Paradoks Kota Global
Mengelola penerbitan buku Untitled.Press. Aktif di komunitas musik The State of Sounds sebagai jurnalis dan content writer.
·waktu baca 7 menit
Tulisan dari Muhammad Ridwan Tri Wibowo tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarTahun lalu, Jakarta berumur 498 tahun. Dua tahun lagi, Jakarta genap memasuki umur 5 abad. Maka, dengan itu pemerintah Jakarta berambisi membawa Jakarta masuk ke dalam daftar 50 kota global. Ambisi ini terlihat jelas dari tema HUT ke-498 Jakarta–”Jakarta Kota Global dan Berbudaya”. Selain itu, ambisi ini juga ditegaskan dalam visi pembangunan Jakarta 2025-2029. Yaitu, menjadikan Jakarta sebagai pusat kota global atau menjadi pusat perekonomian yang mampu berdaya saing internasional dan berkelanjutan.
Secara peringkat, memang ada kemajuan. Berdasarkan laporan Global City Index 2024, Jakarta berada di peringkat ke-74 dari 156 kota global. Kini, posisi Jakarta naik ke peringkat 71. Oleh karena inilah, optimisme pemerintah Jakarta tumbuh. Global City Index sendiri mengukur ini semua melalui lima tahap: aktivitas bisnis, kualitas sumber daya manusia, pertukaran informasi, pengalaman budaya, dan keterlibatan politik. Nah, dari kelima dimensi tersebut, kualitas sumber daya manusia dan keterlibatan politik menjadi pendorong utama kenaikan kota global Jakarta.
Pemerintah Jakarta membaca dua hal di atas sebagai tren positif, khususnya perkembangan sumber daya manusia (SDM). Lalu, pertanyaan dari mana pemerintah Jakarta menilai tersebut? Dari peringkat “human capital” yang terus naik signifikan. Dengan itu, pemerintah Jakarta dengan percaya diri menyatakan bahwa SDM Jakarta siap ditingkat global. Namun sayangnya, fakta di lapangan bertolak belakang. Artikel Harian Kompas yang berjudul “Penduduk Bekerja Lulusan Diploma dan Sarjana di Jakarta Menurun” menunjukan bahwa terjadi penurunan proporsi penduduk yang bekerja sebagai lulusan diploma empat, sarjana, hingga pasca-sarjana dalam periode Agustus 2023 hingga Agustus 2024. Angkanya turun dari 21,33 persen menjadi 17,45 persen. Pada poin ini, kita bisa mempertanyakan klaim peningkatan human capital.
Dari sini, kita bisa merenungkan apakah pemerintah Jakarta serius ingin membangun SDM seperti yang diungkapkan di atas? Apakah yang naik itu benar-benar kemampuan hidup warga, atau sekadar skor indikator saja? Pertanyaan ini sederhana, namun penting diajukan dari awal. Karena hakikatnya, warga Jakarta tidak akan bisa naik level, jika sebagian warganya masih bergulat dengan keterbatasan kemampuan, keterbatasan akses pengalaman, keterbatasan pilihan hidup, dan bayang-bayang upah murah. Padahal, kota yang ideal tidak bangun dengan optimistisme peringkat saja. Kota harus dibangun di atas pondasi warganya yang mampu tumbuh di dalamnya.
Maka, untuk itu bukan kotanya (secara fisik) saja yang naik level, tapi warga juga harus naik level taraf hidupnya. Kalau Jakarta masuk dalam daftar 50 kota global, bahkan daftar 20–seperti yang dicita-citakan jangka panjangnya, tapi warganya terjebak inkapabilitas struktural dan upah murah sama saja bohong. Saskia Sassen, pencetus istilah kota global saja menyatakan bahwa kota global kerap kali direduksi oleh pembangunan fisik (gedung-gedung tinggi) dan investasi asing. Saya tidak menolak mentah-mentah dua hal di atas, tapi yang saya takutkan adalah Jakarta hanya disiapkan sebagai pusat konsumsi, tempat elit dan oligarki memutar memutar modal, dan jadi tempat tenaga kerja bisa dibayar murah karena tidak punya banyak pilihan.
Inkapabilitas dan Mobilitas Sosial Macet
Jakarta masih memiliki krisis masalah struktural–walaupun Jakarta masih jauh lebih baik dari kota lainnya di Indonesia. Pertama, masih banyak warga Jakarta yang tidak bisa mengembangkan diri setelah lulus sekolah. Mereka terjebak jadi buruh informal pada sektor food and beverage (fnb). Mereka tidak punya waktu untuk berkumpul, berjejaring, aktualisasi diri, dan mengembangkan dirinya. Sebut saja ia tidak punya “waktu sosial”. Oleh karena itu, mobilitas sosial jadi macet.
Peluang naik level secara vertikal (ekonomi dari miskin ke kaya) sulit karena waktunya sudah habis dipakai untuk bekerja berlebihan dengan upah rendah. Kemudian, secara horizontal (sosial/budaya), mereka terasingkan dalam lingkup pergaulan. Maka, tidak usah heran, jika hidup para buruh informal gitu-gitu saja. Ini tidak terjadi kebetulan begitu saja, ada ketimpangan sistem yang sengaja–mempertahankan–”merampas keterampilan” mereka. Begitu saja. Berputar-putar dalam lingkaran setan.
Kenapa bisa begitu? Hannah Arendt, membagi tiga aktivitas manusia: kerja (labor), bekerja (work), dan tindakan (action). Singkatnya, labor adalah aktivitas yang berkaitan dengan kelangsungan hidup dan bersifat tidak pernah berakhir, contohnya: makan, tidur, atau sekedar tindakan remeh-temeh seperti beres-beres rumah. Hasilnya sesuatu yang fana dan tidak permanen.
