Houthi, Iran, dan Perubahan Peta Kekuatan Timur Tengah

Ilustrasi konflik Iran dan proksi yang meningkatkan eskalasi perang antara Arab Saudi dan gerakan Houthi Yaman (Sumber: AI ChatGPT)

Perang Yaman memasuki babak yang jauh lebih strategis dari sekadar pertarungan antara Arab Saudi dan gerakan Houthi. Lebih dari sebelas tahun setelah intervensi militer Saudi dimulai, peta konflik justru memperlihatkan paradoks perang modern. Superioritas teknologi dan anggaran pertahanan tidak otomatis menghasilkan kemenangan politik.

Pada September 2026, Houthi memperluas kendali di sepanjang pesisir Laut Merah, merebut Mokha dan sejumlah posisi strategis yang mendekati Bab el-Mandeb. Perkembangan ini menempatkan persoalan yang jauh lebih besar, bahwa keamanan nasional Arab Saudi kini bersinggungan langsung dengan keamanan jalur perdagangan global.

Akar persoalan itu dapat ditarik ke Maret 2015. Ketika pemerintahan Abdrabbuh Mansur Hadi kehilangan kendali atas sebagian besar pusat kekuasaan Yaman, Arab Saudi memimpin intervensi militer untuk menghentikan ekspansi Houthi. Operasi tersebut mula-mula bernama Operation Decisive Storm. Catatan PBB menyebut koalisi awal terdiri atas Arab Saudi, Bahrain, Mesir, Yordania, Kuwait, Maroko, Senegal, Sudan, dan Uni Emirat Arab, sementara Qatar kemudian keluar pada 2017. Jadi, komposisi koalisi yang sering disebut dalam narasi publik perlu dibedakan dari negara-negara yang memberikan akses pangkalan, dukungan logistik, atau bentuk bantuan lainnya.

Amerika Serikat sejak awal bukan sekadar penonton. Washington memberikan berbagai bentuk dukungan kepada koalisi pimpinan Saudi, termasuk dukungan intelijen dan logistik. Inggris dan sejumlah negara Eropa juga mempunyai hubungan pertahanan yang erat dengan Riyadh. Akan tetapi, dukungan semacam itu tidak pernah mengubah persoalan mendasar Yaman. Perang udara dan superioritas persenjataan koalisi tidak mampu menghapus basis sosial-politik Houthi. Bahkan setelah fase awal Decisive Storm berakhir, operasi militer terus berlangsung dengan intensitas berbeda-beda.

Di sinilah kegagalan strategis sebuah perang dapat dibaca. Saudi memiliki kekuatan udara, sistem pertahanan modern, sumber daya ekonomi, dan jaringan aliansi internasional. Houthi memiliki sumber daya yang jauh lebih terbatas. Namun perang bukan perlombaan jumlah pesawat atau nilai kontrak persenjataan. Dalam perang asimetris, aktor yang lebih lemah dapat memperoleh keuntungan apabila mampu mempertahankan organisasi, memobilisasi basis sosial, menguasai medan, dan membuat biaya politik lawan terus meningkat. Konflik Yaman memperlihatkan pola tersebut secara mencolok.

Pandemi Covid-19 sempat menciptakan ruang bagi penurunan eskalasi, tetapi bukan menyelesaikan akar konflik. Gencatan senjata 2022 bahkan menghasilkan periode relatif tenang dibanding tahun-tahun sebelumnya. Masalahnya, ketenangan itu tidak berkembang menjadi penyelesaian politik permanen. Ketika struktur kekuasaan lokal, persoalan pemerintahan, distribusi sumber daya, dan hubungan regional Iran-Saudi belum terselesaikan, perang hanya berhenti sebagai jeda, bukan sebagai perdamaian.

Washington kemudian mengambil kembali kebijakan keras terhadap Houthi. Pada 22 Januari 2025, Presiden Donald Trump menerbitkan Executive Order 14175 yang memulai proses penetapan Ansar Allah sebagai Foreign Terrorist Organization. Gedung Putih mengaitkan kebijakan tersebut dengan serangan Houthi terhadap kapal komersial, personel Amerika, dan mitra Amerika di kawasan. Dengan demikian, penetapan itu merupakan fakta kebijakan luar negeri Amerika Serikat, bukan sekadar propaganda Saudi.

Namun kebijakan hukum Amerika tidak otomatis menghasilkan kemenangan militer. Justru perkembangan September 2026 memperlihatkan paradoksnya. Houthi bukan hanya bertahan, melainkan mampu melakukan ofensif cepat di pesisir Laut Merah. Reuters melaporkan pasukan anti-Houthi mengalami keruntuhan militer yang serius, sementara Houthi merebut wilayah strategis dan persenjataan yang ditinggalkan lawannya. AP juga melaporkan perebutan Mokha dan sebuah pulau di sekitar Bab el-Mandeb.

