset?

Masalah berikutnya adalah titik awal yang tidak sama. Kerja keras penting, tetapi hasilnya tidak lahir di ruang hampa. Pierre Bourdieu mengingatkan bahwa “capital can present itself in three fundamental guises”: modal ekonomi, budaya, dan social (Bourdieu, 1986). Tidak hanya uang atau rumah yang dapat diwariskan oleh keluarga mapan, mereka juga dapat mewariskan pendidikan, jaringan, kebiasaan, informasi, dan akses ke peluang.

Akibatnya, peluang hidup dua anak yang memiliki hak yang sama secara hukum belum tentu sama. Sekolah yang baik, internet, buku, kursus, dan jaringan orang tua adalah semua hal yang dapat membantu perkembangan anak . Anak-anak lain mungkin belajar dengan fasilitas yang terbatas sambil membantu menghidupi keluarga. Mereka diminta untuk bersaing, tetapi masing-masing dari mereka membawa bekal yang berbeda ke garis depan. Itu adalah tempat di mana ketidaksesuaian kesempatan bekerja secara diam-diam.

Ketika kepemilikan suatu aset mempengaruhi masa depan, semakin sulit untuk mengidentifikasi kesalahan. Thomas Piketty menunjukkan bahwa mekanisme dapat memperkuat ketimpangan kekayaan ketika tingkat pengembalian modal (r) lebih besar dari pertumbuhan ekonomi (g). Namun, ia menegaskan bahwa r > g bukan satu-satunya penjelasan untuk ketimpangan ini (Piketty, 2014). Pemilik aset seperti rumah, tanah, bisnis, atau investasi memiliki peluang untuk menghasilkan uang. Sebaliknya, kelompok berpendapat rendah sering menghabiskan sebagian besar uang mereka untuk kebutuhan sehari-hari.

Pendapatan dapat diubah menjadi modal untuk kelompok tertentu, tetapi dapat hilang untuk kelompok lain. Oleh karena itu, ketidaksamaan tidak hanya terletak pada siapa yang mendapatkan lebih banyak uang pada hari ini, tetapi juga pada siapa yang memiliki sesuatu yang dapat menghasilkan lebih banyak uang pada hari berikutnya.

Masalah ini juga berkaitan dengan lokasi. Tingkat kemiskinan di pedesaan mencapai 10,67 persen pada Maret 2026, jauh di atas tingkat kemiskinan di perkotaan yang 6,34 persen (Badan Pusat Statistik, 2026a). Perbedaan ini mengingatkan bahwa akses ke pekerjaan, pendidikan, kesehatan, pasar, teknologi, dan infrastruktur masih penting untuk tempat tinggal.

Apa yang harus saya lakukan? “ Kesetaraan kesempatan yang adil ” adalah komponen penting dari prinsip keadilan, menurut John Rawls (Rawls & Kelly, 2001). Jika kemampuan seseorang untuk memanfaatkan kesempatan formal yang sama sangat terbatas, kesempatan yang sama belum tentu adil. Ketika seseorang berdiri di depan pintu yang sama, tidak cukup untuk membukanya untuk semua orang.

Akibatnya, bantuan sosial tidak bisa menjadi satu-satunya cara untuk mengakhiri kemiskinan. Meskipun bantuan masih penting sebagai penyangga, kebijakan harus lebih jauh untuk meningkatkan pendidikan dan kesehatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja berkualitas tinggi, memperluas akses modal, memperkuat konektivitas wilayah, dan membantu masyarakat membangun aset.

Pada akhirnya, tidak cukup untuk mengukur keberhasilan pembangunan berdasarkan jumlah orang yang melewati garis kemiskinan. Seberapa kuat mereka bertahan di atasnya dan seberapa terbuka jalan untuk naik kelas harus menjadi bagian dari ukurannya juga.

Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan jumlah uang yang dimiliki seseorang, tetapi juga jumlah kesempatan yang tersedia bagi mereka untuk mengubah hidup mereka. Pembangunan yang adil tidak harus membuat semua orang berakhir di tempat yang sama; sebaliknya , itu harus memastikan bahwa tempat seseorang dilahirkan tidak akan berakhir.

REFERENSI

Badan Pusat Statistik. (2026a). Gini ratio September 2025 tercatat sebesar 0,363. Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2535/gini-ratio-september-2025-tercatat-sebesar-0-363-.html

Badan Pusat Statistik. (2026b). Persentase Penduduk Miskin Maret 2026 Turun Menjadi 8,07 Persen. Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/08/05/2594/persentase-penduduk-miskin-maret-2026-turun-menjadi-8-07-persen-.html

Bourdieu, P. (1986). The forms of social capital. Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, 241–258.

Piketty, T. (2014). Capital in the twenty-first century. Harvard University Press.

Rawls, J., & Kelly, E. (2001). Justice as Fairness: A RESTATEMENT. THE BELKNAP PRESS OF HARVARD UNIVERSITY PRESS.

Sen, A. (2014). Development as freedom (1999). The Globalization and Development Reader: Perspectives on Development and Global Change, 525.