Diplomasi Air Indonesia Dalam Menangani Krisis Air Di Tengah Perubahan Iklim

Ilustrasi krisis air global (Sumber: iStock/JoopHoek)

Pontianak, Indonesia (7/5/2025) - Krisis air global semakin mendesak seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, perubahan iklim, dan pencemaran lingkungan, serta praktik pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan semakin memperburuk situasi yang mengakibatkan peningkatan permintaan akan air sekaligus kelangkaannya. Negara-negara di seluruh dunia mulai merasakan dampak dari krisis ini, termasuk Indonesia. Berdasarkan data dari World Bank tahun 2023, lebih dari 2,3 miliar orang di dunia tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman, dan 3,6 miliar orang tidak memiliki fasilitas sanitasi yang memadai. Krisis air global yang berlangsung saat ini juga mengancam kemajuan pembangunan. Proyeksi penurunan curah hujan sebesar 1-4 persen antara tahun 2020 hingga 2034 diperkirakan akan memicu terjadinya kekeringan dan konflik terkait pembagian sumber daya air. Bahkan, menurut Bappenas 2024, Indonesia diprediksi akan menghadapi kelangkaan air atau water stress pada tahun 2050, dan beberapa wilayah di negara ini sudah mengalami krisis air bersih. Meskipun Indonesia kaya akan sumber daya air, distribusi dan manajemennya menghadapi banyak tantangan, terutama dengan meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam dan perubahan iklim. Dilansir dari Center for Indonesian Policy Studies 2022 Sumber daya air tawar melimpah di daerah-daerah dengan kepadatan penduduk yang rendah, seperti di Sumatra, Kalimantan, dan Papua, namun sangat terbatas di Pulau Jawa yang hanya memiliki 10 persen dari total sumber daya air negara ini.

Indonesia semakin aktif dalam diplomasi air, dengan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss bahwa sebagai negara kepulauan, Indonesia berada di garis depan menghadapi krisis air global. Pada tahun 2024, Indonesia terpilih sebagai tuan rumah World Water Forum ke-10 yang berlangsung pada 18-25 Mei 2024. Forum ini mengangkat tema Water for Shared Prosperity atau Air untuk Kemakmuran Bersama. Penyelenggaraan forum ini akan melibatkan tiga tahapan proses, yaitu Thematic Process, Regional Process, dan Political Process, yang akan membuka peluang dan memperlihatkan tujuan serta motivasi Indonesia dalam isu ini.

Peran Indonesia dalam Diplomasi Air melalui Kerja Sama Multilateral

Indonesia semakin menunjukkan peran strategisnya dalam diplomasi air melalui berbagai forum kerja sama internasional, khususnya di ranah multilateral. Salah satu pencapaian penting terjadi saat Indonesia menjadi tuan rumah World Water Forum (WWF) ke-10 yang diselenggarakan di Bali pada 18–25 Mei 2024. Forum yang diadakan setiap tiga tahun oleh World Water Council ini merupakan wadah global utama dalam membahas kebijakan dan tantangan air sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun 1997. Salah satu keluaran penting dari forum ini adalah Deklarasi Tingkat Menteri yang memuat kepentingan Indonesia, termasuk usulan penetapan Hari Danau Sedunia, pendirian Pusat Keunggulan Ketahanan Air dan Iklim, serta pengarusutamaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu, khususnya di pulau-pulau kecil.

WWF ke-10 juga memfokuskan pembahasannya pada empat isu utama, yaitu konservasi air, akses terhadap air bersih dan sanitasi, ketahanan pangan dan energi, serta penanggulangan bencana alam. Dari total 244 sesi yang berlangsung, beberapa hasil konkret yang diharapkan adalah pembentukan Centre of Excellence on Water and Climate Resilience (COE) dan integrasi pengelolaan sumber daya air terpadu atau Integrated Water Resources Management (IWRM) di wilayah kepulauan kecil.

Dalam proses penyusunan Deklarasi Menteri, Indonesia memainkan peran penting sebagai pemimpin proses negosiasi. Salah satu tantangan terbesar adalah perbedaan pandangan antara negara-negara hulu dan hilir sungai terkait pengelolaan sumber daya air lintas batas. Proses negosiasi berlangsung dalam tiga pertemuan intensif di markas besar UNESCO di Paris, yang akhirnya menghasilkan naskah final yang disepakati bersama. Isu sensitif mengenai eksploitasi air sebagai alat konflik atau weaponisation of water menjadi salah satu poin yang diperjuangkan Indonesia agar tercantum dalam deklarasi meskipun hanya satu paragraf.

