Gencatan Senjata India-Pakistan 2025, Jalan Panjang Menuju Diplomasi Damai

Ilustrasi gencatan senjata Pakistan dan India (Sumber: freepik.com)

Gencatan senjata yang diumumkan pada 10 Mei 2025 antara India dan Pakistan menambah babak baru dalam konflik panjang dua negara bersenjata nuklir ini. Namun, belum genap sehari, kedua pihak kembali saling tuduh atas pelanggaran kesepakatan. Hal ini menunjukkan betapa rapuhnya kepercayaan strategis antara kedua negara, bahkan ketika intervensi mediasi datang dari aktor sebesar Amerika Serikat.

Pengumuman Presiden AS Donald Trump tentang keberhasilan mediasi intensif memberikan nuansa diplomatik yang kuat. Namun, efektif tidaknya mediasi tersebut harus dinilai dari implementasi di lapangan. Dalam kasus ini, hanya beberapa jam setelah deklarasi gencatan senjata, baku tembak kembali pecah. Artinya, mediasi ini lebih simbolik daripada substantif.

Menurut teori gencatan senjata dalam kajian hubungan internasional, penghentian konflik bersenjata bukanlah akhir dari permusuhan, melainkan masa transisi yang membutuhkan pengawasan dan kepercayaan. Dalam konteks India-Pakistan, tidak adanya mekanisme pemantauan independen membuat gencatan senjata seperti kontrak tanpa jaminan penegakan hukum.

Garis Kontrol (LoC): Zona Ketegangan Abadi

Garis Kontrol di wilayah Kashmir tetap menjadi titik api konflik. Bagi India, LoC adalah bukti klaim kedaulatan atas Kashmir. Bagi Pakistan, klaim India atas Kashmir adalah simbol pendudukan. Gencatan senjata tidak akan mengubah persepsi strategis kedua pihak ini, sehingga pelanggaran menjadi hal yang nyaris tidak bisa dihindari.

Dalam konteks ketiadaan perang nuklir modern (nuclear peace theory), India dan Pakistan tidak terlibat dalam perang skala penuh karena saling menyadari bahwa konflik terbuka berisiko eskalasi nuklir. Namun, teori ini tidak menjamin ketiadaan konflik bersenjata terbatas seperti yang terjadi saat ini.

India mengklaim hanya merespons pelanggaran terlebih dahulu oleh Pakistan. Pakistan menegaskan bahwa mereka mematuhi kesepakatan dan menunjukkan pengendalian diri. Ketimpangan naratif ini menunjukkan betapa subjektifnya implementasi perjanjian damai tanpa mediator yang kredibel di lokasi.

Konflik di Kashmir bukan sekadar pertikaian wilayah, melainkan soal nasionalisme dan identitas politik. Bagi India, Kashmir adalah bagian integral dari integritas teritorial. Bagi Pakistan, ini adalah perjuangan untuk umat Muslim yang “terjajah.” Persoalan ini membuat gencatan senjata tidak cukup menyentuh akar masalah.

Jurnalis senior Inggris Anbarasan Ethirajan menyatakan bahwa Pakistan dianggap sebagai pemenang dan India sebagai pihak yang kalah, sehingga upaya mediasi internasional membantu meredakan ketegangan. Bentrokan besar antara India dan Pakistan berhasil dihindari, sejak India melakukan aksi militer yang tegas namun Pakistan mampu melumpuhkan pesawat-pesawat jet tempur India.

Kompetisi Teknologi Militer

Pertempuran udara antara Dassault Rafale milik India dan Chengdu J-10 milik Pakistan memperlihatkan dimensi lain dari konflik, yaitu unjuk kekuatan militer. Ketegangan ini menunjukkan bahwa meski terdapat upaya damai di atas meja diplomatik, di lapangan justru terjadi peningkatan postur militer.

India bersikukuh menolak mediasi asing, termasuk dari AS atau PBB, dengan alasan kedaulatan nasional. Pakistan, sebaliknya, lebih terbuka terhadap solusi internasional. Asimetri ini menciptakan hambatan psikologis dalam membangun kepercayaan diplomatik bersama.

Masalah utama bukan pada isi gencatan senjata, melainkan kurangnya kepercayaan (trust deficit). Kedua negara memiliki sejarah panjang saling mengingkari perjanjian, yang membuat setiap inisiatif damai selalu diiringi dengan kecurigaan. Tanpa kehadiran badan pemantau seperti PBB atau pihak ketiga netral di sepanjang LoC, gencatan senjata seperti ini akan terus dilanggar. Mekanisme verifikasi dan investigasi independen sangat dibutuhkan untuk memastikan siapa pelanggar sebenarnya.

Kedua negara berlindung di bawah payung nuklir, yang justru menciptakan illusi stabilitas. Mereka merasa dapat melibatkan diri dalam konflik terbatas tanpa risiko perang terbuka karena takutnya eskalasi nuklir. Inilah paradoks utama dalam teori ketiadaan perang nuklir.

Komunitas internasional cenderung reaktif ketimbang proaktif. Baru setelah 60 orang tewas dalam serangan udara dan artileri, barulah muncul tekanan mediasi. Seharusnya ada mekanisme early warning yang terintegrasi dengan sistem diplomatik bilateral dan multilateral. Konflik India-Pakistan adalah perang dingin terbuka. Keduanya menunjukkan sikap agresif terbatas secara militer, namun tanpa eskalasi ke perang penuh. Ketegangan ini berkelanjutan dan hanya mereda ketika kedua pihak jenuh atau tekanan internasional menguat.

Perlu dipertimbangkan penggunaan saluran diplomasi militer, yakni komunikasi langsung antara kepala staf atau komandan wilayah. Ini akan memungkinkan penyelesaian taktis di lapangan tanpa harus menunggu tekanan diplomatik yang biasanya terlambat. Selama pendekatan keamanan di kedua negara tetap berbasis ancaman (threat-based policy), maka gencatan senjata hanya menjadi jeda dalam konflik, bukan solusi jangka panjang. Harus ada upaya menuju pendekatan keamanan berbasis kepercayaan (trust-based security).

Negara-negara tetangga seperti Cina, Iran, dan Afghanistan tampak diam dalam konflik ini, padahal stabilitas Kashmir berdampak langsung pada stabilitas regional. ASEAN dan OIC juga seolah menonton tanpa kontribusi yang nyata.

Gencatan senjata adalah langkah awal yang penting namun tidak cukup. India dan Pakistan harus membangun arsitektur perdamaian yang mencakup dialog politik, kerja sama ekonomi lintas batas, dan penataan ulang narasi nasionalis mereka terhadap Kashmir. Jika tidak, sejarah akan kembali berulang dengan gencatan senjata yang dilanggar sebelum matahari tenggelam.