Eskalasi Peran BPDPKS dalam Menciptakan Perekonomian Sirkular yang Berkelanjutan

Infografis Eskalasi Peran BPDPKS dalam Menciptakan Perekonomian Sirkular yang Berkelanjutan Berbasis Kelapa Sawit. Diolah oleh penulis dari berbagai sumber.

Namun, di balik potensi ekonomi yang besar, industri kelapa sawit masih dihadapkan pada tantangan keberlanjutan. Kritik terhadap deforestasi, kerusakan ekosistem, dan emisi karbon menjadi tantangan serius yang harus segera ditangani. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk menerapkan pendekatan berkelanjutan yang mendukung perekonomian hijau dan sesuai dengan standar global. Untuk mewujudkan misi tersebut, pemerintah sebelumnya telah membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada 2015.

Melalui dana yang dikumpulkan dari pungutan ekspor kelapa sawit, BPDPKS telah berkontribusi dalam mendanai program peremajaan sawit rakyat (PSR). Melalui penggantian tanaman sawit tua atau yang kurang produktif dengan varietas baru yang lebih unggul, produktivitas sawit di level petani hingga agregat secara nasional akan meningkat. Hal ini mendorong pasokan minyak kelapa sawit dalam jangka panjang yang lebih stabil. Tidak hanya itu, program ini berperan dalam konservasi lingkungan karena meminimalisir pembukaan lahan baru dan mengurangi tekanan terhadap hutan. Hingga awal 2024, program PSR telah dilaksanakan pada lahan seluas 327.065 hektare. BPDPKS juga membantu mengadakan pelatihan dan bantuan pembiayaan kepada petani sawit untuk sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) sesuai Perpres Nomor 44 Tahun 2020. Data Kementerian Pertanian pada Agustus 2024 menyebutkan bahwa 5 juta hektare lahan telah tersertifikasi ISPO.

Di sisi lain, BPDPKS diharapkan dapat memainkan peran yang lebih luas dalam menciptakan ekonomi sirkular berbasis kelapa sawit. Ekonomi sirkular adalah konsep yang mendorong pemanfaatan sumber daya secara optimal dengan meminimalkan limbah dan emisi, serta memaksimalkan daur ulang dan penggunaan ulang (reuse). Dalam konteks industri kelapa sawit, perekonomian sirkular bisa diwujudkan dengan memanfaatkan seluruh bagian dari pohon sawit, mulai dari tandan buah segar (TBS) hingga limbah produksi, seperti cangkang sawit, tandan kosong, daun, dan limbah cair. Limbah tersebut dapat diolah menjadi energi, pupuk organik, pakan ternak, atau bahan baku industri lainnya.

Ke depan, BPDPKS perlu membantu para petani atau pekerja sawit rakyat yang akan menerapkan ekonomi sirkular, seperti program Sistem Integrasi Sapi-Kelapa Sawit (SISKA). Dalam program ini, BPDPKS dapat memberikan pembiayaan berupa sapi yang pakannya berasal dari pelepah daun kelapa sawit. Penelitian Wisri Puastuti (2017) membuktikan bahwa pelepah daun kelapa sawit berperan dalam peningkatan berat badan harian sapi potong hingga 0,85 kg. Selain itu, olahan kotoran sapi nantinya akan dimanfaatkan sebagai pupuk organik untuk tanaman sawit yang terbukti mampu meningkatkan produktivitas kebun. Selain meningkatkan produksi minyak sawit dan menciptakan lapangan kerja baru, program ini juga bisa menjawab tantangan kebutuhan daging nasional yang saat ini masih mengandalkan impor.

Selain itu, BPDPKS juga perlu berkontribusi dalam mewujudkan ketahanan energi nasional dari kelapa sawit. Analisis Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakan bahwa minyak sawit merupakan bahan baku energi baru terbarukan (EBT) yang paling memungkinakan dikembangkan dalam mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Saat ini pemerintah telah melakukan konversi bahan bakar berbasis crude palm oil (CPO), yakni biodiesel B20 dan B30 yang ke depan menjadi B100 (green solar). Untuk itu, BPDPKS perlu memberikan insentif dan pendampingan terhadap industri sawit, khususnya petani swadaya, agar ikut serta dalam rantai pasok energi biodiesel tersebut. Pemanfaatan limbah sawit sebagai sumber energi terbarukan tidak hanya mengurangi emisi karbon, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi industri, membuka peluang kerja baru, serta mendukung target nasional dalam mencapai Net Zero Emissions (NZE).

Selain mendorong ekonomi sirkular, BPDPKS ke depan juga dapat berperan aktif dalam pengembangan pasar karbon yang semakin relevan dalam era keberlanjutan global. Pasar karbon dilakukan dengan transaksi sertifikat penurunan emisi karbon. Melalui pasar ini, industri sawit untuk menerima kompensasi atas upaya penyerapan emisi karbon dari pelaku usaha yang menghasilkan karbon. Industri sawit dapat masuk menjadi pelaku dalam pasar karbon melalui tiga skema, yakni konservasi dengan mekanisme bioesekuestrasi, teknik agroforestri, dan inovasi pupuk Controlling Realese Fertilizer (CRF). Dalam hal ini, BPDPKS bisa mendukung inisiasi ini melalui pelatihan dan penyiapan sertifikasi karbon untuk industri sawit. Dengan mengeskalasi perannya, BPDPKS akan semakin relevan dalam menjawab tantangan industri sawit untuk mengejar target Sustainable Development Goals (SDGs) dan standar Environmental, Social, and Governance (ESG). Jika dilakukan secara konsisten, inisiatif ini akan memastikan industri kelapa sawit tetap menjadi pilar ekonomi nasional yang berkelanjutan dan ramah lingkungan di masa depan.