Catatan Anggota Komisi VIII soal Rencana Percepatan Digitalisasi Bansos
PerbesarRencana pemerintah mendorong percepatan digitalisasi bantuan sosial (bansos) melalui pembukaan rekening otomatis dan penyaluran langsung ke masyarakat mendapat catatan dari parlemen. Komisi VIII DPR RI mengingatkan agar wacana tersebut tidak sekadar menjadi proyek baru yang mengulang serta membuat bias skema penyaluran yang telah berjalan.
Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyatakan pada dasarnya menyambut baik ikhtiar digitalisasi jika tujuannya memangkas birokrasi dan memastikan dana bantuan lekas sampai ke tangan penerima manfaat. Namun, ia mempertanyakan kebaruan program tersebut.
"Mengenai rencana untuk mewacanakan digitalisasi bansos untuk masyarakat. Sejatinya saya menyambut baik hal itu. Karena visinya agar bantuan langsung ke tangan masyarakat. Namun yang perlu menjadi catatan apakah ini berbeda dengan sebelumnya? Sebab jauh sebelum wacana ini muncul, sebenarnya digitalisasi telah ada," kata Selly saat dihubungi, Jumat (11/9).
Politikus PDI Perjuangan ini mengingatkan bahwa instrumen perbankan dan kartu elektronik sejatinya sudah lama diterapkan di berbagai program bantuan perlindungan sosial nasional.
"Mulai dari bansos lewat uang elektronik, KIP dan PIP lewat ATM, hingga PKH yang juga lewat ATM. Artinya jangan menjadikan wacana ini sebagai proyek baru yang kemudian membiaskan proyek lama," tegasnya.
Alih-alih menciptakan skema rekening atau kartu baru, Selly menilai pemerintah semestinya memaksimalkan infrastruktur identitas kependudukan digital yang sudah ada agar penyaluran bansos lebih efisien.
"Saya memandang dengan e KTP yang kini telah bergulir, seharusnya pemerintah bisa menyederhanakan satu kartu yang bisa digunakan untuk segala macam bantuan,” katanya.
“Kita bisa melihat bagaimana Universitas Negeri di Indonesia membuat Kartu Mahasiswa sekaligus ATM. Ketika ada beasiswa, maka masuknya melalui itu, begitupun ketika ada pembayaran kuliah, bank bisa langsung auto debit," papar Selly.
Soroti Celah Cuci Uang
Lebih jauh, anggota dewan dari daerah pemilihan Jawa Barat VIII ini menegaskan pekerjaan rumah paling krusial dalam urusan bansos bukan semata urusan mekanisme transfer perbankan, melainkan validitas data penerima yang hingga kini masih bermasalah.
"Belum lagi pengawasan, negara harus bisa memastikan bansos bisa tepat sasaran. Hari ini saja kita masih disibukkan dengan DTSEN mau Desil yang carut marut. Artinya penyelesaian di awal justru bagaimana bansos bisa tepat sasaran dan benar-benar di terima kelompok rentan," jelasnya.
Di samping persoalan data, Selly juga mewanti-wanti soal kemudahan pencairan serta literasi perbankan masyarakat di lapisan bawah agar tidak menjadi celah penyimpangan oleh oknum tertentu.
"Termasuk pencairannya, harus memberikan kemudahan. Jangan sampai rendahnya literasi perbankan masyarakat dimanfaatkan sekelompok oknum untuk memperkaya diri. Kita tahu bagaimana endapan uang di bank bisa berbunga. Artinya bansos jangan jadi alat cuci uang," ujarnya.
Menutup tanggapannya, Selly menegaskan fraksinya akan terus mengawal agar kebijakan bansos pemerintah berorientasi penuh pada kepentingan rakyat kecil, bukan kepentingan proyek semata.
"Terlepas dari itu saya berharap digitalisasi bansos ini bukan sekadar omon-omon maupun proyek ambisius. Lebih dari itu, saya mengingatkan tujuannya adalah membantu atau meringankan masyarakat," pungkasnya.