Sekuritisasi Negara Kepulauan Pasifik Dalam Menghadapi Isu Kenaikan Air Laut

Ilustrasi Kepulauan Pasifik. Sumber: Shutterstock https://www.shutterstock.com/id/search/samudra-pasifik

Negara-negara kepulauan di Pasifik menghadapi ancaman eksistensial akibat kenaikan permukaan air laut yang dipicu oleh perubahan iklim. Fenomena ini bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi juga telah berkembang menjadi isu keamanan bagi negara-negara tersebut. Sekuritisasi, atau upaya mengkonstruksi suatu masalah sebagai ancaman keamanan, menjadi strategi utama bagi negara-negara ini untuk menarik perhatian dunia serta memperoleh bantuan internasional.

Negara-negara seperti Tuvalu, Kiribati, dan Kepulauan Marshall menghadapi risiko tenggelamnya wilayah mereka, yang berpotensi mengancam kedaulatan negara. Warga di kepulauan Pasifik mulai terpaksa mencari tempat tinggal baru akibat erosi pantai serta intrusi air asin yang merusak sumber air bersih dan lahan pertanian. Jika kondisi ini terus berlanjut dan negara-negara tersebut tidak lagi layak huni, penduduknya berisiko menjadi pengungsi iklim, yang pada akhirnya dapat mengancam keberlangsungan budaya dan identitas nasional mereka.

Dampak Kenaikan Air Laut terhadap Negara-Negara Kepulauan Pasifik

Negara-negara kepulauan di Pasifik menghadapi ancaman serius akibat kenaikan permukaan air laut yang dipicu oleh perubahan iklim. Fenomena ini tidak hanya mengancam keberlangsungan ekosistem dan infrastruktur, tetapi juga membawa risiko eksistensial bagi penduduknya. Berikut adalah beberapa negara yang paling terdampak:

Tuvalu: Negara yang Perlahan Tenggelam

Tuvalu, sebuah negara kecil yang terdiri dari lima atol karang yaitu, Nanumea, Nui, Nukufetau, Funafuti, dan Nukulaelae memiliki ketinggian rata-rata hanya dua meter di atas permukaan laut. Selama tiga dekade terakhir, permukaan laut di wilayah ini telah mengalami kenaikan sekitar 15 sentimeter. Jika tren ini terus berlanjut, para ilmuwan memperkirakan bahwa pada tahun 2050, sebagian besar wilayah Tuvalu akan terendam saat air pasang. Dampak ini tidak hanya mengancam pemukiman warga, tetapi juga merusak sumber daya alam dan membatasi ruang hidup masyarakatnya.

Kiribati: Negara dengan Risiko Kehilangan Wilayah

Kiribati, yang terdiri dari 33 atol dan pulau karang, menampung sekitar 120.000 penduduk. Dengan sebagian besar wilayahnya berada kurang dari dua meter di atas permukaan laut, Kiribati sangat rentan terhadap kenaikan air laut. Erosi pantai yang terus terjadi telah menyebabkan hilangnya pemukiman, merusak lahan pertanian, serta mengancam infrastruktur penting, termasuk jalan dan fasilitas kesehatan. Pemerintah Kiribati bahkan telah membeli lahan di Fiji sebagai langkah antisipasi jika wilayah mereka menjadi tidak layak huni di masa depan.

Nauru: Pulau Kecil dengan Ancaman Besar

Nauru, negara dengan luas hanya 21 km² dan populasi sekitar 10.000 jiwa, juga menghadapi ancaman serius akibat perubahan iklim. Dulu, Nauru mengalami kejayaan ekonomi berkat pertambangan fosfat, namun eksploitasi sumber daya tersebut telah menyebabkan degradasi lingkungan yang parah. Kini, negara ini menghadapi tantangan baru akibat naiknya permukaan air laut, yang semakin mempersempit wilayah daratannya dan meningkatkan risiko bencana bagi penduduknya.

