Kabel Bawah Laut Terjebak Dalam Bayang-Bayang Rivalitas Tiongkok dan AS
Mahasiswa Hubungan Internasional, Universitas Tanjungpura
·waktu baca 13 menit
Tulisan dari Muhammad Husen tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPontianak (20/5/2025)
Latar Belakang
Dalam era digital saat ini, perang teknologi antara Tiongkok dan Amerika Serikat tidak hanya terjadi pada permukaan melalui perangkat keras, perangkat lunak, atau satelit luar angkasa tetapi juga menjalar jauh ke dasar laut. Salah satu arena persaingan paling penting namun jarang disorot adalah proyek kabel bawah laut global. Kabel-kabel ini, yang membentang ribuan kilometer di dasar laut, menghubungkan benua dan negara melalui jaringan internet berkecepatan tinggi.
Jaringan serat optik bawah laut yang membentang lebih dari 1,3 juta kilometer di dasar samudra menjadi jalur utama bagi sekitar 95 persen lalu lintas komunikasi global, termasuk telepon dan internet, setiap harinya. Ratusan kabel lebih dari 475 unit mengalirkan volume data yang sangat besar setiap detik, mengangkut informasi penting mulai dari transaksi keuangan hingga instruksi militer lintas negara.
Jaringan kabel dasar laut kini menjadi elemen vital dalam sistem transmisi data global karena efisiensinya dalam biaya serta kemampuannya dalam menunjang komunikasi lintas negara. Jika dibandingkan dengan sistem komunikasi berbasis luar angkasa seperti satelit, kabel bawah laut menawarkan biaya konektivitas yang jauh lebih terjangkau. Kabel ini terdiri dari serat optik berukuran sangat kecil yang dilindungi oleh lapisan plastik dan baja, berfungsi sebagai jalur utama informasi dunia menopang sekitar 99% lalu lintas data internet global. Ini mencakup komunikasi diplomatik, enkripsi militer, pengiriman pesan keuangan internasional melalui sistem SWIFT, dan transaksi global dengan nilai yang melebihi 10 triliun dolar AS setiap harinya.
Awal Ketegangan AS–Tiongkok
Isu persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok dalam bidang infrastruktur kabel bawah laut mencuat ke permukaan pada Mei 2019, ketika pemerintah AS memasukkan Huawei Marine bersama induk perusahaannya, Huawei Technologies serta 67 anak perusahaan di luar negerike dalam daftar entitas yang membatasi akses terhadap produk dan teknologi tertentu.
Tak lama setelah itu, Huawei memilih untuk melepas kepemilikan sahamnya di Huawei Marine. Kepemilikan tersebut kemudian diambil alih oleh Hengtong Group, salah satu produsen kabel optik dan listrik terbesar di Tiongkok. Perusahaan yang diakuisisi ini pun berganti nama menjadi HMN Tech.
Pada April 2020, Google dan Facebook membatalkan proyek Pacific Light Cable Network yang awalnya dirancang untuk menghubungkan Los Angeles dan Hong Kong melalui kabel data sepanjang 13.000 kilometer. Langkah ini diambil setelah Departemen Kehakiman AS menyampaikan kekhawatiran bahwa proyek tersebut dapat membuat data pengguna Amerika rentan diakses oleh pemerintah Tiongkok.
Selain itu, Departemen Luar Negeri AS juga memperkenalkan Clean Network Initiative yaitu sebuah program yang bertujuan untuk mencegah pembangunan kabel baru yang langsung menghubungkan wilayah AS dengan Hong Kong atau Tiongkok daratan. Pada tahun sebelumnya, DPR Amerika Serikat menyetujui Subsea Cable Control Act, undang-undang yang bertujuan untuk membatasi akses perusahaan-perusahaan Tiongkok terhadap peralatan dan teknologi yang berkaitan dengan kabel bawah laut di AS. RUU ini masih menunggu persetujuan dari Senat sebelum bisa diimplementasikan.
Amerika juga memperkuat kolaborasinya dengan negara-negara sekutu dalam upaya menahan dominasi Tiongkok di sektor ini. Dalam kerangka dialog keamanan Quad, AS menjalin kerja sama strategis dengan Jepang, Australia, dan India untuk menanamkan investasi dalam proyek kabel bawah laut di kawasan Indo-Pasifik.
