Strategi Jepang Dalam Menghadapi Hegemoni Tiongkok di Indo-Pasifik Melalui FOIP

Ilustrasi gambar bendera Jepang dan Tiongkok, dimana Jepang berupaya menanggapi dan merespon kebangkitan Tiongkok melalui konsep Free and Open Indo Pacific (FOIP) (Sumber: iStock) https://www.istockphoto.com/id/vektor/bendera-jepang-dan-cina-vektor-gm506715701-45192408

Jepang saat ini menghadapi dilema strategis dalam menyesuaikan diri dengan perubahan keseimbangan kekuatan di Asia Timur akibat kebangkitan Tiongkok. Jepang dihadapkan pada dua pilihan utama: memperluas cakrawala strategisnya guna membentuk tatanan internasional baru atau mempersempit fokusnya pada keamanan nasional (He & Li, 2020). Sejak 2010, tekanan dari Tiongkok terhadap Jepang meningkat dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, politik, dan keamanan.

Pertama, secara ekonomi, Jepang mengalami pergeseran posisi setelah Produk Domestik Bruto (PDB)-nya dilampaui oleh Tiongkok, yang kini menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia. Kedua, dalam aspek politik dan keamanan, Tiongkok mulai menantang hak administratif Jepang atas Kepulauan Senkaku. Ketiga, Amerika Serikat, sebagai sekutu utama Jepang, mengalami penurunan relatif dalam pengaruh globalnya akibat dampak krisis keuangan global 2007-2008, sehingga mengalihkan fokus strategisnya (Wallace, 2018).

Visi strategis Jepang melalui FOIP

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Perdana Menteri Shinzo Abe memperkenalkan strategi Free and Open Indo-Pacific (FOIP). Inisiatif ini bertujuan untuk menyatukan dua kawasan maritim utama, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, guna menciptakan lingkungan perairan yang menjunjung tinggi kebebasan dan kesejahteraan. FOIP merupakan respons strategis Jepang terhadap meningkatnya pengaruh Tiongkok di kawasan serta upaya untuk memperkuat tatanan berbasis aturan yang telah lama didominasi oleh Amerika Serikat.

Sebagai bagian dari strategi ini, Jepang mengadopsi pendekatan "tactical hedging", yaitu strategi fleksibel dalam membentuk tatanan regional melalui kerja sama internasional. Konsep FOIP yang bersifat ambigu memungkinkan Jepang untuk memahami respons negara-negara lain, menyesuaikan fokus strategisnya, serta membentuk aliansi yang mendukung stabilitas kawasan. Pendekatan ini memungkinkan Jepang untuk mengakomodasi berbagai kepentingan nasional negara mitra guna memperkuat FOIP sebagai visi bersama (Koga, 2020).

Perbedaan FOIP dan Strategi Keamanan Nasional Jepang

Konsep FOIP memiliki keterkaitan dengan strategi penyeimbangan Jepang terhadap Tiongkok sejak era pasca-Perang Dingin. Namun, meskipun saling melengkapi, FOIP dan kebijakan pertahanan nasional Jepang memiliki fokus yang berbeda. Strategi keamanan nasional Jepang berorientasi pada perlindungan warga, kedaulatan negara, dan keutuhan wilayah. Dalam menghadapai ancaman, Jepang menerapkan strategi penyeimbangan baik secara internal maupun eksternal terhadap berbagai tantangan yang nyata maupun potensial (Pugliese, 2017).

Salah satu ancaman utama yang dihadapi Jepang adalah peningkatan tekanan dari Tiongkok sejak 2010 terkait sengketa Kepulauan Senkaku. Sebagai respons, Jepang mengadopsi "dynamic defence force concept", yang bertujuan meningkatkan kapabilitas pertahanan dalam menghadapi ancaman keamanan, merespons krisis dengan cepat, serta mengelola situasi "zona abu-abu" secara efektif.

Meskipun FOIP memiliki keterkaitan dengan keamanan nasional Jepang, inisiatif ini lebih bersifat strategis jangka panjang dibandingkan sebagai kebutuhan mendesak. Karena wilayah Indo-Pasifik sangat luas, Jepang menghadapi keterbatasan sumber daya diplomatik, ekonomi, dan militer, sehingga harus menentukan prioritas kebijakan secara strategis. Oleh karena itu, Jepang berupaya membangun kerja sama bilateral, minilateral, dan multilateral guna memperkuat tatanan internasional yang ada (MOFA, 2018).

