Serangan Udara di Mukalla, Yaman: Konflik Kepentingan Riyadh dan Abu Dhabi

Mahasiswa pascasarjana di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada dan mantan tenaga administrasi di Kementerian Ketenagakerjaan, Republik Indonesia
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Muhammad Irsyad Abrar tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Pada 30 Desember 2025, pesawat tempur Arab Saudi melancarkan serangan udara terhadap kapal kargo Uni Emirat Arab (UEA) di Mukalla, Yaman. Kapal tersebut diduga mengangkut senjata dan kendaraan militer untuk kelompok separatis Dewan Transisi Selatan (Southern Transitional Council, STC). Sehari setelah insiden itu, UEA menarik penasihat militernya dari Yaman menyusul keputusan pemerintah Yaman membatalkan kesepakatan pertahanan dengan Abu Dhabi.
Yaman bukan pertama kali Arab Saudi dan UEA berkonflik. Dalam beberapa tahun terakhir, kedua negara Teluk mendukung kubu yang berlawanan dalam konflik di Sudan dan Somalia, berpandangan berbeda mengenai kebijakan produksi minyak dalam kerangka OPEC+, serta bersaing dalam menarik investasi dan tenaga asing untuk menjadikan diri sebagai pusat (hub) kawasan. Akan tetapi, insiden di Mukalla merupakan peristiwa pertama Riyadh dan Abu Dhabi berkonflik dengan melibatkan militer.
Konflik antara Arab Saudi dan UEA di Yaman tidak terlepas dari perbedaan kepentingan mereka di kawasan. Dalam Saudi Arabia, the UAE and Turkey: The Political Drivers of 'Stabilisation', Neil Quilliam menjelaskan bahwa tindakan Riyadh didorong oleh kepentingan untuk memastikan keamanan Laut Merah, ketahanan pangan dan air, menekan arus migrasi, mencegah perluasan pengaruh Iran, dan membatasi pengaruh Qatar. Sementara itu, Abu Dhabi berbagi kepentingan serupa, tetapi juga menginginkan akses pelabuhan dan pangkalan militer.
Kontrol UEA atas sejumlah lokasi di sekitar Selat Bab-el-Mandeb membuka peluang untuk memanfaatkan arus perdagangan global. Abu Dhabi dapat mengambil keuntungan dari aktivitas transit dan alih muat kapal-kapal kargo yang masuk maupun keluar melalui Kanal Suez. Dalam proses tersebut, ambisi UEA untuk menjadikan diri sebagai pusat kawasan semakin terealisasi.
Abu Dhabi dalam memperoleh pelabuhan dan pangkalan militer memiliki riwayat mendukung entitas separatis maupun otonom. Di Somalia, UEA bekerja sama dengan Somaliland dan Puntland dibandingkan dengan Mogadishu. Sementara itu, di Yaman, Abu Dhabi menjalin kerja sama dengan Dewan Transisi Selatan dibandingkan dengan pemerintah pusat.
Langkah UEA dapat dikaitkan dengan sikap kontra terhadap kelompok politik Islam, seperti diargumenkan oleh beragam analis, salah satunya Hussein Ibish dari Arab Gulf States Institute. Sebagai alternatif, kebijakan Abu Dhabi dapat semata-mata didasarkan pada kemampuan entitas separatis maupun otonom untuk mengontrol wilayah yang dianggap strategis. Namun, keputusan UEA juga dapat melibatkan kedua faktor tersebut secara bersamaan.
Terlepas dari alasan Abu Dhabi, dukungan terhadap Dewan Transisi Selatan melemahkan upaya koalisi militer pimpinan Riyadh dalam membendung Houthi. Sejak 2019, Yaman dengan dukungan dan bantuan berbagai negara belum berhasil mengakhiri konflik dengan kelompok tersebut. Kehadiran STC yang didukung UEA tidak hanya meningkatkan kompleksitas konflik menjadi tiga arah, tetapi juga merebut ladang minyak di Hadramaut dan Shabwah yang menjadi sumber pendapatan vital bagi pemerintah pusat.
Serangan udara yang dilancarkan Riyadh di Mukalla memberi sinyal kepada Abu Dhabi untuk menghentikan manuver yang membahayakan kepentingan bersama dalam membendung Houthi yang terafiliasi dengan Tehran. Walaupun UEA membantah mengirimkan senjata kepada Dewan Transisi Selatan dan menarik penasihat militer dari Yaman untuk saat ini, tidak ada kepastian bahwa Abu Dhabi akan mengakhiri dukungannya terhadap STC. Dewan Transisi Selatan bahkan tidak lama ini mengumumkan konsitusi dan rencana pembentukan negara di Yaman bagian selatan, baik dengan sepengetahuan maupun tanpa restu UEA.
Situasi di Yaman dapat berakhir dalam dua skenario. Di satu sisi, konflik antara Riyadh dan Abu Dhabi mengalami eskalasi yang diiringi dengan perubahan keseimbangan kekuatan serta konfigurasi koalisi kawasan. Sementara itu, di sisi lain, ketegangan antara Arab Saudi dan UEA mereda dan kembali pada situasi seperti sebelum insiden di Mukalla.
