Cerita Waluyo, Warga Difabel Sleman yang Terbantu Jemput Bola Perlinsos Digital
PerbesarProgram Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital dirasakan dampak positifnya oleh sejumlah warga saat mengakses layanan pemerintah. Salah satunya Waluyo, warga Kalurahan Donoharjo, Sleman, yang mengaku terbantu dengan layanan jemput bola dalam aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan pendaftaran Perlinsos.
Waluyo yang merupakan warga difabel menyebut proses aktivasi IKD di wilayahnya terbilang sangat mudah. Baginya, layanan jemput bola membuat warga tidak harus kesulitan datang dan mengurus layanan secara mandiri.
"Saya sangat berterima kasih dan sangat terbantu sekali. Dan ternyata prosesnya juga sangat-sangat mudah sekali," kata Waluyo saat menceritakan testimoninya di Kantor Kalurahan Donoharjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (13/8).
Kemudahan tersebut terasa penting bagi warga dengan kondisi seperti dirinya. Dia mengatakan layanan jemput bola membuat proses pengurusan IKD menjadi lebih mudah diakses.
"Saya mengucapkan banyak terima kasih yang tidak ada terhingga, terutama mungkin bagi kami kaum difabel, sangat dipermudah dengan adanya jemput bola, jemput bola IKD ini," ujarnya.
Waluyo juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sleman dan jajaran yang ikut mendorong aktivasi IKD di wilayah tersebut.
"Saya sangat mengapresiasi sekali dengan Bapak Bupati Sleman, Kapanewon Ngaglik, serta dari Kalurahan Donoharjo, serta yang paling utama dengan Ibu Menteri," kata Waluyo.
"Terima kasih atas inisiasi untuk aktif, partisipasi IKD di daerah Sleman. Saya sangat berterima kasih dan sangat terbantu sekali," sambungnya.
Namun, di balik kemudahan proses pendaftaran tersebut, Waluyo masih memiliki persoalan terkait akses terhadap bantuan sosial. Dia dan istrinya sama-sama merupakan penyandang disabilitas. Selain itu, Waluyo menyebut dirinya sudah memasuki usia lanjut dan tidak memiliki pekerjaan.
"Saya dengan kondisi suami istri difabel dan saya sendiri sudah masuk lansia dan tidak bekerja, praktis kami tidak punya pemasukan," tutur Waluyo.
Lebih lanjut, ia kemudian mencoba mendaftarkan diri dalam program Perlinsos. Namun, pengajuan tersebut ditolak karena terdapat data terkait kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan milik anaknya.
"Dan kebetulan anak saya ada yang kerja, mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan, yaitu secara langsung di dalam Perlinsos kami masukkan Perlinsos. Ternyata semua ditolak karena ada itu," kata Waluyo.
Lalu ia mempertanyakan apakah besaran penghasilan yang tercatat dalam data BPJS Ketenagakerjaan anaknya dapat menjadi ukuran untuk menentukan kondisi ekonomi keluarganya. Menurutnya, penghasilan tersebut juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan tiga orang dalam keluarganya.
"Nah, di dalam BPJS itu tertera gaji sekitar berapa? Rp1,8 berapa gitu. Nah, itu saya mau tanya, apakah seandainya si pemangku kebijakan itu memang menggunakan dana sebesar itu, katakanlah untuk hidup tiga orang itu, apakah layak atau tidak?" ungkap Waluyo.
Persoalan yang disampaikan Waluyo kemudian mendapat perhatian Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Dalam kunjungannya, Meutya mengatakan pelaksanaan Perlinsos Digital di Sleman masih berada dalam tahap uji coba sehingga masukan dari masyarakat diperlukan untuk penyempurnaan sistem.
"Jadi ini semua kita jadikan masukan untuk kemudian nanti menyempurnakan sehingga betul-betul bisa kita bawakan sebagai program nasional," kata Meutya.
Ia menambahkan pemerintah memang masih mengumpulkan berbagai masukan dari masyarakat selama pelaksanaan piloting Perlinsos Digital. Menurutnya, masukan tersebut nantinya akan disampaikan kepada kementerian terkait untuk penyempurnaan program.
"Untuk lansia harus juga ada dan kami memahami bahwa sebetulnya sudah ada program khusus lansia. Bapaknya mungkin menuju lansia, belum sepenuhnya lansia jadi belum langsung mendapatkan. Tapi ini semua kita jadikan masukan untuk kemudian nanti menyempurnakan sehingga betul-betul bisa kita bawakan sebagai program nasional," ujar Meutya.