Demonstrasi Imamoglu dan Arah Baru Geopolitik Turki

Demonstran dalam protes atas penangkapan Wali Kota Istanbul Ekrem Imamoglu sebagai bagian dari penyelidikan korupsi dan organisasi kriminal (Sumber: Kumparan)

Penangkapan Walikota Istanbul, Ekrem Imamoglu, pada 19 Maret 2025 telah memicu gelombang demonstrasi yang meluas di Turki. Ribuan pendukungnya turun ke jalan di Istanbul, Ankara, dan Izmir, memprotes apa yang mereka anggap sebagai tindakan represif terhadap oposisi. Imamoglu, yang merupakan kader utama Partai Rakyat Republik (CHP), telah menjadi tokoh sentral dalam perlawanan terhadap Presiden Recep Tayyip Erdogan dan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP). Respon keras dari aparat keamanan terhadap demonstrasi ini semakin memperkuat polarisasi politik di Turki.

Pemerintah Turki menuduh Imamoglu terlibat dalam skandal suap dan korupsi yang diduga melibatkan kelompok kriminal terorganisir. Tuduhan ini, yang dikategorikan sebagai ancaman terhadap keamanan nasional, digunakan sebagai dasar untuk menangkap Imamoglu. Namun, oposisi dan para pendukungnya menilai bahwa ini adalah strategi politik untuk membungkam lawan menjelang Pemilu 2028, di mana Imamoglu telah resmi dicalonkan sebagai kandidat presiden oleh CHP.

Demonstrasi yang berlangsung selama berhari-hari memperlihatkan perlawanan politik yang semakin meningkat terhadap pemerintahan Erdogan. Meskipun konstitusi Turki menjamin kebebasan berkumpul dan berpendapat, pemerintah menilai bahwa aksi ini telah dieksploitasi oleh kelompok tertentu untuk menciptakan ketidakstabilan. Tindakan represif yang dilakukan oleh aparat keamanan telah memicu kecaman dari komunitas internasional, terutama dari negara-negara Barat.

Dari perspektif hubungan internasional, konflik ini mencerminkan perpecahan ideologis dalam kebijakan luar negeri Turki. Imamoglu selama ini dikenal sebagai politisi yang lebih condong ke arah Barat, bahkan secara terbuka menyebut Hamas sebagai kelompok teroris setelah serangan 7 Oktober 2023 ke Israel. Sikapnya ini bertentangan dengan Erdogan, yang selama bertahun-tahun memperjuangkan posisi Turki sebagai negara yang pro-Palestina.

Pernyataan Imamoglu mengenai Hamas dan Israel telah memperkuat persepsi bahwa kemenangan CHP dalam Pemilu 2028 dapat mengubah kebijakan luar negeri Turki secara drastis. Jika Imamoglu berkuasa, ada kemungkinan Turki akan semakin mendekat ke Barat dan menjalin hubungan yang lebih erat dengan Israel, sehingga berpotensi menimbulkan ketegangan dengan negara-negara Muslim lainnya.

Di tingkat domestik, pergeseran geopolitik ini berpotensi memicu perlawanan dari kelompok-kelompok Islamis yang selama ini menjadi basis pendukung Erdogan. Selain itu, hubungan Turki dengan sekutu tradisionalnya seperti Rusia dan Iran juga dapat mengalami perubahan signifikan jika CHP berkuasa.

Pergolakan politik yang terjadi saat ini tidak hanya berimplikasi pada dinamika internal Turki tetapi juga pada keseimbangan kekuatan di kawasan Timur Tengah dan Mediterania. Erdogan selama ini memainkan peran penting dalam dinamika geopolitik, mulai dari kebijakan terhadap NATO hingga sikapnya terhadap perang di Ukraina dan konflik Israel-Palestina. Jika CHP berkuasa, maka pendekatan Turki terhadap isu-isu ini bisa mengalami perubahan radikal.

Selain itu, peristiwa ini juga memunculkan pertanyaan tentang stabilitas politik di Turki menjelang Pemilu 2028. Dengan meningkatnya represi terhadap oposisi, ada kekhawatiran bahwa proses pemilu mendatang tidak akan berlangsung secara demokratis. Jika ketegangan ini terus meningkat, tidak menutup kemungkinan akan terjadi eskalasi lebih lanjut yang bisa berujung pada krisis politik yang lebih besar.

Peran militer dalam konflik ini juga patut dicermati. Sejarah Turki mencatat bahwa militer telah beberapa kali melakukan intervensi dalam politik domestik, terutama jika mereka menilai ada ancaman terhadap keamanan nasional dan prinsip sekularisme. Dalam konteks ini, apakah militer akan tetap netral atau mengambil sikap tertentu masih menjadi pertanyaan besar.

Pemerintah Erdogan saat ini tampaknya semakin bergantung pada pendekatan keamanan untuk meredam perlawanan politik. Namun, sejarah telah menunjukkan bahwa strategi semacam ini dapat berbalik menjadi bumerang jika tekanan publik semakin meningkat. Jika demonstrasi berlanjut dan mendapatkan dukungan internasional yang lebih luas, maka tekanan terhadap pemerintah bisa semakin besar.

Bagi Uni Eropa dan Amerika Serikat, perkembangan politik di Turki menjadi perhatian serius. Turki adalah anggota NATO dan memiliki posisi strategis dalam kebijakan pertahanan Barat. Jika ketidakstabilan politik terus berlanjut, ini dapat berdampak pada hubungan Turki dengan aliansi militernya, serta pada kebijakan keamanan di kawasan yang lebih luas.

Dalam konteks ekonomi, ketidakpastian politik ini dapat berdampak buruk pada investasi dan stabilitas mata uang Turki. Krisis politik yang berkepanjangan dapat membuat investor asing enggan untuk berinvestasi, yang pada akhirnya bisa memperburuk kondisi ekonomi negara.

Penangkapan Imamoglu bukan sekadar isu domestik, tetapi memiliki implikasi besar dalam politik regional dan global. Demonstrasi yang terjadi mencerminkan polarisasi politik yang semakin dalam, sementara kebijakan luar negeri Turki ke depan akan sangat bergantung pada siapa yang memenangkan Pemilu 2028. Jika Imamoglu berhasil menggantikan Erdogan, maka Turki mungkin akan bergerak ke arah yang lebih pro-Barat, dengan dampak signifikan bagi hubungan internasional dan pertahanan nasional di kawasan Timur Tengah dan sekitarnya.