7 Hal yang Jarang Diketahui Tentang Selat Malaka

“Di Selat Malaka, di ujung Sumatera. Dua hati kita satu dalam cinta. Di Selat Malaka, di ujung Sumatera. Cinta pun terpisah ku merana...”

Kutipan lagu lawas dari Poppy Mercury yang sangat hits di tahun 1970an tersebut bisa jadi menjadi salah satu lagu yang berhasil mempopulerkan Selat Malaka ke penjuru dunia.

Namun jika dilihat lebih jauh, banyak hal tentang Selat Malaka berikut kemajuannya yang masih sangat minim diketahui oleh kebanyakan orang. Berikut beberapa fakta tentang Selat Malaka yang seringkali terlupakan bahkan bisa jadi belum diketahui orang-orang, terutama generasi muda.

1. Mulai Berkembang Pesat Sejak Kerajaan Sriwijaya

Secara historis, Selat Malaka mulai berkembang pesat sebagai salah satu urat nadi pelayaran sejak akhir abad ke-15, yaitu saat berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Peranan yang sangat menonjol dari Selat Malaka adalah sebagai tempat bertemunya berbagai saudagar yang berasal dari Persia, Arab, India, Tiongkok, dan daerah sekitar.

Barang-barang yang diperdagangkan melalui Selat Malaka antara lain tekstil, kapur barus, mutiara, kayu berharga, rempah-rempah, gading, kain katun dan sengkelat, perak, emas, sutera, pecah belah, serta gula.

2. Merupakan Jalur Transportasi Laut Kedua Terpenting di Dunia

Selat Malaka menghubungkan Samudera Hindia dengan Samudera Pasifik melalui Laut Cina Selatan dan merupakan rute laut terpendek antara kawasan timur tengah sebagai daerah penghasil minyak dan negara-negara pengguna minyak di kawasan Asia Timur dan Tenggara. Selat Malaka adalah choke point minyak terbesar kedua di dunia setelah Selat Hormuz.

Saat ini, Selat Malaka diperkirakan dilintasi tidak kurang dari 70-80 ribu kapal per tahun atau sekitar hampir 200 kapal setiap harinya. Sebagian di antaranya adalah kapal-kapal tanker raksasa yang berukuran 180.000 deadweight tonnage ke atas.

Berdasarkan data Energy Information Administration, AS (EIA) dari 60% volume minyak yang diangkut melalui laut di dunia, sepertiganya melewati selat ini (2016).

3. Indonesia sebagai Negara Terbesar yang Dilintasi Selat Malaka

Selat Malaka melintasi tiga negara: Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Namun demikian, Indonesia adalah negara terbesar sepanjang Selat Malaka dan secara alamiah menjadi pemimpin dalam upaya mengamankan selat ini dari berbagai gangguan guna menjamin kapal-kapal lancar berlayar.

4. Kasus Kejahatan di Selat Malaka Makin Menurun Jumlahnya

Sejak dahulu, isu keamanan pelayaran selalu menghantui kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka. Berbagai kasus kejahatan maritim memang faktanya kerap terjadi di wilayah tersebut. Akan tetapi, laporan yang dilansir berbagai pihak–termasuk International Maritime Organization (IMO) sendiri–terkadang bias karena banyak kasus yang oleh mereka dikategorikan sebagai perompakan, sesungguhnya kasus pencurian biasa di atas kapal.

Untuk menghadapi isu keamanan tersebut negara-negara di sekitar kawasan Selat Malaka telah bersama-sama maupun sendiri-sendiri melakukan upaya membangun sistim keamanan, penegakan hukum, dan pencegahan terjadinya insiden keamanan di Selat Malaka.

Indonesia mendorong dibentuknya forum kerja sama di antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura guna memperkuat pengamanan di Selat Malaka dan Singapura sekaligus meningkatkan koordinasi ketiga negara pantai tersebut.

Setelah melalui berbagai pembahasan tingkat tinggi maka dibentuklah forum Malacca Strait Patrol (MSP) pada tanggal 21 April 2006. MSP beranggotakan perwakilan dari angkatan bersenjata (militer), terutama Angkatan Laut, masing-masing negara pantai untuk melakukan upaya-upaya pengamanan di Selat Malaka dan Singapura.

Sejak saat itu upaya pengamanan Selat Malaka menjadi lebih terkoordinir dan efektif. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya tingkat kejahatan di Selat Malaka berdasarkan data yang dikeluarkan International Maritime Bureau (IMB) sebagai berikut.

5. Kerjasama Tiga Negara di Selat Malaka

Setelah terjadinya serangan 11 September 2001 di New York, AS, terdapat keinginan dari negara lain terutama Amerika Serikat untuk ikut serta mengamankan Selat Malaka (2004). Oleh karenanya, Indonesia, Malaysia, dan Singapura mengadakan pertemuan tingkat tinggi di Batam pada tahun 2005.

Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa tanggung jawab keamanan dan keselamatan Selat Malaka berada di tangan negara pantai bukan pihak lainnya. Hal ini juga sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, 1982 (LOSC). Meskipun demikian, negara-negara lain termasuk AS dapat berkontribusi mendukung kerja sama ketiga negara pantai tersebut.

6. Tidak Semua Bagian Selat Malaka Mudah Dilewati

Dari segi navigasi, tidak semua alur di sepanjang kawasan Selat Malaka bisa dilayari dengan leluasa, mengingat beberapa bagian dari Selat Malaka alur pelayarannya sangat sempit.

Sebagai contoh di Selat Philip yang memiliki lebar mencapai 5 kilometer, namun alur yang bisa dilewati kapal-kapal besar hanya sekitar 800 meter. Belum lagi terdapat pulau-pulau kecil (seperti Pulau Kepala Jerih dan Pulau Takung), tingkat kedalaman dasar laut di beberapa tempat yang kurang dari 23 meter ketika surut, serta seringnya perubahan arus laut dan hujan angin yang kuat secara tiba-tiba, maka hal ini menjadi tantangan tersendiri yang perlu diperhatikan.

Selat Malaka. (Foto: Wikimedia Commons)

7. Kerja Sama Keselamatan dan Perlindungan Lingkungan Maritim

Pada 16 November 1971 Indonesia, Malaysia, dan Singapura sepakat membentuk forum Tripartite Technical Expert Group (TTEG). Namun pada tahun 1975 terjadi salah satu insiden maritim terbesar di dunia, yaitu kecelakaan kapal Showa Maru yang berakibat pada tumpahan minyak di Selat Malaka.

Sejak saat itu, Indonesia, Malaysia, dan Singapura selalu mengadakan pertemuan setiap tahunnya membahas peningkatan keselamatan maritim dan perlindungan lingkungan laut Selat Malaka. International Maritime Organization (IMO) dan Jepang juga turut mendukung kerja sama ini dengan memberikan berbagai bantuan. Jepang turut andil mengingat kapal-kapal berbendara Jepang juga kerap melewati Selat Malaka.

Ke depan diprediksi pelayaran di Selat Malaka terus meningkat yang berarti risiko keamanan dan insiden keselamatan maritim juga semakin besar. Oleh karena itu, kekompakan Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam mengamankan jalur strategis perairan ini harus terus dijaga serta diperkuat.

Dalam hal ini, diplomasi yang dilakukan berbagai pihak seperti aparat militer, otoritas transportasi, kebijakan luar negeri, dan yang lainnya menjadi kunci.