Dilansir Reuters pada 2024, melaporkan bahwa AS telah menyarankan pemerintah Vietnam agar tidak menggunakan perusahaan-perusahaan Tiongkok, termasuk HMN Tech, dalam rencana pembangunan 10 kabel bawah laut baru yang ditargetkan rampung sebelum 2030.
Di sisi lain, Tiongkok menolak tuduhan bahwa pihaknya terlibat dalam praktik penyadapan, menyebut tuduhan tersebut tidak berdasar. Beijing juga mengecam pendekatan AS yang dinilai protektif melalui kebijakan Small Yard, High Fence, yang dianggap sebagai upaya untuk memperlambat kemajuan teknologi Tiongkok.
Tiongkok sendiri telah memperluas investasi kabel bawah laut di kawasan belahan bumi selatan, seperti Amerika Latin dan Afrika. Salah satu proyek utama adalah Peace Cable, jaringan sepanjang 15.000 kilometer yang menghubungkan sejumlah negara termasuk Pakistan, Singapura, Siprus, Mesir, Prancis, dan Malta. Kabel ini mulai beroperasi pada Agustus lalu.
Berdasarkan data yang dikutip dari TeleGeography, antara 2010 hingga 2023, HMN Tech bertanggung jawab atas sekitar 10 persen dari total panjang kabel yang masuk ke dalam layanan. Namun, untuk proyek-proyek yang direncanakan antara 2024 hingga 2026, kontribusi perusahaan tersebut diperkirakan akan menurun menjadi hanya 4 persen. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa tekanan dari AS dan para sekutunya untuk membatasi penggunaan HMN Tech dalam proyek kabel bawah laut mulai memperlihatkan hasil.
Sejak Komisi Komunikasi Federal AS menolak izin pendaratan untuk proyek Pacific Light Cable Network pada tahun 2020, tidak ada kabel baru yang secara langsung menghubungkan Amerika Serikat dengan Tiongkok. Meskipun demikian, pemisahan total antara kedua negara dalam jaringan digital hampir mustahil terjadi. Koneksi data antara Tiongkok dan Amerika tetap ada, meski harus melalui berbagai jalur kabel bawah laut yang berbelok ke negara lain sebelum mencapai tujuan di seberang Samudra Pasifik.
Selama ini, industri kabel dasar laut di tingkat global dikuasai oleh aktor-aktor besar dari Prancis, Jepang, dan Amerika Serikat. Namun, perusahaan-perusahaan asal Tiongkok, seperti Huawei Marine, perlahan mulai menembus dominasi tersebut, meskipun menghadapi upaya pembatasan dari Amerika Serikat. Langkah-langkah yang diambil Washington didasari oleh kekhawatiran terhadap potensi penyadapan serta risiko penguasaan aset strategis oleh Beijing dalam situasi konflik, terutama dalam konteks meningkatnya ketegangan geopolitik.
Pada tahun 2022, perusahaan milik negara Tiongkok yaitu China Telecom dan China Mobile mengundurkan diri dari proyek kabel bawah laut Sea Me We-6 setelah kontrak pembangunan dialihkan kepada perusahaan asal Amerika Serikat, menggantikan Hengtong Marine yang sebelumnya dipertimbangkan. Proyek tersebut, yang bernilai sekitar 500 juta dolar AS, akan mencakup pemasangan kabel sepanjang 19.200 kilometer yang menghubungkan kawasan Asia Tenggara dengan Eropa Barat, dan ditargetkan selesai pada tahun 2026.
Walau perusahaan-perusahaan Tiongkok kerap kali dihadang dalam proyek infrastruktur kabel bawah laut yang melibatkan pendanaan dari AS, mereka tetap berhasil memperluas jaringan dengan membangun kabel yang menghubungkan Tiongkok ke negara-negara berkembang yang terbuka terhadap investasi mereka. Pemerintah Tiongkok mempromosikan model pengelolaan internet yang diklaim lebih teratur dan sehat, dengan menolak politisasi teknologi informasi dan memberikan ruang lebih besar bagi negara dalam mengawasi dan mengatur infrastrukturnya.
Sementara itu, Amerika Serikat mengambil pendekatan berbeda dengan memprioritaskan kerja sama ekonomi digital melalui skema friend-shoring yaitu bermitra dengan negara-negara sekutu yang salah satunya diwujudkan melalui Clean Network Initiative. Dalam hal keamanan siber, AS menekankan tanggung jawab kepada operator jaringan untuk menjaga integritas sistem digital mereka, sebagaimana diatur dalam dokumen National Cybersecurity Strategy 2023.
