Kala “Tiga Guru” Berbicara Berlawanan Arah
Tulisan dari Muhammad Riza Diponegoro tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarSuatu siang di peron Stasiun Ueda, kota tua di kaki Pegunungan Nagano yang dikelilingi bukit-bukit berwarna kecokelatan di musim gugur, saya menunggu kereta lokal jalur Shinano. Seorang oji-san, lelaki tua, duduk di bangku peron sebelah kanan saya, membuka bento, makan dengan tenang, lalu melipat bungkusnya rapi dan memasukkannya ke dalam tas. Tidak ada tempat sampah di sekitar peron itu. Tidak ada petugas yang mengawasi. Tidak ada kamera yang mengarah kepadanya. Ia melakukan itu karena memang begitulah yang dilakukan orang.
Saya kembali teringat momen itu karena saya baru saja membaca bahwa di kereta-kereta Jepang pada tahun 1960-an, pemandangannya sangat berbeda. Sampah berserakan. Penumpang membuang bungkus makanan dan puntung rokok begitu saja ke lantai gerbong. Tokyo pada masa itu sedang mabuk pertumbuhan ekonomi, produksi industri naik tiga ratus persen dalam satu dekade, dan kebiasaan buang sampah sembarangan adalah kenyataan sehari-hari yang tidak ada yang mempermasalahkannya. Gubernur Tokyo Ryokichi Minobe bahkan harus mendeklarasikan apa yang ia sebut "Perang Melawan Sampah" pada September 1971 karena kondisi kota sudah tidak tertanggungkan.
Jepang yang kita kagumi hari ini, yang bersih dan teratur bahkan tanpa tempat sampah di jalanan, tidak selalu seperti itu. Mereka membangunnya. Dan cara mereka membangunnya adalah kunci dari apa yang tidak kita miliki.
Dua reformasi, satu benang merah
Ketika Restorasi Meiji dimulai pada 1868, Jepang melakukan sesuatu yang sangat berani. Mereka memutuskan bahwa modernisasi bukan hanya soal teknologi dan industri, melainkan soal membentuk manusia. Pada 1890, Kaisar Meiji mengeluarkan Kyoiku Chokugo, Reskrip tentang Pendidikan, yang menjadi kerangka moral pendidikan nasional selama lebih dari setengah abad. Isinya adalah perpaduan nilai Konfusianisme dan Shinto yang menekankan tanggung jawab kepada sesama, kepatuhan pada tatanan, dan kontribusi kepada masyarakat.
Perang Dunia II menghancurkan banyak hal, termasuk legitimasi kerangka pendidikan imperial itu. Pasukan pendudukan Amerika membatalkan Reskrip Meiji pada 1947 dan menerbitkan Fundamental Law of Education sebagai penggantinya. Kontennya berubah total. Kesetiaan kepada kaisar digantikan oleh nilai demokrasi, persamaan hak, dan kebebasan akademik.
Tetapi ada satu hal yang tidak berubah yaitu metodenya. Reformasi 1947 menggantikan penekanan pada pelatihan menjadi subjek yang setia kepada kaisar dengan fokus baru pada pengembangan penuh kepribadian seseorang, penghargaan terhadap kebenaran dan keadilan, serta kesempatan pendidikan yang setara bagi semua warga negara. Namun di ruang kelas, setiap hari, anak-anak Jepang tetap melakukan hal yang sama seperti generasi sebelumnya. Mereka membersihkan sekolah mereka sendiri.
Penulis Jepang Yutaka Okihara menulis bahwa rutinitas membersihkan sekolah mengandung beberapa pesan moral. Tidak ada pekerjaan, bahkan pekerjaan kotor sekalipun, yang terlalu rendah untuk seorang murid. Semua harus berbagi secara setara dalam tugas bersama. Pemeliharaan sekolah adalah tanggung jawab semua orang.
Selama hampir delapan puluh tahun, sejak reformasi 1947 hingga hari ini, anak-anak Jepang mengepel lantai kelas mereka setiap hari. Mereka menyiapkan dan membagikan makan siang kepada teman-temannya. Mereka bertanggung jawab atas kebersihan kamar mandi yang mereka gunakan. Konten moral boleh berganti, dari kesetiaan imperial menjadi nilai demokratis. Tetapi pengalaman bahwa setiap individu bertanggung jawab atas ruang bersama, dan bahwa ada konsekuensi bila tanggung jawab itu diabaikan, tidak pernah dicabut dari kurikulum.
Inilah yang disebut konsistensi. Bukan hanya konsisten dalam teks kebijakan, tetapi konsisten dalam praktik harian yang mendarah daging dan memasuki tulang.
