Walkout-nya Anggota DPRD DKI Akibat Intervensi PSI yang Menolak untuk Naik Gaji

Gedung DPRD DKI Jakarta. Sumber : statistik.jakarta.go.id

Belakangan ini ramai terdengar sikap walkout yang dilakukan oleh fraksi partai di DPRD DKI Jakarta. Kala itu, fraksi PSI DPRD DKI Jakarta ditinggal walk out oleh fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta lainnya. Anggota-anggota DPRD dari fraksi-fraksi tersebut walk out lantaran PSI dinilai tidak konsisten terkait Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Tahun 2021.

Walk out itu terjadi saat rapat paripurna DPRD DKI Jakarta yang membahas tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ), Senin (14-12-2020) kemarin.

Bagaimana kronologinya?

Aksi walk out awalnya dilakukan oleh anggota DPR Fraksi Golkar Jamaludin karena menganggap fraksi PSI tidak konsisten soal kenaikan tunjangan DPRD untuk rumah dan telekomunikasi sebesar Rp 53 juta pada 2021. Aksi Jamaludin kemudian disambut tepuk tangan anggota DPRD DKI lainnya Tak lama berselang, anggota DPRD DKI dari fraksi-fraksi lain juga menyusul keluar ruang rapat. Dengan demikian, yang tersisa di ruang paripurna ialah anggota Fraksi PSI dan pimpinan DPRD DKI.

Aksi walk out ini terjadi saat PSI menyampaikan pandangannya. Setelah PSI selesai, fraksi-fraksi mulai kembali ke ruang rapat paripurna pada pukul 13.25 WIB untuk mendengar pandangan umum selanjutnya dari fraksi-fraksi.

Apa sih isi Rencana Kerja Tahunan yang dipermasalahkan itu?

RKT disusun oleh Pansus Penyusunan Revisi Peraturan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 dan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan DPRD DKI Tahun 2021 sebagaimana telah ditetapkan ke dalam Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2020.

Pada 27 November 2020, beredar rancangan anggaran RKT DPRD DKI Jakarta tahun 2021. Dana yang digelontorkan tidak main-main, karena dalam rancangan itu, setiap anggota Dewan akan mendapat anggaran Rp 8.383.791.000 dalam kurun waktu satu tahun. Jika di DPRD DKI Jakarta, ada 106 anggota legislatif, maka anggaran RKT tahun 2021 yang diajukan mencapai Rp 888.861.846.000.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan rencana anggaran RKT 2021 itu masih dalam bentuk draf. Menurutnya, semua rencana tersebut belum tentu langsung disetujui. Nantinya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan terlebih dahulu mengkajinya. Bahkan, menurutnya, anggaran Rp 888.861.846.000 sulit terealisasi. Sebab, pagu anggaran untuk DPRD DKI Jakarta hanya sebesar Rp 580 miliar.

Buntut dari rancangan anggaran itu, Ketua DPW PSI DKI Michael Victor Sianipar menginstruksikan kadernya di Fraksi DPRD DKI Jakarta menolak rancangan yang beredar. Menurut PSI, warga membutuhkan keteladanan dari wakil rakyat dikarenakan keadaan ekonomi sedang berat, pengangguran yang melonjak. Sehingga saat ini publik lebih membutuhkan keteladanan dari para pemimpinnya, dan menurutnya itu perlu ditunjukkan juga oleh wakil rakyat dengan menolak kenaikan pendapatan anggota DPRD DKI Jakarta.

Pandangan cendikiawan dan politikus perihal naik gaji?

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, anggota dewan yang walk out justru merugikan citra mereka sendiri dan partai. Dengan memprotes PSI, terlihat bahwa ada keinginan dan keegoisan dari anggota dewan untuk naik gaji di tengah pandemi, sehingga secara tidak langsung mereka sedang menggali kuburnya sendiri.

Sementara itu, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, aksi walk out tersebut sebagai sikap yang kekanak-kanakan. Sikap para anggota Dewan tersebut semakin menunjukkan bahwa selama ini mereka memang berkomplot untuk menaikkan gaji dan tunjangan melalui RKT 2021 yang dikritisi oleh PSI. Menurutnya, kasus ini semakin menunjukkan bahwa kekompakan fraksi-fraksi dalam menyepakati RKT adalah sesuatu yang dilakukan secara sadar dan penuh nafsu besar untuk mendapatkan tunjangan fantastis.

Seharusnya, anggota DPRD DKI Jakarta jangan terlalu ambisius untuk menaikkan tunjangan mereka sendiri. Terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini, dimana ekonomi sedang carut marut, gejolak sosial yang tinggi di masyarakat, dan kekhawatiran berlebih terhadap pandemi. Sebaiknya anggaran tersebut dialihfungsikan untuk bidang kesehatan seperti mengadakan vaksin gratis untuk warga Jakarta. Hal tersebut akan lebih berguna dibanding dana yang berasal dari rakyat malah dipakai untuk kepentingan pribadi anggota DPRD.