Keamanan di Afrika: Ketika Negara Gagal Melindungi Warganya

[Baraa Obied] / Pexels (Ilustrasi Ketika Negara Gagal Melindungi Warganya)

Konflik di Sudan menunjukkan bagaimana negara gagal menjalankan fungsi paling dasarnya: melindungi rakyat

Ketika perang meletus di Sudan pada 2023, yang runtuh bukan hanya bangunan, rumah sakit, atau jalanan di Khartoum. Yang runtuh adalah gagasan bahwa negara hadir untuk melindungi warganya.

Konflik antara militer Sudan dan pasukan paramiliter Rapid Support Forces telah mengubah kehidupan jutaan orang. Warga sipil terjebak di tengah perebutan kekuasaan dua kelompok bersenjata yang sama-sama mengklaim diri sebagai penyelamat negara. Padahal, bagi masyarakat biasa, keduanya justru menjadi sumber ancaman.

Dalam waktu singkat, Sudan berubah menjadi salah satu krisis kemanusiaan terbesar di dunia. Jutaan orang kehilangan rumah, ratusan ribu keluarga mengungsi, dan akses terhadap makanan, air, serta layanan kesehatan menjadi semakin terbatas. Kota-kota yang sebelumnya hidup berubah menjadi medan perang. Rumah sakit ditutup, sekolah berhenti beroperasi, dan warga dipaksa hidup dalam ketakutan.

Yang paling tragis, ancaman terbesar bagi warga Sudan bukan datang dari negara lain, melainkan dari negara mereka sendiri.

Dalam teori politik, negara memiliki satu tugas utama: menjamin keamanan. Warga menyerahkan sebagian kebebasan mereka karena percaya negara akan melindungi mereka dari ancaman. Namun, di Sudan, kontrak itu telah gagal.

Negara memang masih ada secara formal. Ada presiden, tentara, lembaga, dan bendera. Akan tetapi, semua itu kehilangan makna ketika negara tidak mampu mencegah kekerasan, melindungi warga sipil, atau menyediakan kebutuhan paling dasar. Negara tidak lagi hadir sebagai pelindung, tetapi justru menjadi bagian dari masalah.

Konflik di Sudan menunjukkan bahwa ancaman terhadap keamanan tidak selalu datang dari luar. Selama ini, keamanan sering dipahami sebagai kemampuan negara menghadapi musuh asing. Karena itu, banyak negara berlomba memperkuat militer, membeli senjata, dan memperbesar aparat keamanan.

Namun, Sudan memperlihatkan kenyataan yang berbeda. Negara bisa memiliki tentara, persenjataan, dan struktur kekuasaan, tetapi tetap gagal menjaga keamanan rakyatnya. Ketika aparat negara justru saling bertempur, warga sipil menjadi pihak yang paling dirugikan.

Akar persoalan di Sudan sebenarnya tidak muncul secara tiba-tiba. Konflik hari ini adalah hasil dari sejarah panjang pemerintahan yang lemah, perebutan kekuasaan, dan dominasi militer dalam politik. Sejak merdeka, Sudan berulang kali mengalami kudeta, perang saudara, dan pemerintahan otoriter. Negara tidak pernah benar-benar berhasil membangun institusi yang kuat dan dipercaya rakyat.

Militer di Sudan terlalu lama menjadi aktor politik, bukan sekadar alat negara. Akibatnya, perebutan kekuasaan sering diselesaikan dengan senjata, bukan melalui proses politik. Ketika Omar al-Bashir jatuh pada 2019, banyak orang berharap Sudan akan bergerak menuju demokrasi. Namun, harapan itu tidak pernah benar-benar terwujud.

Sebaliknya, militer dan kelompok paramiliter justru semakin bersaing untuk memperebutkan kendali. Konflik yang pecah pada 2023 menjadi bukti bahwa negara Sudan tidak pernah benar-benar stabil. Yang berubah hanya siapa yang memegang senjata dan siapa yang duduk di pusat kekuasaan.

