Indonesia dan Papua Nugini: Melihat Potensi Kerja Sama Kedua Negara
International Relations graduate from Universitas Padjadjaran. Currently working in Papua, with an interest in economics, politics, and international affairs.
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Sahashika Sudantha tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPada 26 Oktober 2026, saya berkesempatan menjadi salah satu delegasi Indonesia dalam Preparatory Meeting for the Border Liaison Officers Meeting (BLOM) ke-29 antara Republik Indonesia dan Papua Nugini (PNG) yang diselenggarakan di Jayapura, Papua. Pertemuan ini menjadi salah satu pengalaman menarik bagi saya, khususnya karena dapat melihat secara langsung bagaimana kedua negara membahas berbagai persoalan di wilayah perbatasan sebagai perwakilan dari Bank Indonesia Provinsi Jayapura.
BLOM merupakan forum pertemuan bilateral yang membahas berbagai isu terkait pengelolaan perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Pada tahun sebelumnya, pertemuan ini diselenggarakan di Port Moresby, ibu kota Papua Nugini, sebelum kembali diselenggarakan di Indonesia pada tahun ini.
Sebagai negara yang berbagi perbatasan di Pulau Papua, Indonesia dan Papua Nugini memiliki hubungan yang cukup erat, baik secara geografis, sosial, maupun ekonomi. Hubungan tersebut tentunya menghadirkan berbagai peluang kerja sama, tetapi juga tantangan yang memerlukan koordinasi dari kedua negara.
Menariknya, pertemuan ini tidak hanya melibatkan perwakilan pemerintah pusat, tetapi juga unsur pemerintahan daerah dari kedua negara, misalnya dari perwakilan Pemerintah Daerah Jayapura dan Pemerintah Daerah Provinsi Yetetkun dari Papua Nugini. Keterlibatan pemerintah daerah menjadi penting mengingat berbagai persoalan yang dibahas berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat di kawasan perbatasan.
Apa yang Dibahas dalam BLOM-29?
Secara umum, terdapat beberapa agenda penting yang menjadi perhatian kedua negara, khususnya berkaitan dengan administrasi perlintasan, kerja sama keamanan, dan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan.
Pembahasan mengenai administrasi perlintasan menjadi salah satu isu yang cukup relevan. Sebagai dua negara yang berbagi perbatasan darat, mobilitas masyarakat Indonesia dan Papua Nugini tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan akan mekanisme perlintasan yang tertib dan sesuai dengan ketentuan masing-masing negara.
Selain administrasi, kerja sama keamanan juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Salah satu persoalan yang dibahas adalah peredaran ganja serta berbagai aktivitas ilegal lainnya yang melibatkan wilayah perbatasan kedua negara.
Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan perbatasan tidak dapat hanya mengandalkan kebijakan domestik masing-masing negara. Ketika suatu aktivitas ilegal melibatkan dua wilayah kedaulatan yang berbeda, diperlukan komunikasi dan koordinasi agar upaya penanganannya dapat berlangsung secara efektif.
Namun, hal tersebut bukan berarti kedua negara dapat begitu saja melakukan intervensi terhadap wilayah masing-masing. Prinsip kedaulatan tetap menjadi dasar yang harus dihormati dalam pelaksanaan kerja sama bilateral. Oleh karena itu, keberadaan BLOM menjadi salah satu sarana penting untuk mempertemukan kepentingan Indonesia dan Papua Nugini dalam menyelesaikan persoalan bersama.
Rupiah dan Kina di Wilayah Perbatasan
Dari berbagai agenda yang dibahas, salah satu topik yang menarik perhatian saya adalah penggunaan mata uang di wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini.
Sebagai perwakilan Bank Indonesia, saya berkesempatan mengikuti pembahasan yang berkaitan dengan penggunaan Rupiah di wilayah Indonesia dan Kina sebagai mata uang Papua Nugini.
Secara hukum, Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah dan pada prinsipnya wajib digunakan dalam transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, Papua Nugini memiliki Kina sebagai mata uang resminya.
