Rakyat Menunggu, Elit Berebut Kuasa

Dokumen foto ilustrasi AI.

Oleh: M. Ismail K. Ua

Ada yang menarik sekaligus menyedihkan dari wajah politik Indonesia hari ini. Ketika rakyat sedang berjuang mempertahankan kehidupan di tengah tekanan ekonomi, para elite justru terlihat sibuk dengan urusan kekuasaan. Mereka saling berhadapan, saling mengunci pengaruh, bahkan tidak sedikit yang tampak lebih sibuk mengamankan kepentingan politik daripada memikirkan nasib masyarakat.

Di saat para elite mempertontonkan pertarungan politiknya, rakyat justru sedang berjuang dengan sisa-sisa kekuatan ekonominya. Harga kebutuhan pokok menjadi beban, daya beli terus dipertahankan, persoalan pajak menjadi perbincangan, sementara kebutuhan hidup tidak pernah menunggu sampai kondisi ekonomi membaik.

Padahal, permintaan rakyat sebenarnya tidak muluk-muluk. Rakyat hanya ingin hidup layak, mendapatkan pekerjaan, memperoleh pendidikan yang baik, menikmati pelayanan kesehatan yang terjangkau, serta memiliki kepastian bahwa masa depan anak-anak mereka tidak semakin sulit.

Bukankah semua itu merupakan bagian dari cita-cita kemerdekaan yang tertulis jelas dalam Pembukaan UUD 1945?

Negara ini dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun, pertanyaannya sekarang: siapa yang benar-benar sedang memperjuangkan cita-cita tersebut ketika para elite justru sibuk dengan pertarungan politiknya?

Ketika Istana Sibuk, Rakyat Menanggung Akibatnya

Pemberitaan nasional seolah tidak pernah kehabisan bahan untuk menyajikan perseteruan antarelite. Siapa berseberangan dengan siapa, siapa sedang mengamankan posisi, siapa ingin mempertahankan pengaruh, dan siapa yang sedang mempersiapkan langkah politik berikutnya. Seakan-akan persoalan terbesar bangsa ini hanya berkutat pada siapa yang akan berkuasa dan siapa yang harus tersingkir.

Bahkan, mereka yang sudah tidak lagi berada di lingkaran kekuasaan terkadang masih terlihat begitu berambisi mempertahankan pengaruhnya. Seolah-olah kekuasaan adalah sesuatu yang harus dimiliki selamanya, bukan amanah yang suatu saat harus diserahkan.

Dalam politik, perbedaan kepentingan memang hal biasa. Pergantian kekuasaan juga merupakan bagian dari demokrasi. Namun, ketika kepentingan pribadi dan kelompok lebih dominan daripada kepentingan publik, di situlah demokrasi mulai kehilangan maknanya.

Sebab, kekuasaan seharusnya menjadi alat untuk menyelesaikan persoalan rakyat, bukan justru menjadi sumber persoalan baru yang menyita perhatian bangsa.

Sementara itu, jauh dari gedung-gedung kekuasaan, masyarakat sedang menghadapi persoalan yang jauh lebih mendasar. Ada warga yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir bandang di Sumatera. Ada masyarakat yang masih berjuang memulihkan kehidupannya setelah bencana. Ada pula ancaman kebakaran hutan dan lahan yang merusak lingkungan serta mengancam kesehatan masyarakat, termasuk di Papua.

Di sisi lain, ada keluarga yang kehilangan mata pencaharian, petani yang menunggu kepastian hasil panen, dan pedagang kecil yang setiap hari harus menghitung keuntungan dengan sangat hati-hati agar dapur tetap mengepul.

Persoalan-persoalan tersebut seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah. Sebab, di tengah berbagai dinamika politik, negara tidak boleh kehilangan fokus terhadap tugas utamanya, yaitu melindungi dan menyejahterakan rakyat.

Namun, apakah jeritan masyarakat mendapatkan perhatian yang sebanding dengan hiruk-pikuk politik di pusat kekuasaan?

Kadang saya berpikir, mungkin suara rakyat memang terlalu jauh untuk didengar dari balik gedung-gedung megah itu.

Oh iya, saya hampir lupa. Pagar gedungnya memang terlalu tinggi.

Sampai Kapan Rakyat Harus Bersabar?

Rakyat terlalu lama diajarkan untuk bersabar. Ketika merasa dibohongi elite, rakyat diminta bersabar. Ketika kekayaan alam dieksploitasi, rakyat diminta memahami pembangunan. Ketika harga kebutuhan naik, rakyat diminta berhemat. Ketika beban pajak bertambah, rakyat diminta ikut berkontribusi kepada negara.

Tetapi sampai kapan kesabaran rakyat harus menjadi alasan untuk membenarkan buruknya tata kelola pemerintahan?

Kesabaran bukan berarti rakyat tidak memiliki batas. Diam bukan berarti setuju. Dan menerima keadaan bukan berarti menghapus hak masyarakat untuk menuntut keadilan.