Kebijakan pembatasan akses teknologi terhadap Tiongkok yang dilakukan oleh AS menimbulkan kekhawatiran di negara-negara lain, termasuk Indonesia. Jakarta menilai bahwa pendekatan ini berpotensi menghambat akses negara pengguna teknologi asal Tiongkok terhadap teknologi buatan AS dan dapat mengganggu interoperabilitas sistem digital di masa mendatang.
Dampak terhadap keamanan dari infrastruktur vital ini sangatlah signifikan dimana pihak yang menguasai jalur komunikasi tersebut memiliki kekuatan besar. Mengingat data kini menjadi aset strategis yang semakin krusial, potensi ancaman keamanan bisa menjadi sangat serius dalam situasi tertentu. Meskipun kerusakan pada kabel sering disebabkan oleh aktivitas pelayaran dan penangkapan ikan, serta gangguan alam seperti gempa bumi, badai, dan bahkan gigitan hiu, risiko kerusakan yang disengaja dengan niat buruk tetap menjadi kekhawatiran utama. Hal ini diperparah oleh meningkatnya volume data yang melintas melalui kabel bawah laut dan ketergantungan yang semakin besar terhadap layanan penyimpanan awan.
Negara seperti Republik Rakyat Tiongkok (RRT) memiliki potensi memanfaatkan kendali atas perusahaan milik negara untuk mengarahkan aliran data global demi kepentingan mereka, misalnya dalam kegiatan spionase, menurut Justin Sherman, penulis laporan dan peneliti di Cyber Statecraft Initiative yang berada di Atlantic Council. Selain kekhawatiran yang terus berlanjut terkait dengan pemasok kabel bawah laut terbesar asal Tiongkok, HMN Technologies (sebelumnya dikenal sebagai Huawei Marine), beberapa perusahaan Tiongkok lain yang terdaftar sebagai pemilik jaringan kabel bawah laut, seperti China Mobile, China Telecom, dan China Unicom, semuanya berada di bawah kendali pemerintah.
Persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok terutama di wilayah Indo-Pasifik dengan seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap risiko keamanan. Untuk meminimalisir ancaman tersebut, negara-negara sekutu dan mitra AS didorong untuk menyediakan alternatif infrastruktur kabel yang lebih aman dibandingkan dengan yang didukung oleh Tiongkok. Walaupun ketegangan yang terjadi sempat menyebabkan penundaan dalam pembangunan beberapa kabel, perlindungan keamanan dianggap jauh lebih penting dibandingkan dengan kecepatan pemasangan.
Selama bertahun-tahun, kekhawatiran terhadap ekspansi perusahaan milik negara atau perusahaan yang memiliki hubungan erat dengan pemerintah Tiongkok ke dalam bisnis kabel bawah laut terus meningkat. Hal ini dipandang sebagai bagian dari strategi Beijing untuk memperluas pengaruhnya secara global. Salah satu perusahaan yang menjadi sorotan utama adalah Huawei Marine yang berperan besar dalam pembangunan kabel bawah laut dunia sebelum dijual ke Hengtong Optic-Electric, sebuah perusahaan yang juga memiliki kaitan dengan pejabat pemerintah Tiongkok. Penjualan tersebut dianggap tidak menghilangkan kekhawatiran soal keamanan nasional karena keterkaitan perusahaan tersebut dengan pemerintah Tiongkok tetap kuat. Setelah berganti nama menjadi HMN Technologies, perusahaan ini masih terkena pembatasan dari pemerintah Amerika Serikat.
Dalam pasar kabel bawah laut global, HMN Technologies menduduki posisi sebagai penyedia kabel terbesar keempat, di belakang perusahaan-perusahaan besar dari Prancis, Amerika Serikat, dan Jepang. Sementara itu, perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Amazon, Facebook, Google, dan Microsoft terus memperluas pengaruh mereka dengan memiliki atau menyewa sebagian besar kapasitas bandwidth kabel bawah laut dunia. Contohnya, Facebook dan Google berencana membangun kabel baru yang menghubungkan Amerika Serikat dengan Asia Tenggara untuk meningkatkan kapasitas transfer data, yang akan sangat membantu wilayah di mana akses internet broadband masih terbatas, seperti Indonesia.