Persoalannya adalah bagaimana dengan masyarakat yang melakukan aktivitas perdagangan di kawasan perbatasan kedua negara. Ini menjadi menarik mengingat kawasan perbatasan tidak hanya berfungsi sebagai pemisah wilayah administratif, tetapi juga menjadi tempat berlangsungnya berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Salah satu contohnya dapat dilihat melalui kegiatan perdagangan lintas batas di kawasan Skouw, Jayapura.
Interaksi masyarakat dari kedua negara tentunya menghadirkan kebutuhan transaksi yang perlu diperhatikan. Dalam konteks ini, penggunaan mata uang bukan hanya berkaitan dengan kemudahan pembayaran, tetapi juga dengan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku di masing-masing negara.
Indonesia memiliki kepentingan untuk memastikan penggunaan Rupiah di wilayah kedaulatannya. Begitu pula dengan Papua Nugini yang memiliki kepentingan terhadap penggunaan Kina. Oleh karena itu, koordinasi kedua negara menjadi penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penggunaan mata uang yang sesuai dengan ketentuan.
Menurut saya, pembahasan ini juga memperlihatkan bahwa isu moneter dan sistem pembayaran memiliki keterkaitan dengan hubungan bilateral, terutama bagi dua negara yang masyarakatnya memiliki aktivitas ekonomi lintas batas.
Dengan demikian, kerja sama dalam bidang ekonomi tidak hanya berbicara mengenai besarnya nilai perdagangan, tetapi juga bagaimana aktivitas perdagangan tersebut dapat berlangsung secara tertib dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Potensi Hubungan Indonesia dan Papua Nugini
Di luar berbagai persoalan yang dibahas, saya melihat bahwa Indonesia dan Papua Nugini sebenarnya memiliki potensi kerja sama yang cukup besar untuk dikembangkan.
Kedekatan geografis menjadi salah satu modal utama dalam memperkuat hubungan kedua negara. Apalagi, hubungan masyarakat di kawasan perbatasan telah berlangsung dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari aktivitas sosial, budaya, hingga perdagangan.
Dari sisi ekonomi, kerja sama kedua negara berpotensi dikembangkan melalui peningkatan perdagangan lintas batas, penguatan konektivitas, serta pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, potensi tersebut tentunya memerlukan dukungan infrastruktur, kepastian regulasi, dan koordinasi yang baik antara pemerintah kedua negara.
Di sisi lain, persoalan keamanan dan administrasi juga tidak dapat dipisahkan dari upaya pengembangan ekonomi. Sulit membayangkan aktivitas perdagangan lintas batas dapat berkembang secara optimal apabila persoalan perlintasan dan keamanan masih menjadi hambatan bagi masyarakat.
Oleh karena itu, menurut saya, terdapat hubungan yang cukup erat antara ketiga aspek tersebut. Penguatan kerja sama keamanan dan administrasi dapat mendukung terciptanya aktivitas ekonomi yang lebih tertib, sementara peningkatan hubungan ekonomi berpotensi memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat kedua negara.
Bagi saya pribadi, pengalaman mengikuti BLOM-29 memberikan perspektif baru mengenai hubungan bilateral Indonesia dan Papua Nugini. Diplomasi tidak hanya berlangsung melalui pembahasan isu politik atau keamanan di tingkat nasional, tetapi juga melalui penyelesaian persoalan yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat di daerah.
Pada akhirnya, saya melihat bahwa perbatasan Indonesia dan Papua Nugini bukan hanya menjadi wilayah yang perlu dijaga, tetapi juga memiliki potensi untuk dikembangkan bersama. Melalui koordinasi yang berkelanjutan dan penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing, kedua negara memiliki peluang untuk memperkuat hubungan bilateral sekaligus mewujudkan kepentingan bersama.
Tentunya, tantangan yang dihadapi masih cukup banyak. Namun, dengan potensi yang dimiliki kedua negara, saya percaya bahwa kerja sama Indonesia dan Papua Nugini masih memiliki ruang yang luas untuk terus berkembang.