Kondisi kesejahteraan masyarakat seharusnya menjadi ukuran penting dalam menilai keberhasilan pemerintah. Data resmi Badan Pusat Statistik yang mencatat angka kemiskinan Indonesia pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang, serta rasio Gini sebesar 0,368, meningkat dibandingkan September 2025 yang sebesar 0,363, seharusnya menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah.

Angka-angka tersebut bukan sekadar statistik. Di baliknya ada jutaan kehidupan masyarakat yang membutuhkan perhatian dan kebijakan nyata. Karena itu, pembangunan tidak cukup hanya diukur melalui angka pertumbuhan ekonomi, proyek besar, atau kemegahan infrastruktur. Pembangunan harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama mereka yang paling membutuhkan.

Kekayaan Negeri, Kesejahteraan Siapa?

Persoalan kesejahteraan tentu tidak bisa dilepaskan dari bagaimana negara mengelola kekayaan alamnya. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Hutan, tambang, laut, perkebunan, dan berbagai kekayaan lainnya merupakan anugerah yang seharusnya dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Namun, apa artinya kekayaan alam yang melimpah jika masyarakat di sekitar sumber daya tersebut masih hidup dalam keterbatasan?

Apa artinya negara memiliki kekayaan yang luar biasa jika rakyatnya masih harus berjuang keras hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar?

Jangan sampai kekayaan negeri ini hanya dinikmati segelintir orang, sementara masyarakat luas hanya menjadi penonton ketika sumber daya alamnya diperebutkan oleh kepentingan ekonomi dan politik.

Di sinilah tanggung jawab negara diuji. Pengelolaan sumber daya alam tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi dan kepentingan kelompok tertentu. Negara harus memastikan bahwa manfaatnya kembali kepada rakyat melalui kesejahteraan, pemerataan kesempatan, lapangan pekerjaan, dan pembangunan yang berkeadilan.

Para pendiri bangsa dahulu berjuang mengakhiri penjajahan kolonial karena mereka menginginkan bangsa ini merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Mereka tidak berjuang agar setelah penjajahan asing berakhir, rakyat justru harus menghadapi bentuk ketidakadilan baru dari bangsanya sendiri.

VOC memang telah lama pergi. Namun, semangat monopoli, keserakahan, dan eksploitasi tidak boleh tumbuh kembali dalam wajah kekuasaan modern.

Tentu, membandingkan pejabat hari ini dengan VOC bukanlah persoalan kesamaan sejarah, melainkan kritik terhadap watak keserakahan yang bisa muncul ketika kekuasaan dan pengelolaan kekayaan negara tidak diawasi dengan baik.

Negara Bukan Milik Elite, Negara Milik Rakyat

Pada akhirnya, persoalan kekuasaan dan pengelolaan kekayaan negara membawa kita pada satu hal mendasar: siapa sebenarnya pemilik negara ini?

Negara bukan milik elite. Negara adalah milik seluruh rakyat Indonesia.

Presiden, menteri, anggota DPR, kepala daerah, dan seluruh pejabat publik hanyalah pemegang amanah. Jabatan mereka bukan warisan keluarga, bukan alat untuk memperkaya kelompok, apalagi kendaraan untuk mempertahankan kekuasaan tanpa batas.

Karena itu, rakyat tidak membutuhkan elite yang pandai berseteru di hadapan kamera. Rakyat membutuhkan pemimpin yang hadir ketika masyarakat mengalami kesulitan.

Rakyat tidak membutuhkan pidato panjang tentang keberhasilan pembangunan jika harga kebutuhan hidup masih menjadi beban. Rakyat juga tidak membutuhkan janji kesejahteraan yang terus diulang setiap pergantian kekuasaan.

Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, penegakan hukum yang adil, pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, serta pemerintahan yang bersedia mendengar dan menindaklanjuti suara rakyat.

Sebab, demokrasi tidak boleh berhenti pada pemilihan umum. Demokrasi harus hadir dalam kehidupan sehari-hari melalui keadilan, kesempatan yang setara, perlindungan hak, dan kesejahteraan yang bisa dirasakan bersama.

Saya ingin mengingatkan satu hal kepada para elite yang hari ini sedang sibuk mempertahankan pengaruh dan kekuasaannya:

Jangan terlalu sibuk menghitung siapa yang akan berkuasa besok, sampai lupa bahwa hari ini ada jutaan rakyat yang sedang berjuang untuk bertahan hidup.

Sebab, pada akhirnya, sejarah tidak hanya mencatat siapa yang pernah menduduki kursi kekuasaan. Sejarah juga akan mencatat siapa yang benar-benar bekerja untuk rakyat dan siapa yang justru mengabaikan penderitaan mereka.

Rakyat tidak meminta istana. Rakyat tidak meminta jabatan. Rakyat tidak meminta kemewahan.

Rakyat hanya meminta satu hal yang sejak awal dijanjikan oleh kemerdekaan:

KESEJAHTERAAN.

Dan jika cita-cita itu belum mampu diwujudkan, setidaknya jangan membuat rakyat semakin sulit hanya demi mempertahankan kekuasaan.

Sebab, kemerdekaan seharusnya membebaskan rakyat dari segala bentuk penindasan, bukan sekadar mengganti siapa yang memegang kendali atas negeri ini.