Di tengah situasi itu, warga sipil terus menjadi korban. Banyak keluarga terpaksa meninggalkan rumah mereka dan hidup di kamp pengungsian. Anak-anak kehilangan akses pendidikan, sementara perempuan menghadapi risiko kekerasan yang jauh lebih besar. Bagi banyak orang Sudan, masa depan bukan lagi soal cita-cita atau pekerjaan, tetapi sekadar bertahan hidup hingga esok hari.

[Ahmed Akacha] / Pexels (Ilustrasi Keamanan Tidak Bisa Dipisahkan Dari Kesejahteraan)

Krisis di Sudan juga memperlihatkan bahwa keamanan tidak bisa dipisahkan dari kesejahteraan

Selama ini, pembicaraan mengenai keamanan terlalu sering berhenti pada jumlah tentara, operasi militer, atau perjanjian gencatan senjata. Padahal, bagi warga biasa, rasa aman jauh lebih sederhana. Mereka ingin bisa pergi ke pasar tanpa takut ditembak, mengirim anak ke sekolah tanpa khawatir sekolah itu dibom, dan tidur di rumah mereka sendiri tanpa takut harus mengungsi keesokan harinya. Sebuah negara tidak dapat disebut aman jika rakyatnya hidup dalam kelaparan, kemiskinan, dan ketakutan. Keamanan bukan hanya soal tidak adanya perang, tetapi juga tentang adanya perlindungan, kepastian, dan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari.

Karena itu, solusi terhadap konflik di Sudan tidak cukup hanya dengan gencatan senjata. Dunia internasional selama ini terlalu sering melihat Sudan hanya sebagai persoalan militer. Yang dibutuhkan Sudan bukan hanya penghentian perang, tetapi pembangunan negara yang benar-benar mampu melindungi rakyatnya.

Sudan membutuhkan institusi yang lebih kuat, pemerintahan yang lebih akuntabel, dan sistem politik yang tidak lagi dikuasai militer. Negara harus kembali hadir di tengah masyarakat, bukan sebagai alat kekuasaan, tetapi sebagai pelindung.

Masyarakat internasional juga tidak bisa terus bersikap setengah hati. Banyak negara mengecam kekerasan di Sudan, tetapi tidak melakukan cukup banyak untuk mendorong penyelesaian politik yang nyata. Sementara itu, campur tangan berbagai aktor asing justru sering memperumit situasi karena masing-masing memiliki kepentingannya sendiri.

Sebagian negara luar melihat Sudan sebagai wilayah strategis yang penting untuk dipengaruhi, baik karena letaknya, sumber dayanya, maupun posisinya di kawasan Afrika Timur dan Laut Merah. Akibatnya, perhatian terhadap Sudan sering kali tidak benar-benar berangkat dari kepentingan warga Sudan sendiri. Perdamaian menjadi sulit dicapai ketika terlalu banyak pihak berkepentingan mempertahankan konflik atau mendukung salah satu kubu.

Karena itu, penyelesaian konflik di Sudan tidak bisa hanya bergantung pada tekanan dari luar. Perubahan harus datang dari dalam, melalui upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap negara. Warga Sudan perlu diyakinkan bahwa negara dapat kembali menjadi pelindung, bukan ancaman. Tanpa kepercayaan itu, tidak akan ada stabilitas yang benar-benar bertahan.

Pada akhirnya, tragedi Sudan adalah pengingat bahwa negara yang gagal melindungi rakyatnya bukan hanya kehilangan legitimasi, tetapi juga kehilangan makna. Negara dibentuk agar manusia tidak hidup dalam ketakutan. Ketika negara justru menjadi sumber ketakutan itu, maka yang tersisa hanyalah kekerasan.

Sudan hari ini bukan sekadar kisah tentang perang. Sudan adalah cermin tentang bagaimana sebuah negara dapat runtuh, bahkan ketika pemerintah dan tentara masih ada. Sebab negara tidak diukur dari seberapa besar militernya, melainkan dari seberapa mampu ia menjaga keselamatan warganya.