Fiji: Relokasi Warga sebagai Upaya Bertahan

Meskipun menyumbang kurang dari 1% emisi karbon global, Fiji menjadi salah satu negara yang paling terdampak oleh perubahan iklim. Kenaikan permukaan air laut, erosi pantai, serta intensitas gelombang badai yang semakin besar telah menyebabkan sejumlah desa pesisir terendam air. Akibatnya, pemerintah Fiji telah memulai program relokasi warga ke daerah yang lebih tinggi dan aman. Selain itu, mereka juga berupaya memperkuat infrastruktur pesisir untuk mengurangi dampak dari bencana alam yang semakin sering terjadi.

Kepulauan Marshall: Ketahanan yang Diuji oleh Intrusi Air Asin

Kepulauan Marshall menghadapi ancaman yang tidak jauh berbeda dengan negara-negara kepulauan Pasifik lainnya. Kenaikan permukaan air laut yang cepat telah menyebabkan intrusi air asin ke dalam tanah, mengancam ketersediaan air bersih dan menghancurkan pertanian lokal. Seiring dengan semakin tingginya risiko wilayah yang tidak dapat dihuni, masyarakat Kepulauan Marshall terpaksa mempertimbangkan opsi relokasi ke negara lain, seperti Amerika Serikat, demi kelangsungan hidup mereka.

Teori Sekuritisasi

Teori sekuritisasi menunjukkan bahwa kebijakan keamanan nasional bukanlah sesuatu yang alami, melainkan ditetapkan secara cermat oleh politisi dan para pembuat keputusan. Menurut teori ini, isu-isu politik dapat dikonstruksikan sebagai ancaman keamanan ekstrem yang harus segera ditangani ketika telah diberi label sebagai "berbahaya," "mengancam," atau "mengkhawatirkan" oleh aktor sekuritisasi. Para aktor ini memiliki kekuatan sosial dan kelembagaan untuk menggeser isu tersebut dari ranah politik menjadi masalah keamanan yang mendesak.

Dengan demikian, isu-isu keamanan tidak hanya muncul begitu saja, tetapi harus diartikulasikan sebagai ancaman oleh para aktor sekuritisasi. Sebagai contoh, kenaikan permukaan air laut sebagai ancaman terhadap keamanan nasional suatu negara dapat mengubahnya dari masalah politik berprioritas rendah menjadi isu berprioritas tinggi yang memerlukan tindakan konkret, seperti pengamanan negara dan kerjasama internasional. Teori sekuritisasi menantang pendekatan tradisional dalam studi keamanan internasional dan menegaskan bahwa suatu isu pada dasarnya tidak bersifat mengancam. Namun, ketika suatu permasalahan dikategorikan sebagai "isu keamanan," maka ia secara otomatis diperlakukan sebagai ancaman yang harus segera ditangani.

Tantangan dalam Sekuritisasi Isu Kenaikan Air Laut

Minimnya Komitmen Global

Meskipun isu kenaikan permukaan laut telah menjadi perhatian di tingkat internasional, implementasi kebijakan mitigasi masih berjalan lambat. Banyak negara maju yang berjanji untuk membantu negara-negara kepulauan Pasifik dalam menghadapi dampak perubahan iklim, tetapi realisasi dari komitmen tersebut sering kali tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Faktor politik, kepentingan ekonomi, dan perbedaan prioritas di tingkat global menjadi hambatan utama dalam upaya mitigasi yang efektif.

Dampak Sosial dan Ekonomi yang Kompleks

Relokasi penduduk akibat kenaikan permukaan laut bukan hanya sekadar persoalan finansial yang membutuhkan biaya besar, tetapi juga menimbulkan berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang signifikan. Penduduk yang dipaksa meninggalkan tanah kelahirannya harus menghadapi kehilangan pekerjaan, pergeseran gaya hidup, serta kesulitan beradaptasi dengan lingkungan dan budaya baru. Selain itu, perpindahan ini berpotensi menyebabkan disintegrasi komunitas lokal dan memudarnya identitas budaya, yang pada akhirnya dapat memperburuk kondisi psikososial para pengungsi iklim.

