Seni Sebagai Kritik, Antara Kebebasan Berekspresi dan Ujaran Kebencian

Band punk asal Purbalingga, Sukatani (Sumber: kumparan)

Pelarangan lagu Bayar Bayar Bayar oleh grup band Sukatani asal Purbalingga menjadi polemik yang menarik dalam wacana kebebasan berekspresi dan batas kritik sosial di Indonesia. Lirik lagu yang mengkritik maraknya praktik pungutan di institusi kepolisian dituding sebagai bentuk ujaran kebencian. Namun, benarkah kritik yang disampaikan melalui seni dapat begitu saja dikategorikan sebagai ujaran kebencian? Atau, ini adalah contoh klasik bagaimana institusi yang dikritik justru menafsirkan kritik sebagai ancaman?

Sejarah telah membuktikan bahwa seni merupakan instrumen penting dalam menyampaikan kritik sosial. Karya-karya seperti puisi WS Rendra, mural kritis di tembok kota, atau bahkan lagu-lagu dari musisi seperti Iwan Fals telah menjadi alat perlawanan yang sah dalam demokrasi. Seni memberi ruang bagi masyarakat untuk menggambarkan realitas sosial yang terjadi di sekitar mereka, termasuk ketimpangan, ketidakadilan, dan penyalahgunaan wewenang oleh negara.

Namun, perdebatan mengenai perbedaan antara kritik sosial dan ujaran kebencian kerapkali mencuat. Kritik sosial bertujuan untuk mengungkapkan ketidakpuasan terhadap suatu kebijakan atau praktik institusional yang dianggap tidak adil. Sementara itu, ujaran kebencian memiliki unsur provokasi yang menyerang individu atau kelompok dengan maksud untuk merendahkan atau menciptakan kebencian di masyarakat. Dalam konteks lagu Bayar Bayar Bayar, lirik yang menyinggung kebiasaan pungutan di institusi kepolisian lebih bersifat kritik sistemik daripada serangan terhadap individu atau kelompok tertentu.

Kritik melalui seni biasanya disampaikan dengan diksi yang satir, metaforis, atau hiperbolik. Ini adalah ciri khas yang membedakannya dari ujaran kebencian yang cenderung menggunakan diksi eksplisit untuk menyerang secara personal atau menyebarkan kebencian. Misalnya, lirik lagu yang menggambarkan pengalaman sehari-hari masyarakat dalam berurusan dengan birokrasi yang dipenuhi pungutan liar adalah bentuk kritik terhadap sistem, bukan serangan langsung kepada individu tertentu di dalam institusi tersebut.

Pelarangan terhadap lagu Bayar Bayar Bayar mengindikasikan adanya ketidakjelasan dalam memahami kritik sosial sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Pasal 28E UUD 1945 dengan jelas menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Selain itu, Pasal 19 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005, juga menjamin hak atas kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, pelarangan ini dapat dianggap sebagai pembungkaman terhadap suara kritis yang seharusnya dilindungi dalam sistem demokrasi.

Pada titik ini, perlu ada pemahaman lebih lanjut bagi institusi negara dalam menafsirkan kritik sosial. Tidak semua kritik terhadap kebijakan atau praktik institusional adalah bentuk ujaran kebencian. Justru, seni kritik adalah cara yang sah dan diperlukan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan serta memberikan umpan balik bagi reformasi institusional.

Selain itu, masyarakat juga perlu diedukasi agar mampu membedakan kritik yang membangun dengan ujaran kebencian. Dalam era digital yang serba cepat, informasi yang beredar dapat dengan mudah dipelintir untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih dalam mengenai batasan dan esensi kritik sosial menjadi kebutuhan yang mendesak agar kebebasan berekspresi tidak selalu dianggap sebagai ancaman.

Ironisnya, semakin kuat upaya untuk membungkam kritik melalui seni, semakin besar respons yang muncul dari publik. Sensor terhadap lagu-lagu yang mengandung kritik justru sering kali membuat lagu tersebut semakin populer dan viral di berbagai platform digital. Hal ini membuktikan bahwa publik tidak mudah begitu saja menerima pelarangan yang bersifat otoriter, terutama ketika kritik yang disampaikan memang mencerminkan realitas yang mereka alami.

Di sisi lain, pelarangan semacam ini juga dapat menimbulkan efek ketakutan (chilling effect) di kalangan seniman dan masyarakat. Jika kritik terhadap institusi negara selalu dianggap sebagai ujaran kebencian, maka ruang kebebasan berekspresi semakin menyempit. Dampaknya, masyarakat akan semakin enggan untuk mengkritik kebijakan atau praktik yang merugikan, yang pada akhirnya akan menghambat demokrasi dan akuntabilitas.

Untuk itu, perlu adanya mekanisme yang lebih adil dalam menilai sebuah karya seni sebagai bentuk kritik sosial atau ujaran kebencian. Penafsiran sepihak oleh pihak yang dikritik jelas tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk membungkam suara kritis. Diperlukan kajian yang objektif dan berbasis hukum yang jelas dalam menangani isu-isu semacam ini agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Pada akhirnya, seni tetap menjadi instrumen paling efektif dalam menyuarakan kritik sosial. Melalui lirik, visual, atau pertunjukan, seniman memiliki ruang untuk mengekspresikan keresahan masyarakat. Pelarangan terhadap lagu Bayar Bayar Bayar justru menunjukkan bahwa kritik yang disampaikan melalui seni masih memiliki daya dobrak yang kuat dalam masyarakat.

Jika sebuah institusi merasa tersinggung oleh kritik yang disampaikan, respons terbaik bukanlah melarang atau membungkam, tetapi melakukan refleksi dan perbaikan terhadap praktik yang dikritik. Kritik sosial, terutama melalui seni, bukanlah ancaman bagi negara. Justru, itu adalah bagian dari dinamika demokrasi yang sehat, yang memungkinkan adanya perbaikan terus-menerus dalam sistem pemerintahan dan pelayanan publik.