Roadmap Pertahanan Indonesia di Tengah Krisis Kekuatan Kawasan
Doktor Studi Agama dan Perdamaian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bekerja sebagai Widyaiswara Balai Pelatihan Hukum (Bapelkum) Semarang, Kementerian Hukum
·waktu baca 7 menit
Tulisan dari Muh Khamdan tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDi tengah eskalasi geopolitik global yang semakin tidak menentu, kawasan Indo-Pasifik kembali menjadi episentrum persaingan kekuatan dunia. Ketegangan di Selat Hormuz antara Iran dengan blok Amerika Serikat–Israel bukan lagi sekadar konflik regional Timur Tengah, melainkan juga telah berubah menjadi simpul krisis strategis global yang berdampak langsung pada arsitektur keamanan Asia.
Ketika kapal perang Amerika Serikat yang membawa jet tempur F-35 dan ribuan marinir melintasi Selat Malaka menuju kawasan Teluk Persia, dunia menyaksikan bagaimana jalur pelayaran Asia Tenggara menjadi bagian dari rantai logistik militer global. Meski Washington menunda serangan langsung terhadap Iran, mobilisasi armada tersebut telah menjadi sinyal bahwa jalur laut Asia kini berada dalam pusaran rivalitas kekuatan besar.
Indonesia berada pada posisi yang sangat strategis sekaligus rentan dalam dinamika tersebut. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia tidak dapat memandang konflik Hormuz sebagai isu yang jauh secara geografis. Sekitar seperlima distribusi energi dunia melewati Selat Hormuz, sementara sebagian besar suplai energi menuju Asia Timur dan Asia Tenggara melintasi Selat Malaka. Artinya, bila ketegangan di Timur Tengah meningkat dan mengganggu jalur distribusi energi global, dampaknya jelas langsung terasa terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan Indonesia.
Selat Malaka kini bukan hanya jalur perdagangan internasional, melainkan juga telah menjadi urat nadi geopolitik dunia. Lebih dari 90 ribu kapal melintas setiap tahun melalui kawasan ini, membawa minyak, gas, logistik industri, hingga peralatan militer. Ketika armada tempur Amerika Serikat bergerak menuju Timur Tengah melalui Malaka, Indonesia harus membaca situasi ini sebagai pengingat bahwa wilayah perairannya dapat sewaktu-waktu menjadi titik tekanan strategis global. Dalam perspektif pertahanan nasional, situasi tersebut menegaskan bahwa keamanan maritim tidak lagi dapat dipisahkan dari geopolitik internasional.
Kerapuhan resiliensi energi di Asia menjadi salah satu ancaman paling serius pada dekade ini. Negara-negara ASEAN masih sangat bergantung pada impor energi dari Timur Tengah. Jika konflik Iran dengan AS-Israel berkembang menjadi perang terbuka atau blokade Selat Hormuz berkepanjangan, harga minyak dunia akan melonjak drastis dan mengguncang ekonomi regional. Dalam konteks ini, ketahanan energi tidak dapat dipisahkan dari ketahanan pertahanan. Negara yang tidak memiliki kemampuan menjaga stabilitas maritim dan keamanan nasional akan sangat rentan terhadap guncangan geopolitik global.
Karena itu, Indonesia membutuhkan roadmap pertahanan jangka panjang yang tidak hanya berorientasi pada modernisasi alutsista, tetapi juga pada penguatan daya tahan geopolitik nasional. Roadmap tersebut harus menempatkan Indonesia sebagai kekuatan maritim regional yang mampu menjaga stabilitas jalur pelayaran internasional sekaligus melindungi kepentingan strategis nasional. Di era perang multidomain, ancaman tidak hanya datang dari invasi militer konvensional, tetapi juga dari gangguan rantai pasok energi, perang siber, sabotase ekonomi, hingga konflik laut terbatas.
Ketegangan antara Amerika Serikat, Rusia, dan China telah mempercepat perlombaan senjata di Asia Tenggara. Negara-negara ASEAN kini berlomba memperkuat kapasitas militernya sebagai respons atas meningkatnya ketidakpastian global. Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam secara bertahap meningkatkan belanja pertahanan dengan orientasi pada kekuatan udara, sistem rudal, radar strategis, dan kemampuan perang laut modern. Situasi ini menandai transformasi ASEAN dari kawasan ekonomi menjadi kawasan dengan kalkulasi pertahanan yang semakin kompleks.
Indonesia sendiri mulai menunjukkan langkah strategis melalui pengadaan enam pesawat tempur Rafale yang dilengkapi sistem persenjataan modern, empat pesawat Falcon 8X untuk kepentingan pengawasan strategis, serta penguatan pesawat angkut dan radar pertahanan. Langkah tersebut bukan sekadar simbol modernisasi militer, melainkan juga bagian dari kebutuhan mendesak untuk memperkuat daya tangkal nasional. Dalam lingkungan keamanan yang semakin cair, kekuatan udara menjadi faktor utama dalam menjaga kedaulatan dan mengawasi perairan strategis Indonesia.
Namun demikian, modernisasi alutsista tidak cukup bila tidak diiringi transformasi doktrin pertahanan nasional. Indonesia perlu membangun konsep pertahanan berbasis maritime domain awareness yang terintegrasi antara TNI AL, TNI AU, Badan Keamanan Laut, intelijen strategis, dan sistem siber nasional. Selat Malaka, Laut Natuna Utara, hingga jalur ALKI harus dipandang sebagai kawasan vital yang membutuhkan pengawasan real-time dan interoperabilitas lintas institusi.