Namun, keterlibatan perusahaan teknologi besar ini dalam pasar kabel bawah laut juga membawa tantangan keamanan yang kompleks. Kerja sama atau hubungan dengan perusahaan tersebut bisa memberi pemerintah akses ke data yang melewati kabel mereka, sementara di sisi lain, perusahaan teknologi juga memiliki potensi untuk membatasi akses informasi demi kepentingan mereka sendiri. Selain itu, regulasi terkait kepemilikan dan pengelolaan kabel bawah laut masih belum berkembang secara menyeluruh meninggalkan ruang bagi potensi risiko dan ketidakjelasan dalam pengawasan.
Wilayah kepulauan Pasifik telah menjadi titik fokus dalam persaingan strategis pemasangan kabel bawah laut antara negara-negara besar dalam beberapa tahun terakhir, seiring meningkatnya kebutuhan konektivitas internet untuk menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Pada tahun 2007, hanya segelintir negara dan wilayah di Pasifik yang terhubung dengan kabel bawah laut. Kini, hampir seluruh negara kepulauan di kawasan tersebut bersiap untuk terhubung melalui jaringan serat optik bawah laut dalam waktu dekat, menurut lembaga internasional di bawah PBB.
Di tengah kebutuhan ini, beberapa negara di kawasan tersebut telah menolak proyek kabel yang ditawarkan oleh Tiongkok karena pertimbangan keamanan. Misalnya, Federasi Mikronesia pada September 2021 memutuskan untuk menggunakan bantuan dana dari Amerika Serikat guna membangun sambungan antara Kosrae dan Pohnpei, setelah menolak proposal yang dipimpin oleh perusahaan Tiongkok. Sebelumnya, Bank Dunia juga membatalkan keterlibatannya dalam proyek ini setelah menerima keberatan dari pihak AS atas kontrak yang ditujukan kepada HMN Technologies, yang semula juga direncanakan untuk menghubungkan Nauru dan Kiribati.
Australia pun mengambil langkah tegas dengan membatalkan rencana kerja sama dengan Huawei Marine pada 2017 untuk menghubungkan Sydney dan Kepulauan Solomon. Sebagai gantinya, Australia membiayai proyek yang kini dikenal sebagai Coral Sea Cable System, yang menyambungkan Port Moresby dan Honiara ke Sydney. Keputusan ini diambil karena adanya kekhawatiran bahwa sistem yang dipasang oleh perusahaan Tiongkok dapat dimanfaatkan untuk menanam celah keamanan.
Pendekatan Australia cukup berbeda dari Tiongkok. Bila Beijing lebih banyak menawarkan pinjaman, Australia dan mitranya cenderung memberikan dukungan sebagai hibah. Dengan pendekatan seperti ini, Australia juga berencana menghubungkan Nauru ke sistem kabel tersebut dan mengembangkan strategi menyeluruh bersama mitra seperti Jepang, Selandia Baru, dan AS, untuk mendukung kebutuhan negara-negara Pasifik secara komprehensif.
Keandalan infrastruktur digital juga mendapat perhatian serius. Letusan gunung berapi pada awal 2022 yang merusak kabel utama milik Tonga, menunjukkan bahwa ketahanan terhadap bencana perlu ditingkatkan melalui pemasangan kabel cadangan guna menghindari gangguan skala besar di masa depan.
Namun, perusahaan Tiongkok sering kali memenangkan tender karena menawarkan biaya yang rendah, meski kualitas proyeknya diragukan. Contohnya adalah kabel domestik Papua Nugini yang dibangun oleh Huawei Marine, yang dinilai bermasalah dan gagal memenuhi harapan.
Model proyek seperti ini telah meluas ke banyak negara berkembang, terutama di Asia Selatan dan Afrika, melalui inisiatif digital dari program Jalur Sutra Tiongkok. Meskipun negara penerima mendapat manfaat infrastruktur, proyek-proyek tersebut umumnya dikendalikan dan dibiayai oleh Tiongkok, yang berpotensi menimbulkan risiko utang dan hilangnya kedaulatan.