"Tiga guru" yang berbicara satu bahasa
Menjelang Olimpiade Tokyo 1964, pemerintah Jepang meluncurkan program etiket nasional. Anak-anak sekolah berlatih apa yang disebut "sopan santun Olimpiade," yakni tidak meludah sembarangan, antre dengan tertib, dan membuang sampah pada tempatnya. Program itu berhasil luar biasa. Jurnalis asing terpesona oleh kebersihan Tokyo, dan reputasi Jepang sebagai bangsa yang tertib sipil pun lahir.
Tetapi keberhasilan kampanye 1964 itu bukan keajaiban. Ia berhasil karena tanahnya sudah dipersiapkan. Anak-anak yang mengikuti program etiket Olimpiade itu adalah anak-anak yang setiap hari di sekolah sudah belajar bahwa kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab pribadi. Kampanye publik tinggal menyiram benih yang sudah tertanam.
Yang menjadikan perubahan Jepang bertahan bukan kampanye pemerintahnya, melainkan sinkronisasi antara tiga institusi yang membentuk manusia. Sekolah mengajarkan tanggung jawab melalui o-soji, pembersihan harian, dan tokkatsu, aktivitas khusus pembentukan karakter yang masuk kurikulum resmi. Hari demi hari, minggu demi minggu, murid-murid Jepang memperkuat kebiasaan positif dan pola pikir proaktif. Banyak orang dewasa Jepang mengenang masa pembersihan sekolah mereka dengan hangat, mengakui pengalaman itu sebagai yang menanamkan rasa hormat seumur hidup terhadap ketertiban, usaha, dan kewajiban sipil.
Orang tua di rumah adalah generasi yang melewati pengalaman yang sama di sekolah, sehingga apa yang diajarkan sekolah mendapat penguatan dan bukan perlawanan di dalam keluarga. Komunitas di luar rumah menerapkan norma sosial yang sama, sehingga perilaku tertib bukan hanya tuntutan sekolah melainkan ekspektasi lingkungan. Ketiga “guru” berbicara dalam satu bahasa yang sama. Generasi demi generasi.
"Tiga guru" kita yang saling mengoyak
Di Indonesia, ketiga guru itu tidak berbicara satu bahasa. Sekolah mungkin mengajarkan disiplin dan tanggung jawab. Tetapi ketika seorang anak menghadapi konsekuensi di sekolah, orang tua datang untuk mengadvokasi anaknya agar konsekuensi itu dibatalkan. Komunitas di luar sekolah mengirimkan pesan bahwa aturan adalah hambatan yang harus disiasati, bukan kontrak sosial yang dihormati.
Tiga guru yang seharusnya memperkuat satu sama lain justru saling mengoyak. Anak tumbuh dalam kebingungan tentang apakah aturan itu sungguh berlaku.
Lalu kita mengambil langkah yang memperparah kebingungan itu. Ujian Nasional dihapus. Tinggal kelas dijadikan pilihan terakhir yang hampir tidak pernah dipilih. Sekolah yang selama ini seharusnya menjadi laboratorium pertama seorang warga negara belajar bahwa tindakan memiliki akibat, pelan-pelan mengubah dirinya menjadi institusi yang menjanjikan bahwa segalanya akan baik-baik saja.
Persoalannya bukan apakah tinggal kelas itu traumatik atau tidak. Persoalannya adalah apakah anak-anak kita mendapatkan pengalaman yang cukup, selama dua belas tahun masa sekolah, bahwa standar itu nyata dan konsekuensi itu sungguh ada. Tanpa pengalaman itu, seseorang keluar dari sekolah tanpa bekal psikologis untuk hidup dalam negara hukum.
Peron Ueda itu bercerita
Kebersihan kota-kota Jepang yang dikagumi wisatawan asing bukanlah sesuatu yang selalu ada. Ia adalah hasil perubahan dramatis selama beberapa dekade terakhir. Jepang juga pernah membuang sampah di kereta. Yang membedakan mereka bukan bakat bawaan, bukan keunggulan ras, dan bukan pula keberuntungan geografis. Yang membedakan mereka adalah keputusan untuk membangun manusia secara konsisten, melalui tiga institusi yang bicara satu bahasa, dari Meiji hingga hari ini, melewati kekalahan perang dan pendudukan asing, tanpa pernah mencabut pengalaman bahwa tanggung jawab adalah nyata dan konsekuensi adalah guru terbaik.
Lelaki tua di peron Ueda itu tidak melipat bungkus makanannya karena takut didenda. Ia melakukannya karena seluruh hidupnya, sejak kelas satu sekolah dasar, tidak ada satu pun dari ketiga gurunya yang mengajarinya bahwa membuang sampah sembarangan adalah pilihan yang sah.
Kita perlu bertanya dengan jujur, ketiga guru kita sedang mengajarkan apa kepada anak-anak kita sekarang.