Persoalan Kedaulatan dan Ketidakjelasan Hukum Internasional

Hilangnya wilayah suatu negara akibat kenaikan permukaan laut menimbulkan pertanyaan besar terkait status hukum dan kedaulatan negara tersebut di mata hukum internasional. Jika suatu negara kehilangan seluruh daratannya, apakah negara tersebut masih tetap diakui sebagai entitas berdaulat? Bagaimana hak-hak warga negaranya di komunitas internasional? Hingga saat ini, belum ada regulasi hukum yang secara spesifik mengatur status negara yang terdampak oleh bencana lingkungan skala besar seperti ini. Ketidakpastian hukum ini juga menyulitkan negara-negara kepulauan dalam menegosiasikan hak-hak mereka di forum internasional dan mencari perlindungan bagi warga mereka di negara lain.

Strategi Sekuritisasi oleh Negara-Negara Kepulauan Pasifik dalam Menghadapi Kenaikan Permukaan Laut

Diplomasi dan Advokasi di Tingkat Global

Negara-negara kepulauan di Pasifik secara aktif menggalang dukungan internasional melalui berbagai forum global, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Konferensi Perubahan Iklim (COP). Mereka menekankan bahwa kenaikan permukaan laut bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga ancaman eksistensial yang mengancam keberlanjutan negara dan masyarakat mereka. Dalam berbagai pertemuan internasional, negara-negara ini mendesak komunitas global, terutama negara-negara industri maju yang merupakan penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca, untuk mengambil tindakan nyata dalam mengurangi emisi karbon dan mempercepat transisi ke energi ramah lingkungan.

Aliansi Regional sebagai Upaya Kolektif

Untuk memperkuat posisi mereka, negara-negara kepulauan Pasifik membentuk dan memanfaatkan aliansi regional, salah satunya melalui Forum Kepulauan Pasifik (Pacific Islands Forum/PIF). Organisasi ini berperan sebagai wadah utama dalam mengoordinasikan kebijakan regional terkait perubahan iklim, meningkatkan daya tawar negara-negara kepulauan dalam diplomasi internasional, serta mendorong kerjasama antaranggota dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap dampak lingkungan yang semakin nyata.

Kerjasama dengan Negara-Negara Mitra Internasional

Dalam menghadapi ancaman perubahan iklim, negara-negara kepulauan Pasifik menjalin kemitraan strategis dengan negara-negara maju seperti Australia, Selandia Baru, dan beberapa negara Eropa. Bantuan yang diberikan tidak hanya berbentuk pendanaan untuk proyek mitigasi dan adaptasi, tetapi juga mencakup transfer teknologi, pelatihan tenaga ahli, serta dukungan dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan. Kolaborasi ini menjadi sangat penting karena keterbatasan sumber daya dan kapasitas ekonomi negara-negara kecil di Pasifik dalam menghadapi dampak perubahan iklim secara mandiri.

Pengembangan Infrastruktur yang Adaptif terhadap Perubahan Iklim

Sebagai langkah konkret dalam menghadapi kenaikan permukaan laut, beberapa negara kepulauan Pasifik mulai membangun infrastruktur yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim. Proyek-proyek seperti pembangunan tanggul laut, restorasi ekosistem pesisir, serta pembuatan lahan buatan menjadi solusi utama dalam melindungi permukiman dan aset vital dari ancaman erosi serta intrusi air asin. Selain itu, beberapa negara juga mulai mempertimbangkan rencana pemindahan penduduk ke wilayah yang lebih tinggi atau bahkan ke negara lain sebagai langkah terakhir jika situasi semakin memburuk.

Kesimpulan

Sekuritisasi isu kenaikan permukaan laut oleh negara-negara kepulauan Pasifik merupakan strategi penting dalam upaya mereka bertahan di tengah ancaman perubahan iklim. Melalui diplomasi, aliansi regional, dan pembangunan infrastruktur, negara - negara tersebut terus berjuang untuk mempertahankan hak dan kedaulatan mereka. Namun, keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada komitmen dan dukungan komunitas internasional dalam mengatasi krisis iklim yang semakin parah.

Husen Muhammad, Mahasiswa Hubungan Internasional Angakatan 2022, Universitas Tanjungpura