Perempuan Thailand Selatan: Dari Korban Konflik Jadi Penggerak Perdamaian
Mahasiswa Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Muhammad Terryo Pradana tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarKonflik di Thailand Selatan bukan fenomena baru. Wilayah yang kini dikenal sebagai Pattani, Yala, dan Narathiwat dulunya merupakan bagian dari Kesultanan Patani, kerajaan Melayu yang berdaulat sebelum diintegrasikan ke Siam melalui Perjanjian Anglo-Siamese 1909. Sejak itu, kebijakan asimilasi yang diterapkan Bangkok berulang kali memicu perlawanan. Gelombang kekerasan terbaru meledak pada 2004 setelah serangan besar-besaran terhadap pos-pos keamanan. Sejak saat itu, lebih dari 7.000 orang tewas dan ribuan lainnya terluka atau kehilangan anggota keluarga.
Di tengah konflik yang sudah berlangsung lebih dari dua dekade, perempuan sering menjadi pihak yang paling lama menanggung akibatnya. Mereka kehilangan suami, saudara, atau anak. Banyak yang terpaksa menghidupi keluarga sendirian sambil menghadapi trauma, tekanan ekonomi, dan rasa tidak aman yang terus-menerus.
Beban yang Jarang Terlihat
Cerita seorang ibu di desa dekat Sungai Pattani menggambarkan situasi ini dengan jelas. Suaminya ditembak di depan rumah tiga tahun lalu. Sejak hari itu, ia harus mengurus tiga anak kecil tanpa sumber penghasilan tetap. Bantuan dari negara datang lambat dan terbatas. Ia sempat menutup diri, takut keluar rumah, dan kesulitan menjelaskan kepada anak-anaknya mengapa ayah mereka tidak pernah pulang.
Kisah serupa berulang di banyak desa di Yala dan Narathiwat. Perempuan yang ditinggal suami sering menghadapi kesulitan mengakses layanan hukum, terutama terkait warisan dan status anak. Situasi keamanan yang tidak menentu juga membuat kekerasan dalam rumah tangga meningkat. Banyak perempuan memilih diam karena takut memperburuk keadaan.
Dari Korban Menjadi Penggerak
Namun dalam beberapa tahun terakhir, muncul pergeseran yang cukup nyata. Perempuan yang semula hanya digambarkan sebagai korban mulai mengambil peran aktif di tingkat komunitas. Mereka mendampingi sesama janda, mengorganisir bantuan untuk anak yatim, dan menjadi penghubung antar kelompok yang selama ini saling curiga.
Di Yala, organisasi We Peace yang didirikan oleh Pateemoh Pohitaedaoh berkembang menjadi jaringan dengan ratusan relawan perempuan. Mereka tidak hanya memberikan bantuan material, tetapi juga ruang untuk bercerita dan saling mendukung. Bagi banyak perempuan yang kehilangan suami, kehadiran sesama perempuan yang pernah mengalami hal serupa terasa lebih mudah diterima daripada bantuan formal dari lembaga pemerintah.
Jaringan lain seperti Peace Agenda of Women (PAOW) mencoba melangkah lebih jauh. Mereka menghimpun organisasi perempuan dari latar belakang Melayu Muslim, Thai Buddha, dan etnis Tionghoa. Salah satu tuntutan utama mereka adalah pembentukan zona aman di pasar, sekolah, dan tempat ibadah. Tujuannya sederhana: menciptakan ruang publik yang relatif aman bagi warga sipil, terutama perempuan dan anak-anak.
Tantangan yang Masih Besar
Meski aktif di tingkat akar rumput, perempuan masih jarang dilibatkan dalam perundingan formal antara pemerintah Thailand dan kelompok separatis. Proses dialog masih didominasi laki-laki. Pendekatan keamanan yang kuat juga membuat ruang gerak organisasi masyarakat sipil menjadi sempit.
Selain itu, perbedaan identitas di antara kelompok perempuan sendiri kadang menjadi hambatan. Ada yang dianggap terlalu dekat dengan pemerintah, ada yang dicurigai dekat dengan gerakan separatis. Akibatnya, menyatukan suara perempuan lintas latar belakang tidak selalu mudah.
Fondasi yang Sering Diabaikan
Pengalaman di Thailand Selatan menunjukkan bahwa perdamaian tidak cukup dibangun hanya di meja perundingan. Ia juga membutuhkan fondasi di tingkat komunitas, tempat orang-orang sehari-hari menjalani hidup di tengah ketegangan. Perempuan yang selama ini menanggung dampak konflik secara langsung justru memiliki pemahaman yang cukup dalam tentang kebutuhan nyata masyarakat: rasa aman di pasar, sekolah yang bisa diandalkan, dan ruang untuk memulihkan diri dari trauma.
Mereka tidak menuntut kekuasaan besar. Yang mereka minta relatif sederhana, yaitu kesempatan untuk didengar dan dilibatkan. Tanpa itu, proses damai berisiko hanya menjadi kesepakatan di atas kertas yang sulit bertahan di lapangan.