Integrasi dan Transparansi Belanja Pemerintah demi Tingkatkan Kepercayaan Publik

Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam Bincang APBN 2023 di Gedung BKF Kementerian Keuangan, Jumat (28/10). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan

Transparansi telah menjadi bagian integral dari pengelolaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Selain menjadi prinsip dalam pengelolaan keuangan negara, transparansi dan keterbukaan informasi juga merupakan hak yang melekat bagi warga negara.

Berdasarkan dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, keterbukaan informasi publik adalah hak asasi manusia yang menjadi ciri negara demokratis. Selain itu, keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana bagi masyarakat untuk mengawasi penyelenggaraan negara.

Dari sisi penganggaran, pemerintah telah menunjukkan transparansi yang memadai dalam memberikan informasi terkait pendapatan dan rencana belanjanya. Selain itu, rencana belanja setiap satuan kerja yang melibatkan pelaku usaha juga telah dibuka untuk umum melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).

Dalam publikasi BKF, masyarakat dapat mengetahui rincian pendapatan dan belanja pemerintah pusat dari tahun ke tahun secara makro. Data lengkap terkait pengeluaran negara seperti belanja pegawai, barang, modal, bantuan sosial, subsidi, dan bunga utang sudah tersaji lengkap datanya.

Sementara melalui SiRUP, publik dapat memantau rencana belanja barang dan jasa pemerintah, lengkap dengan informasi nilai pagu, dan jadwal pemilihan penyedianya.

Tren Belanja Pemerintah Tahun 2019-2023. Foto: Tabel oleh penulis, sumber data BKF

Transparansi dan keterbukaan informasi anggaran oleh pemerintah telah dievaluasi oleh lembaga pemeringkat internasional. Menurut hasil survei oleh International Budget Partnership, transparansi anggaran Indonesia terus membaik dari tahun ke tahun dan mendapat kriteria cukup transparan dengan skor 70 dari 100 pada tahun 2021.

Meskipun transparansi anggaran telah mencapai skor yang baik, Indonesia masih memiliki nilai kurang dalam hal sisi partisipasi publik dan pengawasan anggaran. Dalam hal partisipasi publik, Indonesia hanya mendapat skor 24 dari 100, sementara dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran, Indonesia mendapat skor 61.

Pengawasan anggaran memiliki hubungan yang erat dengan pelaksanaan belanja negara, termasuk belanja barang dan jasa. Meskipun pada tahap perencanaan pengadaan pemerintah telah cukup transparan melalui SiRUP, namun pada tahap pemilihan penyedia, informasi mengenai pelaku usaha yang menjadi vendor dan detail kontraknya masih terpisah-pisah.

Sebagai contoh, melalui SiRUP masyarakat dapat dengan mudah dapat mengetahui 10 paket belanja konstruksi terbesar pemerintah tahun 2022. Namun, untuk mengetahui kontraktor mana yang terlibat dan nilai kontraknya, masyarakat perlu mencari lebih lanjut secara terpisah di laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) masing-masing instansi pemerintah.

Top 10 Belanja Konstruksi Pemerintah Tahun 2022. Foto: Tabel oleh penulis, sumber data SiRUP

Baiknya tingkat transparansi rencana pengadaan dan kurang integratifnya informasi pelaksanaan belanja tercermin pada tingkat transparansi pengadaan Indonesia yang dinilai oleh The Institute for Development of Freedom Information (IDFI).

Menurut penilaian IDFI, tingkat transparansi pre-tender pada pengadaan pemerintah Indonesia menunjukkan hasil yang baik dengan angka 77,78 persen. Namun, pada tahap tender dan pasca tender, tingkat transparansinya menurun menjadi 52,88 persen dan 23,08 persen.

Tingkat Transparansi Pengadaan Pemerintah Indonesia. Foto: Ilustrasi oleh penulis, sumber data Transparent Public Procurement Rating

Berkaca dari hasil penilaian International Budget Partnership dan IDFI, pemerintah perlu meningkatkan level integrasi serta transparansi atas informasi rencana dan eksekusi belanja pemerintah.

Dengan integrasi data, informasi mengenai perencanaan dan eksekusi belanja akan terhubung dengan baik. Informasi belanja pemerintah yang integratif dan transparan akan mempermudah masyarakat dalam memantau pengelolaan pajak yang telah mereka setorkan ke pemerintah.

Selain itu, integrasi dan transparansi belanja juga akan meningkatkan kepercayaan pembayar pajak terhadap penggunaan dana publik. Dengan adanya akses yang lebih mudah terhadap informasi belanja pemerintah yang terintegrasi dan transparan, masyarakat dapat melihat secara langsung bagaimana dana pajak mereka digunakan oleh pemerintah.

Hal ini akan memberikan kepastian bahwa dana publik digunakan dengan efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah.