Gibran dan Persimpangan Sejarah Pasca Bertemu Effendi Simbolon

Sumber: Kemenpora RI, 2025

“Kok bisa berurutan gitu ya?”

Gibran Rakabuming Raka, Wapres RI, menyampaikan kalimat itu sambil tersenyum, disambut tawa dari hadirin acara HUT ke-19 PSBI Simbolon di Jakarta Selatan, awal Juli lalu. Yang dimaksudnya adalah nasib Effendi Simbolon yang baru saja dipecat dari PDI-P — dan dirinya sendiri, yang tak lama sebelumnya bernasib serupa.

Kelakar itu ringan, tapi jejaknya panjang. Karena diucapkan oleh seorang Wakil Presiden, bukan sekadar anggota keluarga partai atau influencer politik. Dan justru karena itu, pertanyaannya muncul: mengapa Gibran memilih membicarakan masa lalu dan drama partai, bukan visi kebijakan untuk bangsa yang kini ia wakili dari istana?

Gibran tampaknya masih lebih nyaman sebagai figur medsos: santai, jenaka, dekat, membumi. Persona yang ia bangun sejak jadi Wali Kota Solo — membalas keluhan warga dengan meme, membagikan video singkat di TikTok, sesekali menembak candaan sarkas di X. Ia bukan politisi era pamflet, melainkan anak kandung zaman algoritma.

Dan untuk waktu tertentu, gaya ini memang berhasil. Gibran jadi semacam “warganet senior” yang kebetulan menjabat kepala daerah. Ia relatable. Ia viral. Tapi sekarang ia bukan hanya wali kota. Ia Wakil Presiden Republik Indonesia. Jabatan itu menuntut lebih dari sekadar impresi digital.

Kini, saat ia telah duduk di lingkar dalam kekuasaan, publik bertanya: di mana suara Gibran ketika negara membahas 19 juta lapangan kerja? Apa pendapatnya soal reformasi pendidikan, transformasi digital, dan kesenjangan sosial yang makin menganga?

Sampai hari ini, belum ada jawaban yang benar-benar terdengar. Yang muncul justru nostalgia, guyonan, dan gesture yang serba cair.

Fenomena ini bukan milik Gibran seorang. Tapi ia adalah contoh paling kentara dari apa yang disebut para pengamat sebagai demokrasi narsistik — sistem politik yang berubah jadi panggung citra, bukan ruang gagasan. Di era ini, politisi cukup hadir, senyum, dan terlihat ramah. Rakyat akan menganggapnya peduli. Tak perlu berbicara kebijakan, cukup posting ucapan Hari Ayah atau upload video saat hujan-hujanan di gang sempit.

Semua berubah sejak layar menjadi pintu utama persepsi publik. Dan di sinilah letak bahayanya: ketika persepsi menggantikan substansi, ketika gaya bicara lebih diperhatikan ketimbang keberanian mengambil sikap.

Gibran punya semua modal untuk menjadi pemimpin yang berarti. Ia muda, populer, punya akses dan ruang. Tapi semua itu hanya akan jadi kosmetik sejarah jika tidak dipakai untuk menyusun arah. Politik tidak bisa selamanya diisi wajah segar dan gaya jenaka. Ia butuh keberanian memilih jalan yang sulit — jalan yang tak selalu viral, tapi berdampak nyata.

Kita sebagai rakyat pun perlu jujur. Selama ini, kita terlalu gampang puas dengan pemimpin yang aktif di media sosial, tapi absen di ruang-ruang substantif. Kita mudah memberi “like”, tapi jarang menagih leadership. Kita cepat tersenyum melihat pemimpin membalas komentar warga, tapi diam saat ia tak bersuara dalam isu besar bangsa.

Padahal, demokrasi bukan reality show. Ia adalah sistem yang mengandalkan rasionalitas warga dan integritas pemimpin. Jika Gibran ingin menulis namanya dalam sejarah sebagai pemimpin nasional, bukan hanya pewaris trah, maka waktunya adalah sekarang. Ia harus bicara kebijakan, bukan hanya kelakar. Ia harus menggerakkan sistem, bukan sekadar tampil dalam bingkai.

Publik, seperti halnya pemimpin, juga harus berubah. Kita perlu menilai dari apa yang disuarakan, bukan dari seberapa sering ia tersenyum di kamera. Karena dalam demokrasi, yang terpenting bukan siapa yang tampil paling sering, tapi siapa yang bekerja paling jujur.

Gibran sudah dapat panggung. Tapi panggung itu bukan untuk bercanda terus menerus. Ia untuk memperjuangkan masa depan. Dan masa depan tak bisa dibangun hanya dari viral, tetapi dari keberanian mengambil sikap. (**)