Refleksi Kemerdekaan RI ke-79: Tugas Penuntasan Kemiskinan yang Belum Tuntas

Penari membawakan tarian dengan bendera merah putih pada aksi 17 Jam Menari Untuk Indonesia di Bongkeng Art Space, Bandung, Jawa Barat, Senin (17/8/2020). Foto: Novrian Arbi/ANTARA FOTO

Dalam momen peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-79, penting untuk merenungkan kemajuan negara dalam hal politik dan ekonomi. Kemiskinan adalah salah satu masalah besar yang masih dihadapi Indonesia meskipun negara tersebut telah memperoleh kemerdekaan hampir delapan puluh tahun. Kemerdekaan yang benar berarti tidak hanya bebas dari penjajahan, tetapi juga bebas dari masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yang menghalangi kemajuan seseorang. Dalam esai ini, kita akan melihat bagaimana kemiskinan dan ekonomi menjadi tantangan utama yang harus dihadapi Indonesia, dan bagaimana pemerintah berusaha menangani masalah ini.

foto : Pribadi (red/)

Kemiskinan Indonesia: Masalah yang Belum Selesai

Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi kemiskinan, itu masih menjadi salah satu masalah utama di Indonesia. Tingkat kemiskinan nasional masih berada di sekitar 9,54% pada tahun 2023, meskipun angka ini lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi masih mencerminkan jutaan orang Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Perbedaan pendapatan dan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur memperparah masalah kemiskinan.

Kemiskinan mempengaruhi masyarakat di kota dan di daerah terpencil atau pedesaan. Ketimpangan ekonomi yang ada diperkuat oleh perbedaan akses dan kesempatan antara kota dan desa, serta antara wilayah barat dan timur Indonesia. Untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, banyak masyarakat di daerah tertinggal masih menghadapi kesulitan mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai.

Ketimpangan Ekonomi: Risiko bagi Keutuhan Nasional

Ketimpangan ekonomi, baik secara regional maupun antar individu, adalah salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia. Sebagai pusat ekonomi Indonesia, Jawa dan Sumatera cenderung tumbuh lebih cepat daripada daerah di Indonesia Timur seperti Papua dan Nusa Tenggara. Hal ini menyebabkan kesenjangan dalam kemajuan, yang dapat merusak kesatuan negara.

Selain itu, perbedaan pendapatan antara orang kaya dan miskin semakin terlihat. Orang-orang yang berada di puncak piramida ekonomi biasanya menikmati pertumbuhan ekonomi Indonesia, sementara orang-orang di bawahnya tetap terpinggirkan. Ketidakadilan ini memperparah masalah sosial dan membuat program pengentasan kemiskinan pemerintah kurang efektif.

Untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan ekonomi, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah contoh nyata dari upaya pemerintah untuk membantu keluarga miskin dengan memberikan bantuan finansial yang diperlukan. Meskipun ada kendala dalam pelaksanaannya, program ini berhasil meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah memprioritaskan pembangunan infrastruktur secara masif. Proyek infrastruktur seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan mengurangi ketimpangan. Namun, masalah seperti pembiayaan, transparansi, dan dampak lingkungan seringkali muncul saat proyek ini dimulai.

Sebaliknya, pemerintah juga berkonsentrasi pada kebijakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan vokasional. Tujuan dari program pelatihan keterampilan kerja dan Kartu Indonesia Pintar adalah untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar internasional. Namun, program ini masih memerlukan peningkatan, terutama dalam hal koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Tantangan di Masa Depan: Mewujudkan Kemerdekaan yang Seutuhnya

Meskipun upaya pemerintah untuk memperbaiki ekonomi dan mengatasi kemiskinan patut diapresiasi, masih ada banyak tantangan yang harus diatasi. Untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang menguntungkan semua orang, adalah salah satu tantangan terbesar. Untuk mengurangi ketimpangan, kebijakan redistribusi yang adil, seperti perluasan program jaminan sosial dan reformasi perpajakan, diperlukan.

Selain itu, masalah global seperti perubahan iklim dan ketidakpastian ekonomi global harus dianggap serius. Sektor pertanian dan perikanan, yang merupakan sumber mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakat miskin, dapat diperburuk oleh dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, untuk menghadapi perubahan global ini, kebijakan yang berkelanjutan dan responsif diperlukan.

Saat Kemerdekaan Indonesia yang ke-79, setiap orang di Indonesia berkumpul untuk merenungkan kembali makna kemerdekaan. Kemerdekaan mencakup kebebasan politik dan kesejahteraan ekonomi serta pengentasan kemiskinan. Untuk mengubah Indonesia menjadi negara yang lebih adil, makmur, dan sejahtera bagi semua orang, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat harus berkomitmen dan bekerja keras untuk mengatasi kemiskinan dan ekonominya. Semoga bangsa ini semakin dekat dengan kemerdekaan pada peringatan kemerdekaan berikutnya.