KISP Paparkan Hasil Riset Regresi Demokrasi, Ini Temuannya!

Sesi pemaparan Moch. Edward Trias Pahlevi (KISP) dalam acara Sarkastik 1.0, Sumber: Tangkapan Layar Pribadi

Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) yang diwakilkan oleh Moch. Edward Trias Pahlevi selaku Koordinator Umum memenuhi undangan sebagai narasumber dalam acara Sarasehan Kajian Politik (Sarkastik). Acara ini diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Universitas Padjadjaran yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting Apps pada Sabtu (6/11).

Sarkastik 2021 mengangkat tema diskusi “Refleksi Politik 2021: Diskursus Arus Demokrasi di Tengah Pusaran Pandemi” dengan menghadirkan narasumber lainnya di antaranya Faldo Maldini yang merupakan politisi PSI, Rivaniee Anandar selaku Wakil Koordinator KontraS, dan Dr. Yusa Djuyandi yang merupakan Dosen Ilmu Politik Unpad.

Berangkat dari tema yang diangkat, KISP memaparkan hasil riset menggunakan analisis big data terkait dengan wacana kemunduran demokrasi di media sosia Twitter. “Isu kemunduran demokrasi sudah menjadi isu publik yang ramai diperbincangkan dan diperdebatkan di sosial media khususnya Twitter,” papar Edward.

Edward juga memaparkan hasil riset yang menunjukkan aktor yang memenuhi diperdebatkan didominasi oleh akun-akun yang tidak menggunakan identitas pribadi dan identitas asli sebanyak 36%. Selain itu, tidak ditemukan akun organisasi partai politik, akun pemerintah, dan akun penyelenggara pemilu yang membagikan tweet terkait dengan kemunduran demokrasi.

Hasil riset juga menggambarkan sentimen yang terbentuk di dalam perdebatan publik terkait dengan kemunduran demokrasi. “58% pengguna twitter yang terlibat dalam perdebatan (kemunduran demokrasi) menyatakan setuju dengan adanya kemunduran demokrasi. Sedangkan 29% diantaranya menyangkal hal tersebut,” tambah Edward.

Dalam Sentimen Setuju, Hashtag #percumalaporpolisi dan #7Tahunpresidenjokowi juga menjadi temuan KISP yang mana kedua hashtag mendominasi sebagai hashtag yang paling banyak muncul dalam perdebatan. Sedangkan kata 'Km50', 'partai ummat', dan 'kekerasan' juga menjadi kata yang paling banyak muncul dalam perdebatan.

Sedangkan dalam Sentimen Tidak Setuju, KISP menemukan kata 'kebablasan', 'infrastruktur' dan 'kebebasan' sebagai kata-kata yang paling banyak muncul dalam perdebatan di sentimen tidak setuju.

KISP juga memaparkan faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran demokrasi di antaranya penurunan kualitas partai politik dan adanya regresi demokrasi. “UU ITE menjadi salah satu contoh regresi yang mana pelapor terbanyak yang menggunakan UU ITE adalah pejabat publik, ini menjadi kritik terhadap pejabat publik yang menggunakan UU ITE sebagai alat represi,” papar Edward. Edward kemudian menambahkan, yang bisa dilakukan oleh generasi muda saat ini adalah terus memupuk dan memasifkan pendidikan politik agar semuanya bisa sadar dan aktif bergerak serta bersuara menyuarakan hal yang tidak beres dalam demokrasi.