Ancaman Nyata Kecerdasan Buatan (AI) terhadap Keamanan Dunia

Mahasiswa Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Muhammad Terryo Pradana tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Kecerdasan buatan (AI) kini menjadi ancaman nyata bagi keamanan internasional. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi global, AI tidak lagi sekadar instrumen inovasi, melainkan telah menjelma menjadi ancaman siber dan alat persaingan geopolitik baru yang membahayakan stabilitas dunia.
Dua sisi AI kini saling bertabrakan. Di satu sisi, negara-negara yang menguasainya mendapatkan lompatan besar, mulai dari analisis intelijen presisi hingga otomasi sistem pertahanan. Namun di sisi lain, akses terhadap teknologi serupa membuka celah lebar bagi serangan siber yang kian canggih, kampanye disinformasi terstruktur, hingga hadirnya senjata otonom tanpa kontrol manusia. Ketika regulasi global tertinggal jauh di belakang laju inovasi, risiko eskalasi konflik menjadi tak terhindarkan.
Perlombaan AI Militer dan Ketiadaan Aturan Main
Laporan Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) tahun 2025 memotret bagaimana pemanfaatan AI di sektor sipil sekalipun berpotensi mengganggu perdamaian dunia. Kehadiran AI generatif, misalnya, mempercepat polusi informasi dan mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Ketika benteng fakta hancur, stabilitas politik suatu bangsa sangat mudah diguncang dari luar.
Pertemuan khusus Dewan Keamanan PBB yang membahas isu ini mempertegas bahaya tersebut. Tokoh AI dunia, Yoshua Bengio, mengingatkan bahwa risiko keamanan akibat AI bersifat lintas batas dan tak mungkin ditangani oleh satu negara saja. Sayangnya, respons komunitas internasional masih sangat terfragmentasi. Negara-negara adidaya lebih sibuk memenangi perlombaan teknologi ketimbang menyusun norma hukum bersama.
Saling curiga antarnegara justru memicu dorongan untuk memiliterisasi AI. Masalahnya, integrasi AI dalam komando militer memangkas waktu pengambilan keputusan dari hitungan hari menjadi hitungan menit. Di tengah situasi krisis, kalkulasi serba cepat berbasis algoritma ini berisiko memicu perang tak sengaja dan menutup ruang diplomasi.
Realitas di Lapangan: Dari Serangan Siber hingga Senjata Otonom
Dampak destruktif AI tidak lagi sebatas teori. Taiwan, contohnya, sudah menghadapi gempuran serangan siber berbasis AI yang mampu memetakan celah sistem pemerintah dan mencuri data secara masif. Di dalam negeri, Indonesia mencatat miliaran anomali siber setiap tahun. Saat aktor ancaman mulai mengadopsi AI, sistem pertahanan konvensional jelas akan kalah cepat.
Di saat yang sama, perkembangan Lethal Autonomous Weapons Systems (LAWS) atau senjata otonom makin mengkhawatirkan. Banyak negara enggan menyepakati pembatasan ketat terhadap senjata yang bisa memilih dan mengeksekusi target tanpa campur tangan manusia. Jika teknologi ini jatuh ke tangan kelompok non-negara, dampaknya akan sangat sulit dikendalikan.
Posisi Strategis Indonesia: Jangan Hanya Jadi Penonton
Sebagai negara non-superpower di bidang teknologi, Indonesia memiliki kepentingan vital mendorong lahirnya aturan internasional yang adil. Jika aturan main global hanya ditentukan oleh Amerika Serikat dan Cina, negara-negara berkembang hanya akan menjadi pasar dan korban dari dampak geopolitiknya.
Langkah pemerintah merumuskan panduan etika dan tata kelola AI berbasis risiko adalah awal yang baik, namun belum cukup. Indonesia harus menyuarakan posisi ini secara lebih agresif di panggung diplomasi, baik melalui PBB maupun ASEAN. Kita tidak boleh menunggu kompromi para raksasa teknologi, sebab ketika perlombaan mereka usai, aturan yang terbentuk dipastikan hanya menguntungkan kepentingan mereka sendiri.
AI memang menawarkan kemajuan besar, tetapi tanpa kerangka tata kelola keamanan yang jelas, teknologi ini justru akan memperlebar ketimpangan kekuatan dan memperbesar risiko konflik. Kecepatan diplomasi harus mengejar kecepatan inovasi. Indonesia memegang modal moral dan politik yang kuat di bidang perdamaian, kini saatnya suara itu digunakan untuk menentukan arah masa depan keamanan global.
