Hubungan Efisiensi Belanja Pemerintah Terhadap Perekonomian Di Indonesia

Ilustrasi ekonomi (sumber:https://www.pexels.com/)

Latar Belakang

Belanja negara merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan teori ekonomi, belanja negara memiliki peran strategis dalam mempengaruhi perekonomian guna mencapai target pembangunan nasional, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

Seiring dengan perkembangan ekonomi, pengaruh belanja negara terhadap perekonomian juga mengalami transformasi. Tuntutan terhadap efektivitas kinerja pemerintah semakin meningkat, yang tercermin dalam upaya efisiensi birokrasi serta peningkatan kapabilitas pemerintah dalam menciptakan inovasi kebijakan (Wahab, 2004). Untuk memenuhi tuntutan tersebut, belanja negara harus dikelola secara optimal berdasarkan tiga fungsi utama dalam kebijakan fiskal, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi (Sailesh K. Jha, 1999).

Pada era kepemimpinan Presiden Prabowo, terdapat beberapa kebijakan terkait efisiensi belanja kementerian dan lembaga (K/L). Kebijakan ini dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang menetapkan efisiensi atas Anggaran Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306,7 triliun.

Dalam diktum pertama Inpres tersebut, Presiden Prabowo menginstruksikan kepada seluruh penerima instruksi untuk melakukan kajian sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi anggaran belanja K/L dalam APBN 2025 dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana efisiensi ini mencakup pengurangan belanja operasional dan non-operasional K/L, termasuk belanja perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. Anggaran yang dikurangi akan dialihkan ke program-program prioritas, seperti program ketahanan pangan dan program makan siang gratis.

Namun, kebijakan pemangkasan anggaran ini dapat menimbulkan berbagai dampak terhadap perekonomian nasional. Mengingat belanja negara merupakan salah satu faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, pemangkasan anggaran secara besar-besaran berpotensi menghambat berbagai sektor yang bergantung pada belanja pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta dukungan bagi sektor usaha kecil dan menengah. Oleh karena itu, meskipun efisiensi anggaran bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana negara, kebijakan ini perlu diterapkan secara hati-hati agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pembahasan

Belanja pemerintah merupakan salah satu variabel utama dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), bersamaan dengan konsumsi masyarakat, investasi, dan net ekspor. Di Indonesia peningkatan belanja pemerintah memiliki hubungan negatif dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran, sebagaimana dijelaskan dalam teori Keynesian. Hal ini menunjukkan bahwa ketika pemerintah meningkatkan belanjanya, terutama dalam sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, maka tingkat kemiskinan dan pengangguran cenderung menurun. Dengan kata lain, belanja negara menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Namun, dalam upaya meningkatkan efisiensi anggaran, pemangkasan belanja negara sering kali menjadi pilihan kebijakan yang diambil pemerintah. Jika pemangkasan ini dilakukan secara signifikan, maka proyek-proyek pembangunan, terutama infrastruktur, dapat terhambat. Akibatnya, investasi dan mobilitas ekonomi juga akan melambat. Infrastruktur yang memadai merupakan salah satu faktor kunci dalam menarik investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Jika pembangunan infrastruktur terhambat, investor akan berpikir dua kali sebelum menanamkan modalnya di Indonesia.

Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, keputusan pemerintah untuk memangkas anggaran justru berpotensi memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5% akan sulit tercapai jika belanja pemerintah menyusut, mengingat belanja negara merupakan salah satu komponen utama dalam mendorong perekonomian. "Saya rasa akan berat tercapai jika ada pemangkasan anggaran, karena menurut teori, salah satu komponen pendorong pertumbuhan ekonomi adalah belanja pemerintah," ujarnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak menghambat laju pertumbuhan ekonomi.

Esther menilai bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5%, pemerintah perlu meningkatkan investasi serta ekspor komoditas dalam negeri. Menurutnya, investasi dan ekspor menjadi tumpuan utama dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, ia berpendapat bahwa kenaikan ekspor hanya akan terjadi jika terjadi commodity boom price. Oleh karena itu, ia menyarankan agar volume ekspor ditingkatkan dan produk ekspor memiliki nilai tambah dengan diolah terlebih dahulu sebelum dikirim ke pasar internasional.

Dalam kondisi ekonomi yang masih berkembang seperti Indonesia, stimulus fiskal memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi. Ketika pemerintah membatasi belanja sebagai bentuk efisiensi anggaran, konsumsi masyarakat dan investasi swasta dapat terpengaruh secara signifikan. Hal ini dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan di sektor riil, seperti manufaktur, perdagangan, dan jasa. Ketiga sektor ini memiliki kontribusi besar terhadap PDB serta penciptaan lapangan kerja. Jika pertumbuhan sektor-sektor ini melambat, maka lapangan pekerjaan yang tersedia juga akan berkurang, yang pada akhirnya meningkatkan angka pengangguran.

Selain itu, masyarakat juga akan merasakan dampak langsung dari pemangkasan anggaran, terutama melalui pengurangan subsidi dan program sosial. Jika subsidi bahan bakar, listrik, atau bantuan sosial dikurangi, maka daya beli masyarakat akan melemah. Padahal konsumsi rumah tangga selama ini menjadi tulang punggung utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Jika konsumsi rumah tangga menurun, maka permintaan terhadap barang dan jasa juga akan berkurang yang pada akhirnya berdampak pada sektor industri dan perdagangan. Perlambatan di sektor ini akan berimbas pada menurunnya produksi dan berkurangnya peluang kerja bagi masyarakat.

Dampak lainnya dari pemangkasan anggaran adalah meningkatnya angka pengangguran. Jika anggaran yang seharusnya digunakan untuk penciptaan lapangan kerja dikurangi, maka banyak sektor usaha yang akan kesulitan untuk berkembang. Misalnya, pemotongan subsidi bagi UMKM atau pengurangan belanja pegawai dapat membuat daya beli masyarakat menurun yang akan memperlambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan angka pengangguran. UMKM, yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dapat mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya akibat keterbatasan modal dan menurunnya permintaan pasar.

Selain itu, investor, baik domestik maupun asing, juga sangat bergantung pada stabilitas kebijakan ekonomi dalam mengambil keputusan investasi. Jika efisiensi anggaran diterapkan dengan cara yang terlalu ketat, maka kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi nasional bisa menurun. Ketidakpastian kebijakan ekonomi dapat membuat investor enggan menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga aliran modal ke dalam negeri berpotensi berkurang. Jika investasi menurun, pertumbuhan ekonomi pun akan terhambat, mengingat investasi merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan peluang kerja dan meningkatkan produktivitas nasional.

Dengan demikian, meskipun efisiensi anggaran diperlukan untuk menjaga keseimbangan fiskal, kebijakan pemangkasan anggaran harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Pemangkasan yang tidak terencana dengan baik dapat memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta stabilitas investasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu mencari solusi alternatif agar efisiensi anggaran tetap dapat dilakukan tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan angka pengangguran.

Muhammad Iqbal Albani, DIV Akuntansi Sektor Publik 2023 PKN STAN