Mokha bukan sekadar nama di peta Yaman. Pelabuhan ini berada di kawasan yang secara historis mempunyai arti penting bagi perdagangan Laut Merah. Lebih jauh ke barat terdapat Bab el-Mandeb, salah satu chokepoint maritim terpenting yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden. Bila konflik membuat pelayaran di kawasan tersebut menjadi tidak aman, kapal-kapal dapat menghindari jalur itu dan mengambil rute lebih panjang melalui Tanjung Harapan. Konsekuensinya bukan hanya milik Saudi atau Yaman, melainkan dapat merembet kepada biaya transportasi dan energi dunia.

Karena itu, istilah “menguasai Bab el-Mandeb” perlu digunakan dengan hati-hati. Laporan terbaru menunjukkan Houthi telah menguasai wilayah dan pulau-pulau strategis di sekitar selat tersebut, termasuk Mokha dan Perim, serta memperkuat posisi di pesisir Laut Merah. Tetapi kendali militer atas wilayah sekitar selat tidak identik dengan kemampuan administratif untuk menutup seluruh lalu lintas maritim internasional. Bahkan laporan terbaru menunjukkan Houthi mempersilakan sebagian besar kapal tetap melintas, dengan pengecualian terhadap kapal yang dikategorikan terkait Saudi.

Bagi Arab Saudi, persoalan itu sangat serius. Hal demikian karena struktur geografis ekspor minyak Saudi membuat keamanan jalur laut menjadi bagian dari keamanan ekonomi. Jika ancaman di Bab el-Mandeb berlangsung bersamaan dengan gangguan di Teluk Persia dan Selat Hormuz, pasar energi menghadapi risiko guncangan dari dua arah. Associated Press melaporkan ketegangan di Hormuz meningkat setelah Iran mengklaim menyerang sebuah kapal tanker, sementara lalu lintas maritim di Bab el-Mandeb juga mengalami gangguan akibat serangan Houthi. Dua chokepoint yang terganggu secara bersamaan akan menjadi persoalan strategis bagi konsumen energi Asia, Eropa, dan Amerika.

Di sinilah hubungan Houthi dan Iran menjadi penting, tetapi juga perlu dibaca secara proporsional. Houthi mempunyai hubungan erat dengan Iran dan memperoleh dukungan tertentu dari jaringan Iran, tetapi Houthi bukan sekadar “tentara Iran”. Mereka memiliki sejarah, kepentingan domestik, struktur sosial, dan agenda politik sendiri. Kemampuan Houthi mempertahankan perang selama lebih dari satu dekade tidak dapat dijelaskan hanya oleh transfer senjata Iran. Faktor internal Yaman, meliputi fragmentasi elite, lemahnya koordinasi kubu anti-Houthi, kondisi geografis, dan kemampuan organisasi, samuanya sama penting. Reuters bahkan menyoroti perpecahan dan kegagalan koordinasi kubu anti-Houthi sebagai salah satu penyebab kemunduran terbaru.

Hal yang berubah pada 2026 adalah konteks regionalnya. Perang Iran-Amerika Serikat dan Israel telah menciptakan lingkungan strategis. Konflik Iran vs AS-Israel memungkinkan konflik Yaman menjadi salah satu front dalam kompetisi regional yang lebih luas. Iran menghadapi tekanan berat, termasuk blokade maritim dan gangguan perdagangan, tetapi pada saat yang sama mampu menggunakan posisi geografisnya dan jaringan mitra regional untuk meningkatkan biaya strategis bagi lawan. Financial Times melaporkan Iran bahkan mengalihkan sebagian aktivitas perdagangan ke jalur darat untuk menghadapi tekanan blokade Amerika.

Karena itu, menyebut Iran “mengalahkan Amerika Serikat” perlu dibaca sebagai pertanyaan tentang indikator kemenangan, bukan fakta final yang sudah selesai. Amerika Serikat masih memiliki kekuatan militer, jaringan aliansi, kemampuan finansial, dan kapasitas proyeksi kekuatan yang sangat besar. Tetapi jika ukuran yang dipakai adalah kemampuan Iran mempertahankan negara, mengganggu jalur maritim, menaikkan biaya operasi Amerika, dan mempertahankan jaringan pengaruh regional, maka perang tersebut jelas tidak menghasilkan kemenangan cepat Amerika. Dengan kata lain, yang terlihat adalah erosi keunggulan strategis Amerika dalam mencapai tujuan politik.