Selain itu, deklarasi juga memuat empat rencana tindak lanjut, yaitu:

1. Pendirian pusat keunggulan ketahanan air dan iklim,

2. Penetapan Hari Danau Sedunia,

3. Pengarusutamaan isu air untuk negara-negara berkembang di pulau kecil, dan

4. Penyusunan Compendium of Concrete Deliverables and Actions.

Melansir dari UNESCO 2024, Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif dalam keanggotaan Intergovernmental Hydrological Programme (IHP) di bawah naungan UNESCO. Program ini merupakan kerja sama antarnegara yang bertujuan untuk mendukung pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan, serta mendorong pendidikan dan inovasi dalam menghadapi tantangan air global. Melalui IHP, Indonesia turut berkontribusi dalam membentuk masyarakat yang tangguh dan mampu mengatasi permasalahan terkait air di tingkat internasional

Di kawasan regional, Indonesia juga tergabung dalam ASEAN, khususnya melalui ASEAN Working Group on Water Resources Management. Kelompok kerja ini melahirkan ASEAN Strategic Plan of Action on Water Resources Management, sebuah visi bersama dalam menghadapi persoalan pengelolaan air di kawasan Asia Tenggara yang ditargetkan untuk dicapai pada tahun 2025. Posisi geografis Indonesia yang strategis menjadikannya pusat dari berbagai inisiatif diplomasi air regional. Pengelolaan sumber daya air lintas batas, seperti sungai yang melintasi lebih dari satu negara, memerlukan koordinasi yang erat guna mencegah potensi konflik dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, Indonesia aktif mendorong kerja sama regional mengenai isu-isu air, terutama melalui ASEAN dan berbagai mekanisme multilateral lainnya.

Dilansir Sekretariat ASEAN, melalui ASEAN, Indonesia terlibat dalam sejumlah inisiatif yang mendukung kerja sama antarnegara di bidang pengelolaan air. Beberapa inisiatif tersebut antara lain penguatan pendekatan pengelolaan air terpadu yang difasilitasi oleh ASEAN Working Group on Water Resources Management, serta pelaksanaan ASEAN Strategic Plan of Action on Environment, yang mencakup peningkatan kualitas air dan pengurangan risiko bencana yang berkaitan dengan air. Kepemimpinan Indonesia dalam forum ASEAN memainkan peran penting dalam mendorong terbentuknya kebijakan-kebijakan kawasan yang terkait dengan pengelolaan air lintas negara.

Di tingkat global, Indonesia juga menunjukkan keterlibatan aktif dalam berbagai forum dan perjanjian internasional yang berkaitan dengan tata kelola air. Komitmen ini tercermin dalam partisipasinya pada berbagai inisiatif global, termasuk yang dikelola oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Salah satu platform penting yang diikuti Indonesia adalah UN-Water, yang mengoordinasikan aksi global untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 6 tentang air bersih dan sanitasi. Indonesia telah menyesuaikan kebijakan nasionalnya dengan tujuan ini, antara lain dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum yang aman, memperbaiki efisiensi penggunaan air, serta menjaga kelestarian ekosistem air.

Sebagai negara yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, Indonesia secara konsisten menyuarakan pentingnya mengatasi keterkaitan antara perubahan iklim dan keamanan air di berbagai forum internasional. Salah satu forum utama adalah Conference of the Parties (COP) dalam kerangka United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Dalam forum ini, Indonesia menekankan perlunya kerja sama global yang lebih kuat, khususnya dalam upaya adaptasi terhadap perubahan iklim, termasuk investasi pada infrastruktur air dan pengembangan sistem peringatan dini untuk mengurangi risiko bencana yang berkaitan dengan air.

Indonesia juga secara aktif terlibat dalam World Water Forum, sebuah wadah diskusi terbesar di dunia mengenai kebijakan air. Melansir dari World Water Council 2022, pada World Water Forum ke-9 yang diselenggarakan di Senegal, Indonesia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menegaskan perannya dalam memajukan diplomasi air dan mendorong terbentuknya kemitraan internasional yang lebih solid guna mengatasi tantangan air di tingkat global (Global Water Partnership, 2022).

Di tingkat nasional, Indonesia mendirikan Indonesia Water Forum sebagai perwakilan resmi dalam jaringan Global Water Partnership. Forum ini berperan sebagai wadah kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, sektor swasta, komunitas, dan organisasi lainnya yang berkomitmen dalam perencanaan dan pelaksanaan manajemen sumber daya air secara terpadu.

