Pandangan Islam atas Kekuasaan dan Kedaulatan

Ratusan warga melakukan demonstrasi di utara Ibu Kota Tripoli pada, Jumat (17/4/2020), meski pemerintah Lebanon telah memberlakukan lockdown. Mereka berunjuk rasa terkait korupsi dan masalah ekonomi di Lebanon. [AFP/Ibrahim Chalhoub

Istilah kedaulatan lazimnya dipahami berasal dari terjemahan kata-kata ‘sovereignty’ yang berarti kekuasaan tertinggi dalam atau dari negara (kedaulatan). Akan tetapi akar kedaulatan itu sendiri sebenarnya merupakan pinjaman dari bahasa Arab yang berarti dari akar kata ‘daulat’ atau ‘daulatan’ yang dalam makna klasiknya berarti pergantian atau peredaran.

Dalam al-Qur’an yang merupakan cermin penggunaan bahasa Arab klasik, kata ‘daulah´ ini dipergunakan 2 kali, yaitu dalam surat Ali ‘imron ayat 140 dan surat al-Hasyr ayat 7.

Dalam ayat tersebut kata ‘daulah’ digunakan sebagai kata kerja yang artinya beredar. Jika dalam ayat pertama terkandung muatan yang berkonotasi politik, maka ayat terakhir muatannya lebih berkonotasi ekonomi. Istilah daulat (kedaulatan) itu juga dipergunkan secara historis untuk pengertian dinasti atau kurun waktu kekuasaan. Frasefrase seperti ‘Daulat Bani Abbasiyah, ‘Daulat Bani Umaiyah’, dan lainnya.

Konsep Islam tentang kedaulatan mengungguli semua sistem yang ada setidaknya dalam dua hal:

Selanjutnya, konsep mereka tentang kekuasaan (kedaulatan rakyat) juga menyesatkan, sebagian karena rakyat tidak dapat bertindak sebagai penguasa yang berdaulat, dan sebagian karena dalam kapitalisme kehendak rakyat jarang merupakan kehendak seluruh rakyat.

Kemudian, kekuasaan dalam komunisme membingungkan karena dalam teori ini kekuasaan berarti kedaulatan rakyat, tapi dalam prakteknya menjadi kedaulatan proletariat yang menindas kebebasan berfikir dan hati nurani individu.

Sedangkan konsep tentang kedaulatan negara semakin abstrak, sehingga individu yang dihadapi segera kehilangan identitasnya.Konsep Islam tentang kedaulatan sangat sederhana, jelas, masuk akal dan meyakinkan.Konsep itu sesuai dengan kedaulatan individu dalam masyarakat serta tujuan kehidupan moral,ekonomi dan politik yang dikembangkan olehnya. Pemerintahan Islam adalah suatu demokrasi republic dengan kepala Negara, khalifah atau amir yang dipilih berdasarkan consensus warga negaranya. Ia adalah kepala negara konstitusional bukan seorang dictator. Ia harus dipatuhi selama mengikuti prinsip yang ditetapkan dalam kitab suci al-Qu’an dan sunnah. Pada saat kepala Negara mulai mengabaikan suatu prinsip yang ditetapkan dalam kitab suci al-Qur’an dan sunnah Nabi yang telah diterapkan, maka rakyat mempunyai hak sepenuhnya untuk tidak mematuhinya.

Disinilah letaknya peran oposisi dalam suatu Negara Islam. Dalam amanatnya, khalifah Abu Bakar berkata: “patuhilah aku selama aku mematuhi Allah dan Nabi-Nya. Bila aku tidak mematuhi Allah dan Nabi-Nya, aku tidak berhak kalian patuhi.”

Muhammad Zafran Jundana