Sohibul Iman: MPR Akan Detail Verifikasi Cawapres Usulan Prabowo, Agar Tak Ada Persoalan

Wakil Ketua MPR RI Mohamad Sohibul Iman mengungkap tiga kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masuk ke dalam tim verifikasi calon Wakil Presiden (Wapres) yang akan dibentuk MPR RI. Ketiganya ialah Hidayat Nur Wahid (HNW), Tifatul Sembiring, dan Johan.
Selain ketiga kader tersebut, Sohibul mengatakan dirinya juga akan menjadi bagian dari tim verifikasi dalam kapasitasnya sebagai pimpinan MPR RI.
“Dari PKS 3 orang katanya. Pak Hidayat, Pak Tifatul sama Pak Johan masuk di dalam tim verifikasi dan saya juga sebagai pimpinan ada di situ,” ungkap Sohibul saat ditemui wartawan usai dilantik sebagai Wakil Ketua MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).
Sohibul kemudian menjelaskan susunan pimpinan dua perangkat yang disiapkan MPR untuk proses pengisian jabatan wapres.
Ia menyebut Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Rerie) akan memimpin tim verifikasi, sedangkan panitia ad hoc yang bertugas menyiapkan pelaksanaan sidang akan diketuai Bambang Wuryanto (Bambang Pacul).
“Ketua tim verifikasi itu Ibu Rerie. Kemudian tim ad hoc itu ketuanya adalah Pak Bambang. Bambang Pacul ya, kalau nggak salah ya ketuanya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sohibul menjelaskan tim verifikasi akan bertugas memeriksa dua nama cawapres yang nantinya diajukan Presiden Prabowo Subianto kepada MPR. Pemeriksaan akan dilakukan secara mendetail, terutama menyangkut riwayat pendidikan para calon.
Menurutnya, MPR ingin memastikan proses verifikasi berjalan menyeluruh agar persoalan terkait latar belakang pendidikan calon tidak kembali menimbulkan kontroversi.
“Dan saya kira MPR belajar dari apa yang terjadi kemarin. MPR akan berusaha semaksimal mungkin bahwa verifikasi ini bisa betul-betul sampai detail supaya nanti ke depan tidak ada persoalan ya, terutama dari sisi riwayat pendidikan dari para calon itu, supaya nanti tidak terjadi kontroversi,” jelasnya.
Di sisi lain, Sohibul menyebut agenda sidang pemilihan dan penetapan wapres sebelumnya telah ditetapkan berlangsung pada 2 Desember 2026. Namun, ketika ditanya terkait isu pengunduran jadwal sidang menjadi tanggal 9 Desember, ia mengaku belum mengetahui akan hal itu.
Tetapi ia mengaku mendengar adanya kemungkinan permintaan dari pihak koalisi presiden agar sidang tersebut diundur selama satu pekan.
“Saya sejauh ini belum tahu. Saya belum tahu ya, tapi memang saya mendengar katanya ada kemungkinan dari pihak koalisi presiden minta diundur ya, satu pekan gitu,” bebernya.
“Tapi yang jelas, tentu sekarang seluruh pimpinan MPR sudah menetapkan agenda kan, bahwa nanti akan ada sidang pemilihan dan penetapan wakil presiden tanggal 2 Desember ya, kalau tidak ada nanti tidak ada perubahan ya,” lanjut Sohibul.
Apabila permintaan tersebut disepakati pimpinan MPR, sidang pemilihan dan penetapan wapres berpotensi bergeser dari 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.
“Nah kalau ini kemudian nanti disepakati oleh pimpinan MPR, ya tentu bukan tanggal 2 berarti kira tanggal 9 Desember,” pungkasnya.