Indonesia juga menjalin kerja sama dengan Mekong River Commission (MRC), ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang menjadi dasar kemitraan strategis antara Indonesia dan MRC. Kolaborasi ini mencakup isu-isu penting seperti penanggulangan risiko bencana, pengelolaan sumber daya air, perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan. Penandatanganan MoU secara simbolis dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, dan Perdana Menteri Laos, Saleumxay Kommasith, dalam acara serah terima keketuaan ASEAN di Luang Prabang, Laos, tahun 2024.

Meskipun Indonesia bukan negara yang dilalui langsung oleh Sungai Mekong, Indonesia tetap menunjukkan dukungannya terhadap MRCsebuah badan kerja sama antarnegara anggota seperti Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietnam yang fokus pada pembangunan berkelanjutan di wilayah Cekungan Mekong. Indonesia turut menyumbangkan keahlian teknis serta berbagi praktik terbaik dalam pengelolaan wilayah sungai, berdasarkan pengalamannya mengelola daerah aliran sungai lintas wilayah seperti Sungai Ciliwung dan Sungai Kapuas

Di sisi lain, Indonesia juga telah menjalin kerja sama pengelolaan air lintas batas dengan negara-negara tetangga. Salah satu contohnya adalah kemitraan dengan Malaysia dalam mengelola Sungai Sesayap yang melintasi perbatasan Kalimantan dan Sabah. Kerja sama ini bertujuan untuk menjamin distribusi air yang adil serta mencegah potensi konflik atas sumber daya bersama.

Berbagai kerja sama multilateral telah memberikan manfaat nyata bagi Indonesia. Misalnya, pada 21 Juli 2023, United States Agency for International Development (USAID) menetapkan Indonesia sebagai negara prioritas dalam Strategi Global Sektor Air. Melalui inisiatif ini, USAID menginvestasikan lebih dari 50 juta dolar AS untuk memperluas akses satu juta penduduk Indonesia terhadap layanan air minum dan sanitasi yang aman, berkelanjutan, dan tahan terhadap perubahan iklim pada tahun 2027

Melansir dari data World Bank 2019, sebelumnya, pada periode 2006–2018, Indonesia juga memperoleh dukungan pendanaan dari Bank Dunia melalui Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS). Program ini menjangkau 22.961 desa di 376 kabupaten yang tersebar di 33 provinsi, memberikan manfaat kepada sekitar 17,2 juta orang dengan akses air bersih yang layak, dan 15,4 juta orang dengan akses sanitasi dasar yang memadai melampaui target 2018 yang ditetapkan sebesar 16 juta orang.

Kesimpulan

Krisis air global merupakan isu mendesak yang semakin parah akibat pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, pencemaran, serta pengelolaan sumber daya air yang tidak berkelanjutan. Meski Indonesia memiliki potensi sumber daya air yang besar, tantangan distribusi dan manajemen menjadi hambatan utama, terutama di wilayah padat penduduk seperti Pulau Jawa. Dalam menghadapi isu ini, Indonesia telah memainkan peran penting dalam diplomasi air melalui berbagai forum internasional dan regional, seperti ASEAN, UNESCO-IHP, UN-Water, dan World Water Forum ke-10 di Bali. Melalui forum tersebut, Indonesia mendorong berbagai inisiatif, seperti pembentukan Pusat Keunggulan Ketahanan Air dan Iklim serta penetapan Hari Danau Sedunia. Indonesia juga menjalin kerja sama bilateral dan multilateral dalam pengelolaan air lintas batas dan memperoleh dukungan internasional, termasuk dari USAID dan Bank Dunia, untuk memperluas akses terhadap air bersih dan sanitasi.

Sebagai mahasiswa, saya melihat peran aktif Indonesia dalam diplomasi air sebagai langkah strategis dan visioner, mengingat isu air bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut hak asasi manusia, stabilitas sosial, dan ketahanan nasional. Keterlibatan dalam forum-forum internasional menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga kontributor aktif dalam menyuarakan keadilan akses air di negara-negara berkembang dan pulau-pulau kecil. Namun demikian, diplomasi air juga harus dibarengi dengan komitmen nyata di dalam negeri, seperti peningkatan infrastruktur air, edukasi publik, serta tata kelola air yang transparan dan inklusif. Di era krisis iklim saat ini, air tidak lagi bisa dipandang sebagai sumber daya biasa, melainkan sebagai isu strategis yang harus dikelola secara holistik dan lintas sektor.

Muhammad Husen, Mahasiswa Hubungan Internasional, Universitas Tanjungpura, Pontianak.