Netanyahu Tolak 15 Poin Rencana Perdamaian AS di Gaza
PerbesarPerdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak proposal terkait Gaza yang dilontarkan Amerika Serikat (AS). Penolakan tersebut diprediksi menciptakan jarak antara Netanyahu dan Presiden Donald Trump di saat ia berupaya memperkuat basis dukungannya menjelang pemilihan umum yang diprediksi akan berlangsung sengit.
Setelah lebih dari seminggu melontarkan kritik yang kian meningkat terhadap rencana tersebut, dan meskipun telah menerima jaminan bahwa Israel tidak perlu segera memulai penarikan pasukan dari Gaza, Netanyahu secara tegas menolak kesepakatan itu.
"Israel menolak dokumen yang memuat 15 poin tersebut," ujar Netanyahu, merujuk pada rencana yang disetujui Hamas pada akhir Juli lalu, dikutip dari AFP.
Militer Israel disebutnya tidak akan menarik pasukan dari Gaza. Salah satu poin dalam proposal itu adalah menarik pasukan Israel dari Gaza.
"Tidak akan melakukan penarikan pasukan apa pun sampai Hamas benar-benar dilucuti senjatanya, dan akan terus menggagalkan ancaman terhadap pasukan serta warga kami," tegasnya dalam rapat kabinet.
Netanyahu menyebut Trump, yang sebelumnya memuji kesepakatan Gaza itu sebagai tonggak sejarah bagi perdamaian, sebagai "sahabat terbaik kami di Gedung Putih". Namun, ia segera menegaskan kesiapannya untuk menentang Trump, seraya menyatakan bahwa Israel sedang menyampaikan keberatannya kepada pihak Amerika Serikat.
"Mereka memiliki gagasan-gagasan; sebagian dapat kami terima dan sebagian tidak, dan kami tahu bagaimana mempertahankan pendirian kami dalam hal-hal ini," ujarnya.
Netanyahu, pemimpin Israel dengan masa jabatan terlama, saat ini memiliki tingkat dukungan yang setara atau bahkan tertinggal dalam beberapa jajak pendapat menjelang pemilihan umum tanggal 27 Oktober. Pemilu ini merupakan yang pertama digelar sejak serangan dahsyat Hamas pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang di Gaza.
Jajak pendapat menunjukkan bahwa rencana terkait Gaza tersebut tidak mendapat sambutan baik dari basis pendukung sayap kanan Netanyahu, dan para anggota kabinet dari kelompok sayap kanan ekstrem telah mendesaknya untuk membatalkan rencana itu.