Tantangan dalam Implementasi FOIP

Salah satu tantangan utama dalam mengimplementasikan FOIP adalah dominasi ekonomi Tiongkok dan pengaruhnya di kawasan. Meskipun Jepang berupaya membangun hubungan dengan Tiongkok serta mempromosikan FOIP sebagai konsep inklusif, Beijing tetap berupaya membentuk tatanan internasional yang sesuai dengan kepentingannya sendiri. Tiongkok mengusung gagasan Komunitas Takdir Bersama, yang menekankan kesejahteraan bersama dan kehidupan harmonis antarnegara, meskipun dalam praktiknya tetap mempertahankan kepentingan strategisnya sendiri (Swaine, 2014).

Dalam aspek keamanan, Tiongkok tetap berkomitmen terhadap klaim teritorialnya, yang sering kali bertentangan dengan hukum internasional. Presiden Xi Jinping pada 2018 menegaskan bahwa Tiongkok tidak akan menyerahkan "sejengkal pun" wilayah yang diklaimnya. Dengan luasnya kepentingan strategis Beijing, Jepang menghadapi tantangan besar dalam mengimbangi pengaruh Tiongkok di Indo-Pasifik (Scobell et al., 2020).

Kesimpulan

Sebagai salah satu kekuatan utama di Asia, Jepang menghadapi tantangan besar dalam mengimbangi hegemoni Tiongkok di Indo-Pasifik. Melalui strategi FOIP, Jepang berupaya mempertahankan stabilitas kawasan serta menjamin kebebasan navigasi dan supremasi hukum di perairan strategis, seperti Laut China Selatan dan Laut China Timur. FOIP juga menjadi alat diplomasi Jepang dalam memperkuat hubungan dengan negara-negara mitra, seperti Amerika Serikat, India, dan Australia dalam kerangka Quadrilateral Security Dialogue (QUAD). Selain itu, FOIP berfungsi sebagai strategi tidak langsung dalam menghadapi ekspansi Tiongkok, terutama dalam sengketa maritim dan proyek Belt and Road Initiative (BRI).

Sebagai mahasiswa Hubungan Internasional, memahami strategi Jepang dalam FOIP bukan hanya sebatas menandingi pengaruh Tiongkok, tetapi juga melihat bagaimana Jepang berupaya menjaga kepentingannya di kawasan yang vital bagi perekonomiannya. Jepang memanfaatkan diplomasi ekonomi, bantuan infrastruktur, serta kerja sama pertahanan guna memperkuat posisi mitra strategisnya di Indo-Pasifik. Meskipun dikemas dalam narasi inklusif, perbedaan fundamental antara visi Jepang dan kepentingan hegemonik Tiongkok menunjukkan bahwa rivalitas ini bukan hanya bersifat ekonomi, tetapi juga geopolitik. Keberlanjutan dan efektivitas FOIP akan sangat bergantung pada kemampuan Jepang dalam membangun aliansi yang kuat serta menawarkan alternatif strategis bagi negara-negara di kawasan untuk menghindari ketergantungan berlebihan pada Tiongkok.

Muhammad Husen, Mahasiswa Hubungan Internasional, Universitas Tanjungpura, Pontianak.

Referensi

He, K., & Li, M. 2020. Understanding the dynamics of the Indo-Pacific: US–China strategic competition, regional actors, and beyond. International Affairs, 96(1), 1-7.

Koga, K. 2020. Japan's ‘Indo-Pacific’question: countering China or shaping a new regional order?. International Affairs, 96(1), 49-73.

MOFA. 2018. In fact, the FOIP was the sixth of ‘six priority areas of Japan’s foreign policy’: see, Diplomatic Bluebook

Pugliese, G. 2017. Kantei diplomacy? Japan's hybrid leadership in foreign and security policy. The Pacific Review, 30(2), 152-168.

Swaine, M. D. 2014. Chinese views and commentary on periphery diplomacy. China Leadership Monitor, 44(1), 1-43.

Scobell, A., Burke, E. J., Cooper III, C. A., Lilly, S., Ohlandt, C. J., Warner, E., & Williams, J. D. 2020. China’s Grand Strategy: Trends, Trajectories, and Long-Term Competition. Rand Corporation.

Wallace, C. 2018. Leaving (north-east) Asia? Japan's southern strategy. International Affairs, 94(4), 883-904.