Dudung Ingatkan Perusahaan Wajib Jaga Lingkungan di Wilayah Konsesi
PerbesarMenteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurrahman mengingatkan perusahaan pemegang izin pengelolaan lahan untuk menjaga lingkungan di wilayah konsesinya. Perusahaan juga wajib mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan.
“Pemerintah menegaskan bahwa setiap lahan memiliki pihak yang bertanggung jawab. Perusahaan yang memperoleh hak pengelolaan dan manfaat ekonomi dari sumber daya alam wajib menjaga wilayah konsesinya, mencegah kebakaran serta bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata Dudung dalam konferensi pers di Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dudung menegaskan, hak guna usaha (HGU) maupun perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) bukan merupakan hak mutlak bagi perusahaan. Hak tersebut diberikan negara dengan sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi.
“Sekali lagi saya menegaskan bahwa HGU dan PBPH bukanlah hak yang bersifat mutlak. Hak dan perizinan tersebut diberikan negara dengan kewajiban yang harus dipenuhi,” ujarnya.
Menurut Dudung, pemerintah dapat memberikan sanksi terhadap perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan. Sanksi tersebut mulai dari pembekuan hingga pencabutan izin.
“Apabila terbukti terjadi pelanggaran, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan hukum termasuk pembekuan, pencabutan, maupun tidak memperpanjang izin,” tegasnya.
Dudung juga membeberkan perkembangan penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Berdasarkan sinkronisasi data Kejaksaan Agung dan Polri, tercatat ratusan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), baik terhadap perorangan maupun korporasi.
“Berdasarkan perkembangan penegakan hukum hasil sinkronisasi data Kejaksaan Agung dan Polri mencatat 241 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau SPDP terhadap perorangan dan 93 SPDP terhadap korporasi,” ungkapnya.
Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat puluhan perusahaan dengan wilayah konsesi yang mengalami kebakaran. Sementara Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sejumlah sanksi administratif.
“Kementerian Lingkungan Hidup mencatat 57 badan usaha di delapan provinsi dengan luas area terbakar dalam wilayah konsesi mencapai 33.514,01 hektare. Sementara itu Kementerian Kehutanan telah mengenakan sanksi administratif terhadap 32 subjek hukum meliputi 5 pencabutan, 19 pembekuan, serta 8 teguran tertulis atau paksaan pemulihan,” jelasnya.
Dudung menambahkan, masih terdapat 120 subjek hukum yang sedang dalam proses penanganan tindak pidana. Pemerintah juga telah melakukan pemeriksaan lapangan terhadap puluhan perusahaan.
“Selain itu terdapat 120 subjek hukum dalam proses penanganan tindak pidana. Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian Lingkungan Hidup juga telah melakukan inspeksi lapangan terhadap 57 entitas,” katanya.
Ia meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait memperkuat koordinasi dalam penegakan hukum karhutla, termasuk memastikan pelaksanaan sanksi dan pemulihan lingkungan.
“Untuk itu saya meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait memperkuat sinkronisasi data, mempercepat proses hukum, memastikan tindak lanjut hasil pemeriksaan lapangan, serta mengawasi pelaksanaan sanksi dan pemulihan lingkungan,” ujarnya.
Dudung menegaskan tidak boleh ada perusahaan yang mendapatkan perlakuan istimewa dalam penegakan hukum. Seluruh pelanggaran harus ditindak secara tegas tanpa pandang bulu.
“Tidak boleh ada pembiaran terhadap pelanggaran, tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap korporasi, dan tidak boleh ada pihak yang kebal hukum,” tegas Dudung.
“Penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas, objektif, konsisten, dan memberikan efek jera sehingga Karhutla tidak terus berulang setiap tahun,” pungkasnya.