Lansia Sebatang Kara di Yogya Tak Lagi Dapat Bansos karena Desilnya Naik

Yoyok Sunaryo (67) sehari-hari lebih banyak duduk di dalam rumah kontrakannya yang sederhana di sebuah gang di Jogoyudan, Kelurahan Gowongan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta.
Sakit komplikasi yang dialaminya membuatnya tidak bisa beraktivitas fisik berat. Di rumah ini, Sunaryo hidup sebatang kara. Untuk kehidupannya dia kerap mengandalkan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.
Namun sayang, beberapa bulan ini, bansos tersebut tak lagi dia dapatkan. Setelah dibantu cek oleh tetangga, ternyata desil Yoyok naik dari desil 1 atau 2 ke desil 6-10.
Padahal kondisi Yoyok memprihatinkan. Sakit membuat kulitnya kering dan kehitaman. Di rumah kontrakan berlantai semen itu juga tak terdapat barang mewah. Hanya ada lemari dan beberapa perabotan tua.
Langit-langit rumah pun tanpa plafon. Genteng langsung terlihat begitu masuk rumah.
"Saya tinggal sendirian," katanya.
Yoyok mengatakan dahulu dia mendapat berbagai bansos termasuk makanan tetapi sekarang sudah tidak.
"Sekarang nggak (dapat). Dulu (dapat) buah-buahan, telur. Saya kena alergi telur sama mi instan," ujarnya.
Yoyok mengatakan sekarang dirinya jarang bekerja. Paling sesekali dia diminta saudara untuk bantu bersih-bersih di rumahnya.
"Bersih-bersih," ujarnya.
Kata Tetangga
Sarti, tetangga Yoyok mengatakan terakhir kali Yoyok mendapat bansos sekitar bulan Maret tahun ini.
"Itu (dulu) dapat PKH, dapat beras. Uang Rp 600 ribu itu. Beras 20 kilo. Yang periode ini mulai nggak dapat. Agustus, September," kata Sarti.
"Sebelumnya itu kalau enggak salah (Yoyok) desil 1 atau 2, lah kok sekarang ini kok-kok enggak dapat ya, aku tiga kali ngecek enggak dapat. Tak cek ternyata kok desilnya 6/10," ujarnya.
Sakit Komplikasi
Sarti mengatakan sudah setahun ini Yoyok sakit. Dia masih bisa berjalan tetapi sudah tidak bisa aktivitas terlalu berat.
"Pak Yoyok tuh udah setahun ini dia tuh sakit kayak sakit apa ya, komplikasi sih. Jadi kayak ya paru-paru terus hati, pokoknya komplikasi," katanya.
Dibantu Tetangga
Selama ini yang merawat Yoyok adalah tetangga sekitar. Terlebih ketika Yoyok sudah tidak dapat bansos, para tetangga saling berbagi makanan ke Yoyok.
"Iya tetangga yang ngopeni (berbagi makanan)," katanya.
Rumah yang ditempati Yoyok ini sewanya antara Rp 2,5 juta sampai Rp 3 juta.
Sarti sendiri juga terlempar dari desil 4 ke desil 8. Hal itu dia ketahui dari petugas saat dirinya tak lagi dapat PKH.
Sarti berharap, pendataan desil bisa sesuai fakta di lapangan. Khususnya bagi warga seperti Yoyok yang benar-benar membutuhkan.
"Ya memprihatinkan kan, lihat aja sendiri," ujarnya.
Khawatir Sakit Jantung Tak Lagi Tercover BPJS
Kekhawatiran dirasakan warga Jogoyudan lainnya, Eka Oktilyana Suryati (45). Eka selama ini menderita penyakit jantung. Perawatannya tercover BPJS PBI.
Namun ternyata desilnya kini naik ke desil 6-10. Dia pun khawatir pengobatannya tak lagi tercover BPJS.
"Pembengkakan jantung tuh dari tahun 2020. Terus pengobatan berlanjut sampai sekarang," kata Eka.
Eka harus kontrol setiap bulannya dan rutin mengkonsumsi obat. Dia terakhir kontrol pada 20 Agustus lalu.
"Ini ada rujukan tanggal 19 September. Terus saya ngecek, iseng-iseng ngecek bansos juga, lho kok ternyata PBI JKN-nya sampai Agustus. Waduh piye iki gitu kan, langsung tadi ke klinik saya tanya," katanya.
Eka mengatakan hari ini klinik tutup sehingga dirinya akan kembali lagi ke sana besok pagi. Dia berharap, biaya pengobatannya masih bisa tercover BPJS.
"Masalahnya kan pengobatan, jujur pengobatan juga mahal. Bingung mau nanti gimana, tapi pokoknya pasrah aja sama Allah," katanya.
Sebelumnya, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang terdampak perubahan desil Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Desil yang berubah. Semula dari desil 3 ada yang meloncat ke 6, ada yang loncat ke 7 itu. Nah, tapi saya kan membuka open house hari Rabu itu biar saya untuk melihat cek ombak lah, masyarakat seperti apa," kata Hasto kepada wartawan di Balai Kota Yogyakarta, Jumat (28/8).
Open house ini dilakukan Hasto untuk melihat kondisi riil di masyarakat. Serta menampung masukan dari masyarakat, termasuk dampak terhadap akses sejumlah program bantuan.
Di sisi lain, Hasto juga telah memerintahkan Dinas Kesehatan Yogyakarta untuk menyiapkan sumber alokasi anggaran dari Jamkesda atau APBD untuk menjaga masyarakat yang terlempar dari desil rendah.
"Karena mereka yang misalkan BPJS yang sudah terlanjur cuci darah, masa dia akan kita stop itu? Itu kan tidak manusiawi, nah makanya kami berusahalah, berusaha semaksimal mungkin ya. Tentu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, tapi itu yang kami lakukan," bebernya.
Hasto mengatakan untuk BPJS ada 21 ribu Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang tidak tercover karena perubahan desil.
"21 ribu itu sekarang ini sudah terkondisi sekitar 16 ribu. Nah nanti kita masih harus, berjuang lagi untuk yang 5 ribu itu harus kita urus, ya," katanya.
Hasto mengatakan untuk soal kesehatan, APBD Kota Yogyakarta masih mampu karena menjadi prioritas.
"Mungkin yang masih kita harus banyak menggali anggaran lagi itu yang untuk pendidikan. Pendidikan itu harus harus kita refocusing lagi, menyisir menyisir kegiatan-kegiatan lain yang mungkin tidak begitu urgent kemudian bisa kita refocusing, di-refocusing ke urusan pendidikan," katanya.
"Tapi saya juga dengan cara membuka kelas baru SMP, nah itu mengatasi masalah. Karena mereka yang semula terlempar terus harus bayar karena sekolahnya di swasta, kan sekarang bisa masuk ke negeri," ujarnya.
