Politik Kapal Goyah: Siapa Bertahan, Siapa Meninggalkan?

dokumen dari AI

Oleh: M. Ismail K. Ua

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan – Universitas Pamulang Serang

Dunia politik Indonesia kembali menyuguhkan fenomena yang menarik untuk dicermati. Tiga tokoh Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yakni Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka, secara bersamaan mengumumkan pengunduran diri dari partai tersebut. Peristiwa ini tentu mengundang berbagai pertanyaan tentang dinamika internal partai, arah perjuangan politik, dan loyalitas para aktor politik terhadap organisasi yang sebelumnya menjadi kendaraan perjuangan mereka.

Fenomena ini mengingatkan saya pada sebuah perumpamaan sederhana: ketika sebuah kapal mulai oleng dan diperkirakan akan karam, selalu ada penumpang yang berusaha menyelamatkan diri terlebih dahulu. Mereka memilih melompat sebelum kapal benar-benar tenggelam.

Dalam politik, peristiwa semacam ini bukan sesuatu yang baru. Perpindahan, pengunduran diri, hingga perubahan haluan politik merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Namun, pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah para politikus benar-benar meninggalkan partai karena perbedaan prinsip dan idealisme, atau karena ada perubahan kepentingan politik yang tidak lagi menguntungkan?

Tentu, kita tidak boleh terburu-buru menghakimi alasan di balik keputusan masing-masing tokoh. Setiap orang memiliki hak politik untuk menentukan pilihan dan jalan pengabdiannya. Namun, publik juga memiliki hak untuk mempertanyakan konsistensi, komitmen, dan integritas para politikus yang selama ini mengaku memperjuangkan kepentingan rakyat.

Politik Jangan Hanya Menjadi Jalan Menuju Kekuasaan

Salah satu persoalan mendasar dalam politik Indonesia adalah ketika kekuasaan justru menjadi tujuan utama, bukan alat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Kita sering mendengar janji tentang perubahan, keadilan, keberpihakan kepada rakyat kecil, serta pemberantasan korupsi. Namun, setelah kekuasaan berhasil diraih, tidak sedikit yang justru lebih sibuk mempertahankan posisi, membangun pengaruh, dan mengamankan kepentingan kelompoknya.

Di sinilah letak persoalannya. Politik seharusnya menjadi ruang pengabdian, bukan sekadar arena perebutan jabatan. Jabatan publik bukan hadiah bagi mereka yang pandai membangun kedekatan politik, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Rasanya semakin sulit menemukan politikus yang benar-benar menempatkan integritas di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Kita membutuhkan pemimpin yang berani mempertahankan prinsip, bahkan ketika prinsip tersebut tidak lagi menguntungkan secara politik.

Negara Tidak Boleh Menjadi Korban Keserakahan Politik

Indonesia adalah negara besar dengan sumber daya alam yang melimpah, jumlah penduduk yang besar, serta potensi ekonomi yang luar biasa. Namun, semua potensi itu tidak akan berarti banyak apabila pengelola negara justru terjebak dalam praktik politik transaksional, korupsi, konflik kepentingan, dan perebutan kekuasaan.

Laporan OECD dalam Anti-Corruption and Integrity Outlook 2026 memberikan catatan penting mengenai tantangan integritas Indonesia. Dalam aspek transparansi lobi politik, Indonesia baru memenuhi sekitar 40 persen kriteria regulasi dan 11 persen dalam praktik. Sementara dalam aspek pendanaan politik, terdapat kesenjangan antara capaian regulasi sebesar 80 persen dan praktik sebesar 29 persen.

Angka-angka tersebut menjadi pengingat bahwa membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas tidak cukup hanya dengan membuat aturan. Implementasi, pengawasan, dan keberanian menindak pelanggaran harus berjalan beriringan.

Karena itu, jangan sampai negara ini karam akibat ulah politikus yang rakus kekuasaan dan kehilangan integritas. Rakyat tidak boleh terus-menerus menjadi korban dari ambisi segelintir elite yang menjadikan kekuasaan sebagai kepentingan pribadi.

