Universitas Terbuka sebagai Special Mission Campus demi Indonesia Maju 2045

Pendidikan tinggi

Pada tahun 2030-2040, Indonesia diprediksi akan mengalami bonus demografi yaitu suatu keadaan dimana penduduk usia produktif memiliki proporsi yang lebih besar dibandingkan dengan usia non produktif. Dengan adanya bonus demografi ini, Indonesia diprediksi akan menjadi negara maju pada tahun 2045, tepat 100 tahun kemerdekaan Indonesia.

Namun, bonus demografi ini perlu disikapi dengan kebijakan yang tepat oleh pemerintah karena jika pemerintah salah mengambil kebijakan, bonus demografi tersebut dapat terlewat dan muncullah beban demografi di masa yang akan datang.

Salah satu kebijakan yang perlu diperhatikan adalah kebijakan pendidikan. Hal ini dikarenakan untuk mendukung Indonesia agar menjadi negara maju di tahun 2045, Indonesia perlu memiliki sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas dari segi pengetahuan dan keahlian.

Permasalahannya, tingkat partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia masih rendah. Menurut data BPS, angka partisipasi kasar pendidikan tinggi hanya mencapai 31,45%. Selain itu, pada tahun 2021, terdapat 3,7 juta pelajar yang lulus SMA, namun hanya 1,8 juta yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Artinya, terdapat 1,9 juta lulusan SMA yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Oleh karena itu, intervensi dari pemerintah sangat diperlukan agar permasalahan ini dapat teratasi.

Beasiswa, bukan pinjaman pendidikan

Beberapa pihak menyebutkan bahwa salah satu hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi adalah dengan memberikan pinjaman kepada mahasiswa sebagaimana yang baru-baru ini dilakukan oleh Institut Teknologi Bandung. Namun, menurut hemat penulis, cara ini akan menimbulkan masalah baru di masa depan berupa tingginya angka gagal bayar dari pinjaman ini. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa skema beasiswa lebih tepat untuk mengatasi masalah ini.

Setiap tahunnya, pemerintah Indonesia, salah satunya melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) memberikan ribuan beasiswa untuk jenjang S2 dan S3 baik di dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, bagi masyarakat yang tidak mampu, juga terdapat beasiswa KIP kuliah untuk jenjang S1. Namun, permasalahannya adalah terdapat lulusan SMA yang tidak eligible untuk mendapatkan KIP kuliah, tetapi juga tidak cukup mampu untuk membiayai pendidikan di perguruan tinggi. Pada segmen inilah pemerintah perlu melakukan upaya berupa pemberian beasiswa agar angka partisipasi pendidikan tinggi dapat meningkat.

Anggaran yang diperlukan

Masalah berikutnya yang perlu dipecahkan adalah anggaran negara yang sepertinya tidak cukup untuk membiayai beasiswa untuk 1,9 juta lulusan SMA yang tidak meneruskan ke perguruan tinggi. Sebagai ilustrasi, diasumsikan bahwa dari 1,9 juta lulusan SMA tersebut, sebanyak 1 juta lulusan yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi karena alasan biaya.

Jika dimisalkan bahwa biaya per semester adalah Rp 5.000.000 dan diasumsikan bahwa mahasiswa selesai S1 dalam 4 tahun, maka dalam setahun pemerintah perlu menyediakan anggaran sebesar Rp 40 Triliun*. Jika ditambah dengan beasiswa biaya transportasi dari rumah menuju kampus misalnya Rp 1.000.000 per bulan, angkanya bisa naik menjadi Rp 88 triliun**. Angka ini cukup besar, karena telah menyentuh 3,4% anggaran belanja Indonesia.

Universitas Terbuka sebagai Special Mission Campus (SMC)

Solusi yang penulis tawarkan untuk masalah anggaran tersebut adalah menjadikan Universitas Terbuka (UT) sebagai Special Mission Campus (SMC). Hal ini dikarenakan murahnya biaya kuliah di UT yang hanya sekitar Rp 2.200.000 per semester. Selain itu, jurusan di UT juga sangat beragam, dimulai dari jurusan pendidikan, akuntansi, manajemen, IT, matematika, dan banyak lagi jurusan yang lain yang tentunya mampu menarik minat lulusan SMA yang berbeda-beda preferensi jurusannya. Selain itu fleksibilitas kuliah online yang diberikan UT dapat meminimalisasi biaya transportasi maupun biaya kos yang perlu dikeluarkan oleh mahasiswa karena mereka dapat belajar dari rumah.

Jika menjadikan UT sebagai SMC untuk program beasiswa ini, anggaran belanja yang perlu dialokasikan untuk program ini tidak terlalu besar. Jika diasumsikan sama dengan sebelumnya dimana 1 juta mahasiswa setiap tahunnya akan tergabung dalam program ini maka anggaran belanja yang perlu dialokasikan hanya Rp 17,6 triliun***. Jika ditambahkan biaya operasional berupa internet Rp 100.000 per bulan, maka untuk biaya internet memerlukan Rp 4,8 triliun****. Kemudian, jika ditambahkan dengan biaya pembelian laptop untuk setiap mahasiswa penerima beasiswa, maka jika diasumsikan bahwa harga 1 laptop adalah Rp 5.000.000, maka setiap tahun harus dianggarkan Rp 5 triliun***** untuk pembelian laptop. Maka, total anggaran belanja yang perlu dikeluarkan dalam 1 tahun untuk beasiswa ini adalah Rp 27,4 triliun atau hanya 0,89% dari anggaran belanja pada tahun 2023.

Sebagai penutup, pernahkan Anda membayangkan bahwa hanya dengan 0,89% anggaran belanja Indonesia, pemerintah dapat memberikan beasiswa untuk 1 juta siswa setiap tahun? Dengan memberlakukan UT sebagai SMC maka pemerintah bisa melakukan hal tersebut. Jika hal ini dilakukan, diharapkan partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia dapat meningkat sehingga kualitas sumber daya manusia Indonesia dapat meningkat pula dan dapat menjadikan Indonesia sebagai negara maju di tahun 2045.

Catatan:

*) Rp 5.000.000 x 8 semester x 1.000.000 mahasiswa

**) Rp 40 Triliun + (Rp 1.000.000 x 12 bulan x 4 tahun x 1.000.000 mahasiswa)

***) Rp 2.200.000 x 8 semester x 1.000.000 mahasiswa

****) Rp 100.000 x 12 bulan x 4 tahun x 1.000.000 mahasiswa

******) Rp 5.000.000 x 1.000.000 mahasiswa