Work adalah aktivitas menciptakan “dunia” buatan manusia, contohnya seperti rumah dan alat. Hasilnya yang membangun dunia manusia. Sedangkan, action merupakan aktivitas tertinggi yang dilakukan di ruang publik melalui ucapan dan perbuatan. Di sinilah manusia mengekspresikan diri, berinteraksi dengan sesama, dan memunculkan sesuatu yang baru ke dunia (Sumber).
Dalam logika Arendt, action diinisiasi oleh dorongan untuk mencipta dan berpartisipasi dalam kehidupan bersama. Namun, sayangnya buruh informal kehilangan action. Buruh informal tersisihkan karena terjebak dalam labor dan work, tanpa kesempatan untuk action. Atau secara, sederhana mereka kehilangan “waktu sosial”-nya sebagai manusia.
Dengan adanya “waktu sosial”, buruh informal bisa belajar: berorganisasi atau mengembagkan keterampilan baru. Melalui berbagai kegiatan positif di komunitas/organisasi–workshop atau bootcamp, dan lain-lain, buruh informal ini bisa tumbuh dan berkembang. Tapi sayangnya, apa yang terjadi di lapangan sangatlah pahit.
Banyak buruh informal yang miskin pengalaman, miskin relasi dan jaringan sosial. Hidup mereka sempit dan homogen karena lingkup pergaulannya, selalu berasal dari latar belakang yang sama. Ini patut dipertanyakan. Mau dibawa ke mana mereka? Di balik ambisi masuk ke dalam daftar 50, bahkan 20 besar, jurang lebar ketimpangan masih menganga. Kalau memang, pemerintah Jakarta ingin serius mensejahterakan warganya–tidak sekedar gengsi simbolik: kota global–yang dibutuhkan hanyalah komitmen akan keadilan akses sosial yang berkelanjutan. Bagi seluruh warga kota!
Percuma, kan, kalau Jakarta masuk ke dalam daftar 50, bahkan 20 kota global tapi warganya tetap tertinggal–sengaja ditinggal. Ambisi apa sih, kok, ngebet banget raih kota global? Jangan sekedar buat gengsi ya!
Buat Apa Maju, Kalau Warganya Tetap Tertinggal?
Jakarta sedang membranding dirinya sebagai kota yang modern, canggih, dan berkelas dunia. Namun, suatu hal yang tidak boleh luput adalah bagaimana kualitas sebuah kota, tidak pernah lepas dari kualitas manusianya. Maka, membangun kota global–kota yang katanya mensejahterakan warganya–tanpa membentuk ekosistem: kapasitas belajar untuk tumbuh, jaringan sosial lintas kelas, dan kemampuan kultural untuk hidup dalam keberagaman. Itu semua omong kosong!
Semua aspek yang saya tulis di atas, itu juga tidak bisa muncul dengan sendirinya. Ia juga butuh waktu panjang dan komitmen berkelanjutan. Tidak hanya dalam satu atau dua periode kepemimpinan. Harus ada kerja sama tiap generasi dan ganti kepemimpinan. Jadi semacam komitmen lintas rezim. Oleh karena itu, pembangunan kota harus dibangun bersama dengan membangun warganya, yaitu dengan sistem pendidikan yang tepat sasaran.
Data Harian Kompas yang saya jabarkan di pendahuluan memperlihatkan paradoks. Jika human capital benar-benar menguat, seharusnya semakin banyak lulusan berpendidikan tinggi yang terserap dalam pekerjaan layak. Data ini justru menunjukkan sebaliknya. Nah, ini bisa jadi pertanyaan apa yang salah? Apakah karena regulasi atau kebijakannya yang memang carut-marut? Atau, apakah paradoksnya ini ada kaitannya dengan sistem pendidikan kita? Mungkin saja!
Coba kita renungkan sejenak. Sudah sejak di bangku sekolah, kita hanya didorong oleh pilihan sempit. Setelah lulus sekolah, selalu diberi dua opsi: kuliah atau kerja/wirausaha–tapi tidak berikan edukasi menjalankannya. Lalu, kalau memilih kuliah ukuran pun juga sempit, Imajinasi yang tumbuh begini: “Semakin tinggi ijazahmu, semakin tinggi dan enak pekerjaanmu.” Inilah yang akhirnya membuat dunia perkuliahan jadi kehilangan marwahnya.
Padahal, kampus adalah ruang tumbuh, bereksperimen, berjejaring, menemukan jati diri dan kelebihan diri, serta akhirnya jadi tempat pengasahan keterampilan jadi semakin tajam. Tidak ketinggalan, selain sisi praktis, kampus juga membentuk kompas moral dan etika, agar ketika kamu mendapatkan jabatan tidak membuat kebijakan yang merugikan banyak orang.
Jangan Hanya Dirayakan, Juga Harus Dipertanyakan
Meraih kota global, tanpa membangun warga kotanya hanyalah ilusi pembangunan. Gedung bisa semakin tinggi, tapi bagaimana kalau warganya kota tetap tertinggal? Pembangunan kota bukan hanya soal pendapatan kota atau gengsi internasional, tetapi juga kemampuan warga kotanya untuk tumbuh. Oleh karena itu, keadilan waktu sosial, pendidikan yang tetap sasaran dan akses mendapatkan pengalaman hidup lebih baik harus menjadi fondasi dasar pembangunan kota Jakarta.
Tanpa itu, Jakarta beresiko hanya menjadi kota yang ramah bagi segelintir orang, tapi asing bagi sebagian banyak warga kotanya. Di sinilah persoalan paling mendasar dari ambisi Jakarta ingin masuk ke dalam daftar 50, bahkan 20 besar kota global. Sering digaung-gaungkan dan dirayakan, tapi jarang sekali dipertanyakan.