Arab Saudi menghadapi persoalan yang lebih konkret. Selama bertahun-tahun Riyadh membangun pertahanan udara dan membeli persenjataan modern, termasuk pesawat tempur F-15. Tetapi perang Yaman menunjukkan bahwa teknologi mahal tidak selalu dapat menghilangkan ancaman dari kelompok bersenjata yang menggunakan rudal, drone, jaringan intelijen lokal, dan taktik desentralisasi. Klaim-klaim tertentu mengenai jatuhnya pesawat Saudi harus diverifikasi satu per satu. Namun secara lebih luas, kemampuan Houthi menyerang infrastruktur dan sasaran aset milik Arab Saudi telah menunjukkan bahwa deterrence berbasis superioritas teknologi mempunyai keterbatasan.

Lebih pelik lagi, Amerika Serikat kini tampak mengambil pendekatan yang lebih berhitung terhadap konflik tersebut. Donald Trump pada September 2026 mengatakan Houthi meminta Washington tidak melakukan intervensi langsung dalam konflik dengan Saudi, sementara laporan mengenai kebijakan Amerika menunjukkan Washington memberikan dukungan intelijen tetapi belum memenuhi permintaan Riyadh untuk serangan langsung terhadap Houthi. Apa pun motif politik di baliknya, fakta tersebut memperlihatkan bahwa jaminan keamanan tidak selalu identik dengan intervensi militer otomatis.

Dari perspektif strategi, inilah jebakan terbesar Riyadh. Mengirim pasukan darat dalam jumlah besar berisiko menghidupkan kembali perang pendudukan yang mahal. Serangan udara terbatas tidak menjamin perubahan keseimbangan di lapangan. Sedangkan negosiasi dengan Houthi dapat membawa biaya politik karena berarti berhadapan dengan aktor yang selama bertahun-tahun ingin ditekan sampai kehilangan kemampuan berkuasa. Arab Saudi akhirnya berada di antara tiga pilihan yang semuanya mahal. Pilihan itu antara eskalasi militer, kompromi politik, atau strategi jangka panjang yang menggabungkan diplomasi, pertahanan wilayah, dan rekonstruksi politik Yaman.

Ada pula dimensi perang informasi. Narasi bahwa Houthi menyerang Makkah atau sengaja mengancam tempat-tempat suci mempunyai potensi mengubah konflik geopolitik menjadi konflik sektarian dan keagamaan. Tetapi setiap klaim semacam itu harus dibuktikan melalui data independen sebelum dijadikan dasar mobilisasi negara-negara Islam. Menjadikan Pakistan, Turki, atau negara Muslim lainnya sebagai bagian dari perang atas dasar identitas keagamaan justru berisiko memperluas konflik dan mengubah sengketa geopolitik menjadi polarisasi Sunni-Syiah yang lebih sulit dikendalikan.

Dampak kemanusiaannya sudah terlihat. Reuters melaporkan pada September 2026 sedikitnya 112.000 orang telah mengungsi di dalam Yaman dan hampir 3.000 lainnya melarikan diri melalui laut menuju Djibouti. Eskalasi di pesisir Laut Merah membuat masyarakat sipil kembali menjadi korban utama perang yang telah berlangsung bertahun-tahun. Karena itu, keberhasilan militer salah satu pihak tidak dapat dipisahkan dari pertanyaan mengenai siapa yang membayar biaya sosialnya.

Pada akhirnya, perang Yaman menunjukkan bahwa kekuasaan regional abad ke-21 tidak hanya ditentukan oleh jumlah pesawat tempur, kapal perang, atau anggaran pertahanan. Geografi kembali menjadi senjata. Selat Hormuz berada di bawah tekanan Iran, sedangkan Selat Bab el-Mandeb berada di sekitar wilayah yang kini semakin kuat dipengaruhi Houthi. Bila kedua jalur tersebut mengalami gangguan berkepanjangan, peta energi dunia berubah.

Arab Saudi tidak serta-merta kalah, Iran tidak serta-merta memenangkan perang melawan Amerika, dan Houthi belum otomatis menjadi penguasa seluruh Yaman. Tetapi satu fakta strategis semakin sulit dibantah. Perang yang dimaksudkan untuk mengubah Yaman justru telah mengubah posisi tawar semua pemain di Timur Tengah. Dan bagi Arab Saudi, persoalannya kini bukan sekadar bagaimana mengalahkan Houthi, melainkan bagaimana keluar dari perang tanpa kehilangan keamanan, pengaruh regional, dan akses terhadap jalur perdagangan yang menopang kekuatan ekonominya.