Indonesia Membutuhkan Meritokrasi, Transparansi, dan Integritas

Sebagai mahasiswa Ilmu Pemerintahan, saya meyakini bahwa masa depan Indonesia harus dibangun melalui sistem politik dan pemerintahan yang sehat.

Ada tiga hal mendasar yang harus diperkuat.

Pertama, meritokrasi. Penempatan seseorang dalam jabatan publik harus didasarkan pada kompetensi, kapasitas, rekam jejak, dan prestasi, bukan semata-mata karena kedekatan politik, hubungan keluarga, atau loyalitas kepada elite tertentu.

Kedua, transparansi. Setiap kebijakan, penggunaan anggaran, proses pengambilan keputusan, dan pengelolaan kekuasaan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Rakyat bukan sekadar objek kebijakan, melainkan pemilik kedaulatan yang berhak mengetahui bagaimana negara dikelola.

Ketiga, integritas. Seorang pejabat publik harus memiliki keberanian moral untuk mengatakan benar sebagai benar dan salah sebagai salah. Integritas tidak boleh berubah mengikuti arah angin kekuasaan.

Ketiga prinsip tersebut bukan sekadar slogan akademis. Inilah fondasi penting untuk membangun pemerintahan yang bersih, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Menuju Indonesia Emas 2045: Harapan atau Sekadar Angan-Angan?

Kita sedang menuju satu abad kemerdekaan Indonesia pada 2045. Cita-cita Indonesia Emas bukanlah sekadar tentang pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, atau kemajuan teknologi. Lebih dari itu, Indonesia Emas harus diwujudkan melalui kualitas demokrasi, kekuatan institusi negara, kepastian hukum, dan kepemimpinan yang berintegritas.

Bagaimana mungkin kita berbicara tentang Indonesia Emas jika praktik politik masih didominasi kepentingan kelompok? Bagaimana mungkin kita berharap menjadi negara berdaulat jika pengelolaan negara tidak sepenuhnya berpihak kepada rakyat?

Pergantian partai, pengunduran diri kader, dan dinamika politik semestinya menjadi momentum untuk melakukan evaluasi. Partai politik harus kembali pada fungsi utamanya sebagai sarana pendidikan politik, rekrutmen kepemimpinan, dan penyalur aspirasi masyarakat.

Jangan sampai partai politik hanya menjadi kendaraan menuju kekuasaan yang ditinggalkan ketika arah politik mulai berubah.

Pada akhirnya, saya tidak sedang membela atau menyalahkan satu partai politik tertentu. Kritik ini ditujukan kepada budaya politik kita secara keseluruhan. Sebab, persoalan integritas bukan hanya milik satu partai, melainkan tantangan bagi seluruh elemen demokrasi Indonesia.

Saya masih ingin percaya bahwa politik Indonesia mampu memasuki babak baru. Babak yang tidak lagi dipenuhi oleh politikus yang hanya pandai berbicara tentang rakyat, tetapi benar-benar bekerja untuk rakyat.

Saya ingin melihat lahirnya generasi pemimpin yang tidak takut kehilangan jabatan demi mempertahankan kebenaran. Pemimpin yang tidak menjadikan kekuasaan sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai sarana pengabdian.

Pertanyaannya, apakah harapan ini akan menjadi kenyataan atau hanya sekadar angan-angan?

Waktu yang akan menjawab. Namun, satu hal yang harus kita ingat: Indonesia tidak boleh karam hanya karena para nahkodanya lebih sibuk menyelamatkan kepentingan sendiri daripada menjaga kapal bernama Republik Indonesia.

Sebab, negara ini bukan milik partai politik, bukan milik keluarga penguasa, dan bukan milik segelintir elite. Indonesia adalah milik seluruh rakyatnya.

Jangan biarkan kapal Republik karam karena keserakahan mereka yang seharusnya menjaga arah pelayarannya.