Singapura telah bergerak lebih cepat dengan memperkuat kekuatan udaranya melalui pembelian jet tempur F-35. Negara kecil tersebut memahami bahwa dominasi teknologi udara akan menentukan posisi strategis di masa depan. Dengan luas wilayah terbatas, Singapura memilih membangun deterrence berbasis teknologi tinggi. Sementara Malaysia memperkuat sektor udara melalui pengadaan MRCA produksi Korea Selatan, menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN kini semakin pragmatis dalam diversifikasi sumber persenjataan.
Fenomena ini memperlihatkan bahwa Asia Tenggara sedang memasuki era balance of power baru. Tidak ada negara ASEAN yang ingin terjebak dalam dominasi tunggal kekuatan besar, tetapi semua negara sadar bahwa mereka membutuhkan kapasitas pertahanan yang memadai untuk menjaga kedaulatan nasional. Dalam konteks tersebut, Indonesia tidak boleh tertinggal. Sebagai negara terbesar di ASEAN, Indonesia memiliki tanggung jawab strategis menjaga keseimbangan kawasan.
Roadmap pertahanan Indonesia juga harus memperhitungkan kemungkinan konflik non-konvensional di masa depan. Ancaman terhadap kabel bawah laut, pelabuhan strategis, kilang energi, dan pusat data nasional dapat menjadi bagian dari perang hibrida modern. Konflik di Timur Tengah menunjukkan bahwa perang saat ini tidak selalu dimulai dengan invasi besar-besaran, tetapi melalui tekanan ekonomi, serangan drone, sabotase siber, dan penguasaan jalur logistik internasional.
Di sisi lain, diplomasi pertahanan Indonesia harus diperkuat secara simultan. Politik luar negeri bebas aktif tidak berarti pasif menghadapi dinamika global. Indonesia perlu memperluas kerja sama pertahanan dengan berbagai negara tanpa terjebak dalam blok geopolitik tertentu. Kemitraan strategis dengan Prancis, Korea Selatan, Turki, Jepang, hingga negara-negara ASEAN harus diarahkan untuk memperkuat transfer teknologi dan kemandirian industri pertahanan nasional.
Kemandirian industri pertahanan menjadi elemen vital yang selama ini masih menjadi pekerjaan rumah besar. Ketergantungan pada impor alutsista membuat negara rentan terhadap embargo, tekanan politik, dan ketidakpastian pasokan suku cadang. Dalam situasi geopolitik yang semakin keras, Indonesia perlu mempercepat penguatan industri pertahanan domestik, mulai dari drone, radar, rudal, hingga sistem pertahanan siber.
Konflik Hormuz juga memberikan pelajaran penting bahwa keamanan energi harus menjadi bagian integral dari strategi pertahanan nasional. Indonesia perlu memperkuat cadangan energi strategis, membangun diversifikasi sumber energi, dan meningkatkan keamanan infrastruktur energi maritim. Ketika jalur distribusi global terganggu, negara yang memiliki ketahanan energi kuat akan lebih mampu menjaga stabilitas nasional.
Selain itu, pembangunan kekuatan militer Indonesia harus diarahkan pada konsep smart defense, bukan sekadar pembelian alutsista mahal. Efektivitas pertahanan ditentukan oleh kemampuan integrasi data, kecerdasan buatan, sistem komando digital, dan kecepatan respons terhadap ancaman. Dalam era peperangan modern, superioritas informasi sering kali lebih menentukan daripada jumlah personel militer semata.
ASEAN sendiri menghadapi dilema strategis yang semakin rumit. Di satu sisi, kawasan ini ingin menjaga stabilitas ekonomi dan netralitas politik. Namun di sisi lain, tekanan rivalitas AS-China-Rusia membuat negara-negara ASEAN sulit sepenuhnya netral. Karena itu, penguatan mekanisme keamanan regional ASEAN menjadi sangat penting agar kawasan tidak berubah menjadi arena proxy war kekuatan besar.
Indonesia memiliki peluang besar menjadi jangkar stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Dengan posisi geografis yang menguasai jalur laut strategis dunia, Indonesia dapat memainkan peran sebagai middle power yang berpengaruh dalam menjaga keamanan maritim regional. Namun, peluang tersebut hanya dapat diwujudkan bila didukung oleh kekuatan pertahanan yang kredibel dan visi geopolitik yang matang.
Dalam perspektif strategis jangka panjang, roadmap pertahanan Indonesia harus disusun melampaui horizon politik lima tahunan. Ancaman geopolitik tidak bekerja dalam logika elektoral, tetapi dalam kalkulasi puluhan tahun. Karena itu, pembangunan pertahanan membutuhkan kesinambungan kebijakan, investasi teknologi, dan konsensus nasional lintas pemerintahan.
Ketika kapal perang Amerika Serikat melintasi Selat Malaka menuju ketegangan Hormuz, sesungguhnya dunia sedang memberikan alarm kepada Asia Tenggara. Bahwa stabilitas kawasan tidak lagi dapat dijamin hanya dengan diplomasi ekonomi.
Era baru geopolitik menuntut negara-negara ASEAN, terutama Indonesia, untuk membangun ketahanan pertahanan yang modern, adaptif, dan berbasis kepentingan nasional jangka panjang. Tanpa roadmap pertahanan yang kokoh, Indonesia berisiko menjadi penonton di tengah pertarungan kekuatan global yang semakin dekat dengan halaman rumahnya sendiri.