Muzani soal Jokowi Jadi Kader-Pamer KTA PSI: Hak Warga Berpolitik

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 1 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Ketua MPR Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026). Foto: Nasywa Athifah/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Ketua MPR Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026). Foto: Nasywa Athifah/kumparan

Ketua MPR sekaligus Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani merespons soal Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang telah secara terbuka menyatakan dirinya sebagai kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Muzani menyebut pilihan Jokowi untuk terlibat dalam politik merupakan hak setiap warga negara.

“Hak seorang warga negara dalam berpolitik,” kata Muzani di Gedung Merdeka, Bandung, Minggu (27/9).

Muzani menegaskan setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan hak politik, termasuk untuk menentukan pilihan politik dan bergabung dengan partai politik.

“Saya kira siapa pun berhak untuk mendapatkan hak politik itu,” kata dia.

Presiden RI Ke-7, Joko Widodo, saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah DPD PSI Kota Bandung di Grand Pasundan Convention, Kota Bandung, Sabtu (26/9/2026). Foto: Abisatya/kumparan

Sebelumnya, Jokowi secara terbuka menegaskan statusnya sebagai kader PSI sejak 14 Oktober 2025. Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri Rakorda DPD PSI Kota Bandung, Sabtu (26/9/2026), sambil memamerkan Kartu Tanda Anggota (KTA) miliknya.

“Nama: Joko Widodo. Nomor Keanggotaan: S337220257777777. Saya enggak tahu kenapa nomor tujuhnya kok banyak sekali,” seloroh Jokowi.

Ia pun meminta tak ada lagi pihak yang berspekulasi. Ia menegaskan bahwa dirinya sudah menjadi bagian dari keluarga PSI.

“Jadi sudah jelas semuanya, ya? Jangan sampai ada yang meragukan bahwa saya ini sudah menjadi keluarga besar PSI,” tegasnya.