Contoh nyata lainnya adalah kabel Asia-Afrika-Eropa yang disponsori oleh China Construction Bank, yang menghubungkan sejumlah negara dari Asia Timur hingga Eropa. Beberapa stasiun pendaratannya berlokasi di wilayah strategis seperti Jibuti dan Gwadar di Pakistan, tempat Tiongkok memiliki kepentingan militer dan investasi besar. Keberadaan infrastruktur ini memungkinkan pengaruh Tiongkok menyebar lebih jauh secara global.
Dalam konteks geopolitik saat ini, pembangunan dan pendanaan kabel bawah laut tidak lagi hanya berkaitan dengan keuntungan komersial. Mengendalikan infrastruktur kabel berarti memiliki kekuasaan atas arus informasi suatu faktor strategis dalam konflik modern. Oleh karena itu, Amerika Serikat dan Tiongkok terlibat dalam "perang penawaran" melalui perusahaan-perusahaan swasta untuk memenangkan proyek-proyek kabel bawah laut.
Tiongkok, melalui Partai Komunis (PKT), secara terbuka memantau dan mengendalikan arus informasi warganya dan berusaha menerapkan praktik serupa di tingkat global. Perusahaan-perusahaan kabel yang berbasis di Tiongkok, seperti HMN Tech dan China Mobile, diwajibkan untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas data, baik di dalam maupun di luar negeri.
Salah satu contoh utama kekhawatiran Amerika Serikat terkait potensi spionase adalah proyek kabel bawah laut "Bay to Bay Express" yang dirancang untuk menghubungkan Hong Kong dan California. Pemerintah AS di bawah administrasi Trump memblokir proyek tersebut, dengan alasan bahwa lalu lintas komunikasi yang melewati Hong Kong bisa disadap oleh PKT. Akibatnya, proyek tersebut dibatalkan.
Setelah kegagalan di Pasifik, perusahaan kabel bawah laut Tiongkok mulai mengalihkan fokus ke Afrika dan Eurasia, wilayah yang lebih terbuka terhadap investasi Tiongkok karena tergabung dalam program One Belt One Road. Dalam konteks ini, kabel bawah laut digunakan tidak hanya sebagai infrastruktur, tetapi juga sebagai alat untuk memperluas pengaruh geopolitik.
AS pun tak tinggal diam. Pada Februari 2023, Amerika berhasil menekan agar perusahaan-perusahaan Tiongkok seperti HMN Tech, China Telecom, dan China Mobile dikeluarkan dari proyek kabel SE-ME-WE 6 (South East Asia, Middle East, Western Europe 6), proyek sepanjang 12.000 mil yang akan menghubungkan Asia Tenggara ke Eropa Barat. Sebagai balasan, Tiongkok meluncurkan proyek tandingan: kabel EMA (Eropa, Timur Tengah dan Asia), senilai 500 juta dolar AS, yang mengikuti rute mirip dengan SE-ME-WE 6.
Ketegangan meningkat dengan keterlibatan AS dalam proyek kabel di Mikronesia. Bersama Jepang dan Australia, AS menandatangani perjanjian untuk membangun kabel bawah laut di kawasan Pasifik Barat pada pertengahan 2023. Langkah ini mencegah Mikronesia menerima tawaran proyek dari Tiongkok, karena AS memperingatkan bahwa kabel buatan Tiongkok dapat digunakan untuk tujuan intelijen oleh PKT.
Selain aksi diplomatik, AS juga mengambil langkah legislatif. Pada awal 2023, anggota DPR AS dari Partai Republik mengajukan Undang-Undang Pengendalian Kabel Bawah Laut yang mewajibkan pemerintah AS menyusun strategi untuk membatasi akses musuh asing seperti Tiongkok terhadap barang dan teknologi yang mendukung pembangunan kabel bawah laut. Undang-undang ini disahkan secara bulat di DPR AS.
Kesimpulannya, pertarungan kabel bawah laut antara Amerika Serikat dan Tiongkok bukan sekadar soal infrastruktur ini adalah konflik geopolitik dan teknologi yang menyangkut pengaruh informasi global. Jika ketegangan terus berlanjut, dunia mungkin akan menghadapi "Tirai Besi Digital" di mana negara-negara harus memilih di antara dua ekosistem internet yang dimana satu yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan satu lagi oleh Tiongkok, seperti dalam era Perang Dingin.
Muhammad Husen, Mahasiswa Hubungan Internasional, Universitas Tanjungpura, Pontianak.