Imigrasi Ngurah Rai Deportasi 15 WN Malaysia yang Jadi Admin Pinjol
PerbesarKantor Imigrasi Kelas I TPI Ngurah Rai mendeportasi 15 orang warga negara (WN) Malaysia yang terlibat dalam bisnis pinjaman online (pinjol). Mereka menyalahgunakan izin tinggal untuk menjadi admin pinjol di sebuah vila yang terletak di Kuta Utara, Badung, Bali.
Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Muhamad Novyandri, mengatakan bahwa 15 WNA tersebut dideportasi dalam dua tahap.
Tahap pertama tujuh WNA yang dilakukan pada Kamis (5/11); dan
Tahap kedua delapan WNA pada Jumat (6/11).
“Deportasi menggunakan penerbangan AK375 tujuan Kuala Lumpur. Sebelumnya, mereka merupakan pemegang Izin Tinggal Kunjungan Multiple Entry indeks D1,” ungkap Novyandri pada Rabu (11/11).
Diketahui, 15 WNA tersebut menjalankan aktivitas administrasi pinjaman pribadi secara daring dengan menyasar pelanggan yang berada di luar Indonesia dengan bunga mencapai 30 persen.
"Mereka publikasi jasa melalui Facebook dan menautkan iklan tersebut ke berbagai nomor WhatsApp, lalu mereka memberikan pinjaman dengan bunga berkisar 20 sampai 30 persen berdasarkan hasil profil pelanggan," kata Novyandri.
Deportasi 4 Orang WNA Lainnya
Imigrasi Ngurah Rai juga mendeportasi dua WNA asal Rusia berinisial ET dan LK karena menyalahgunakan izin tinggal.
ET diketahui menyalahgunakan Izin Tinggal Kunjungan Multiple Entry untuk melakukan praktik di sebuah klinik kecantikan. Sementara itu, LK menyalahgunakan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Remote Worker dengan terlibat dalam promosi vila melalui Telegram.
Novyandri mengatakan, Imigrasi Ngurah Rai juga mendeportasi PJL, seorang WN Inggris, pada Sabtu (31/10) karena overstay selama 65 hari.
Kemudian seorang WN Australia, JWF, dideportasi pada Selasa (3/11) karena terlibat keributan dan penganiayaan terhadap penghuni vila. Kejadian keributan tersebut diduga terjadi pada 16 Oktober 2026. Aksi tersebut tertangkap oleh kamera CCTV.
"Kejadian di Berawa, Canggu. Kasus itu sudah ditangani oleh Polsek Kuta Utara dan korban melaporkan ke imigrasi atas gangguan ketertiban tersebut," ucapnya.
JWF juga diduga memberikan keterangan yang tidak benar untuk mendapatkan izin tinggal.