Urgensi Indonesia Membeli Alutsista Baru

Suasana demonstrasi produk-produk alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Indo Defence 2022 Expo di JIExpo, Kemayoran, Jakarta pada Rabu (2/11/2022). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Pada 28 November 2023, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memaparkan bahwa anggaran pertahanan untuk 2024 mengalami peningkatan. Ia menyampaikan besaran tambahan anggaran tersebut sekitar USD 4 miliar, yang berasal dari pinjaman luar negeri.

Seperti biasanya, ketika pemerintah mengumumkan anggaran pertahanan atau alutsista baru, pengumuman Menkeu mengenai tambahan anggaran pertahanan mendapatkan kritik dari berbagai pihak.

Padahal, menurut saya, ada dua hal yang membuat pembelian alutsista baru menjadi urgen bagi Indonesia, yaitu umur alutsista dan gejolak di Laut China Selatan.

Umur Alutsista

Secara umum, normalnya alutsista memiliki masa bakti sekitar 20-30 tahun (Koh, 2015). Hal ini tentu perlu diiringi dengan pemeliharaan yang memadai dan peningkatan kemampuan untuk memastikan kemampuan alutsista tetap mumpuni.

Berdasarkan data yang disediakan Gannon (2023) dan International Institute of Strategic Studies (2023), sebagian alutsista Indonesia sudah dioperasikan selama hampir atau lebih dari 30 tahun (lihat, Gambar 1). Meskipun ada alutsista yang dioperasikan kurang dari 15 tahun, data yang dikumpulkan Stockholm International Peace Research Institute (2024) menunjukkan bahwa itu dibeli atau dihibahkan dalam kondisi bekas (lihat, Gambar 1).

Gambar 1. Tahun operasional alutsista Indonesia (sumber: diolah dari data Gannon, 2023; IISS, 2023; SIPRI, 2024)

Masa bakti alutsista memiliki konsekuensi terhadap efektivitas, keselamatan, dan biaya operasional. Oleh karena itu, siklus penggantian alutsista menjadi urgen.

Gejolak di Laut China Selatan

Seperti yang disampaikan berbagai penentang penambahan anggaran pertahanan atau pembelian alutsista baru, Indonesia tidak sedang berperang dengan negara lain. Namun, eskalasi konflik di kawasan menimbulkan tantangan bagi pertahanan Indonesia.

Dalam tiga dasawarsa terakhir, Brunei, Filipina, Malaysia, dan Vietnam terlibat dalam sengketa dengan China di Laut China Selatan (LCS). Meskipun kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan secara damai, insiden maritim berulang kali terjadi (lihat, Gambar 2).

Indonesia sebenarnya tidak termasuk pihak yang bersengketa di LCS. Tetapi, sebagian zona ekonomi eksklusifnya di timur laut Kepulauan Natuna berpotongan dengan klaim maritim China. Hal ini membuat insiden maritim di antara kedua negara tidak terhindarkan (lihat, gambar 2).

Gambar 2. Insiden maritim China dengan negara-negara di sekitar LCS, 2010-2020 (sumber: CSIS, 2024)

Selama ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Keamanan Laut, dan Tenyara Nasional Indonesia Angkatan Laut berhadapan dengan Penjaga Pantai China. Jika konflik di LCS terus meningkat, maka bukan tidak mungkin China mengerahkan angkatan lautnya. Hal ini sudah terjadi dalam insiden maritim China dengan Filipina dan Vietnam.

Dalam kondisi tersebut, Indonesia membutuhkan alutsista yang memadai untuk menggentarkan China. Indonesia tidak bisa mengandalkan institusi dan hukum internasional untuk memberikan perlindungan. China merupakan anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian, negara tersebut tidak mengindahkan putusan Permanent Court of Arbitration bahwa klaimnya di LCS tidak memiliki dasar hukum.

Alutsista Perlu Dibeli

Seperti yang diuraikan di atas, umur alutsista dan gejolak di LCS menimbulkan urgensi bagi Indonesia untuk membeli alutsista. Keputusan untuk menolak atau menunda hal tersebut dapat menjadi masalah di masa depan.

Konsekuensi dari tidak ada alutsista baru adalah masa bakti alutsista yang ada perlu diperpanjang. Padahal, biaya siklus hidup alutsista tua bisa jadi lebih tinggi dibandingkan alutsista muda. Dalam prosesnya, anggaran pertahanan yang sudah terbatas akan terbebani serta efektivitas dan keselamatan operasional alutsista akan terus menurun.