Konten dari Pengguna

Dampak Makan Bergizi Gratis Bagi Perekonomian

Muhammad Ridho Alifuddin

Muhammad Ridho Alifuddin

Mahasiswa ITB Ahmad Dahlan Jakarta

·waktu baca 3 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Muhammad Ridho Alifuddin tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

                                                      Sumber : pixabay.com
zoom-in-whitePerbesar
Sumber : pixabay.com

Apa Itu Makan Bergizi Gratis?

Program ini awalnya disebut Makan Siang Gratis, namun kemudian berganti nama menjadi Makan Bergizi Gratis. Makan bergizi gratis adalah salah satu program Presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang rencananya akan diterapkan pada semester depan bagi anak-anak yang masih bersekolah.

Program makan bergizi gratis bertujuan untuk memperbaiki gizi anak, dengan harapan tercipta SDM yang berkualitas sehingga dapat terwujud Indonesia Emas pada tahun 2045.

Dikutip dari Liputan6.com, ada beberapa tujuan dari diterapkannya program makan bergizi gratis ini.

1. Peningkatan Gizi Anak

Program makan bergizi gratis memastikan setiap anak mendapat satu porsi makanan bergizi setiap hari sekolah, yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka.

2. Pengurangan kelaparan

Di keluarga dengan penghasilan rendah, makan bergizi gratis di sekolah membantu mengurangi beban kelaparan dan mencegah anak-anak dari kekurangan gizi.

3. Peningkatan Konsenterasi dan Prestasi Akademik

Asupan nutrisi yang cukup dan teratur dapat meningkatkan konsentrasi, daya ingat, dan kemampuan belajar anak-anak, sehingga berdampak positif pada pencapaian akademik mereka.

Itulah beberapa tujuan dari diterapkannya program makan bergizi gratis. Namun, program ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Makan Bergizi Gratis dan Dampaknya bagi Perekonomian

Makan bergizi gratis memang diperlukan untuk meningkatkan gizi anak agar mereka memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Program ini juga bertujuan untuk menciptakan SDM yang berkualitas, sehingga Indonesia Emas dapat terwujud pada tahun 2045. Namun, makan bergizi gratis memerlukan biaya yang tidak sedikit. Lalu, apa dampaknya bagi perekonomian?

Dikutip dari CNBCIndonesia.com.

Dalam penyusunan RAPBN 2025, anggaran untuk program makan bergizi gratis dialolasikan sebesar Rp 71 triliun, yang masih jauh dari ekspektasi.

Saat kampanye pilpres sebelumnya, Prabowo memprediksi anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 460 triliun untuk menyediakan makanan bergizi bagi siswa dan siswi.

Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek), total biaya program makan siang gratis di Indonesia pada tahun 2023 mencapai Rp 10 triliun. Angka ini terus mengalami kenaikan setiap tahun, dengan peningkatan rata-rata sekitar 10-15% per tahun. Pada tahun 2024, diperkirakan biaya program akan mencapai Rp 12 triliun, meningkat sekitar 20% dibandingkan tahun sebelumnya.

Airlangga Hartarto sempat mengusulkan penggunaan Dana BOS untuk pendanaan makan siang gratis, yang kini berganti nama menjadi makan bergizi gratis.

Dikutip dari Tempo.co

Jatah dana BOS untuk Kementerian Pendidikan setiap tahunnya adalah 20 persen dari APBN, dengan total Dana BOS sekitar Rp53 triliun per tahun. Penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis dianggap tidak memungkinkan, karena menurut perhitungan Bappenas, program ini memerlukan Rp185 triliun untuk 70 juta siswa dengan harga per porsi Rp15 ribu. Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, pendanaan program makan siang gratis ini akan semakin mengurangi anggaran untuk pendidikan. "Ini dana untuk pendidikan sudah sedikit," ujarnya kepada Tempo pada Jumat, 1 Maret 2024.

Program makanan gratis yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto dianggap berisiko meningkatkan utang dalam anggaran pemerintah, yang saat ini sudah mencapai hampir 38% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk memperluas ruang fiskal, diperkirakan pemerintah akan meningkatkan penerimaan pajak. Pemerintahan Prabowo-Gibran menargetkan rasio pajak (tax ratio) hingga 23%.