Naili Butuh Akademisi, Bukan Sekadar Birokrasi

poto di buat pada chat gpt IA

Pembangunan daerah tidak cukup hanya dengan memastikan birokrasi berjalan dan program pemerintah terlaksana. Pembangunan membutuhkan arah yang jelas, perencanaan yang matang, kebijakan yang tepat, serta kemampuan untuk mengevaluasi apakah setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Di titik inilah Naili membutuhkan akademisi.

Pernyataan “Naili butuh akademisi” bukan berarti birokrasi tidak penting. Birokrasi tetap menjadi mesin utama pemerintahan. Namun, mesin membutuhkan arah. Dan arah pembangunan tidak boleh hanya ditentukan oleh kebiasaan, asumsi, atau rutinitas birokrasi.

Naili membutuhkan perencanaan pembangunan daerah yang berbasis pengetahuan.

Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan seharusnya tidak dimulai dari pertanyaan, “Program apa yang ingin kita buat?”

Pertanyaan pertama seharusnya adalah, “Apa persoalan utama masyarakat Naili?”

Setelah persoalan ditemukan, barulah pemerintah menentukan prioritas, menyusun intervensi, menghitung kebutuhan anggaran, menetapkan indikator keberhasilan, dan memastikan program tersebut dapat dievaluasi.

Di sinilah akademisi memiliki peran penting.

Akademisi dapat membantu pemerintah melakukan pemetaan persoalan dan potensi daerah secara lebih objektif. Perencanaan pembangunan tidak hanya berbicara tentang pembangunan fisik, tetapi juga tentang kualitas sumber daya manusia, ekonomi masyarakat, kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan, UMKM, lingkungan, hingga potensi sektor-sektor ekonomi baru.

Perencanaan yang baik harus mampu menjawab tiga pertanyaan sederhana:

Apa masalahnya? Mengapa masalah itu terjadi? Dan intervensi apa yang paling efektif untuk menyelesaikannya?

Jika tiga pertanyaan tersebut tidak dijawab dengan baik, maka pembangunan berisiko menjadi sekadar kumpulan program yang terlihat aktif, tetapi belum tentu menyelesaikan persoalan masyarakat.

Kebijakan Harus Berbasis Bukti

Era pemerintahan modern menuntut perubahan cara berpikir. Kebijakan tidak seharusnya hanya lahir dari intuisi atau asumsi.

Kebijakan publik harus semakin diarahkan pada evidence-based policy, yaitu kebijakan yang disusun berdasarkan bukti, data, penelitian, dan evaluasi.

Misalnya, ketika pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terlebih dahulu harus diketahui kelompok mana yang paling membutuhkan intervensi, apa penyebab masalahnya, dan program seperti apa yang terbukti efektif.

Begitu pula ketika berbicara mengenai UMKM.

Pemerintah tidak cukup hanya memberikan bantuan modal. Harus diketahui terlebih dahulu persoalan yang dihadapi pelaku UMKM: apakah akses modal, pemasaran, kemampuan manajemen, digitalisasi, kualitas produk, distribusi, atau justru keterbatasan pasar.

Dengan demikian, kebijakan yang lahir bukan sekadar “program bantuan UMKM”, tetapi program yang dirancang berdasarkan masalah nyata yang ditemukan di lapangan.

Di sinilah akademisi dapat menjadi jembatan antara data, ilmu pengetahuan, dan kebijakan publik.

Data Tidak Cukup Dikumpulkan, tetapi Harus Dikaji

Kita sering mendengar istilah “data adalah dasar pembangunan.” Tetapi persoalannya, memiliki data saja tidak cukup.

Data harus dibaca, dianalisis, dibandingkan, dan ditafsirkan.

Angka kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, pendapatan masyarakat, hingga perkembangan UMKM harus mampu memberikan cerita tentang kondisi daerah.

Misalnya, ketika angka pengangguran meningkat, pemerintah tidak boleh berhenti pada kesimpulan bahwa “pengangguran meningkat.”

Pertanyaan berikutnya harus muncul:

Siapa yang menganggur?

Berapa usia mereka?

Apa tingkat pendidikannya?

Sektor apa yang paling banyak kehilangan tenaga kerja?

Keterampilan apa yang mereka miliki?

Pekerjaan apa yang tersedia di daerah?

Apakah kebutuhan dunia usaha sesuai dengan kompetensi tenaga kerja lokal?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut hanya dapat dijawab apabila data dikaji secara serius.

Karena itu, akademisi dibutuhkan bukan hanya untuk menghasilkan penelitian, tetapi juga untuk membantu pemerintah mengubah data menjadi pengetahuan dan pengetahuan menjadi kebijakan.

Belajar dari Daerah Lain

Naili juga tidak harus selalu memulai semuanya dari nol.

Banyak daerah di Indonesia telah menjalankan berbagai program pembangunan dengan pendekatan yang berbeda. Ada daerah yang berhasil mengembangkan UMKM, meningkatkan pelayanan publik, mengembangkan ekonomi berbasis potensi lokal, mengelola pariwisata, memperkuat digitalisasi pemerintahan, meningkatkan kualitas pendidikan, atau membangun ekosistem ekonomi kreatif.

Program-program tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran.

Tentu bukan berarti Naili harus menyalin begitu saja kebijakan daerah lain.

Setiap daerah memiliki karakteristik, sumber daya, struktur ekonomi, budaya, dan persoalan yang berbeda. Yang perlu dilakukan adalah benchmarking: mempelajari apa yang dilakukan daerah lain, mengapa program tersebut berhasil, faktor apa yang mendukungnya, berapa biaya yang dibutuhkan, apa kelemahannya, dan bagian mana yang dapat disesuaikan dengan kondisi Naili.

Pendekatan seperti ini jauh lebih rasional daripada menciptakan program hanya berdasarkan keinginan atau tren.

Akademisi dapat memainkan peran penting dalam proses tersebut melalui penelitian komparatif dan kajian kebijakan.

Misalnya, jika Naili ingin mengembangkan sektor UMKM, maka dapat dipelajari daerah yang memiliki karakteristik ekonomi yang relatif mirip dan telah berhasil membangun ekosistem UMKM. Jika ingin mengembangkan sektor pariwisata, dapat dipelajari daerah yang berhasil mengelola destinasi dengan melibatkan masyarakat lokal.

Belajar dari keberhasilan daerah lain bukan berarti kehilangan identitas. Justru sebaliknya, Naili dapat menemukan model pembangunan yang kemudian disesuaikan dengan karakter lokal.

Membangun Ekosistem Kolaborasi

Karena itu, sudah saatnya hubungan antara pemerintah dan akademisi tidak hanya bersifat seremonial.

Akademisi jangan hanya hadir sebagai narasumber ketika pemerintah mengadakan seminar. Akademisi harus diberikan ruang untuk terlibat dalam proses perencanaan, penelitian, evaluasi, dan penyusunan rekomendasi kebijakan.

Pemerintah dapat menggandeng perguruan tinggi untuk melakukan kajian pembangunan daerah, pemetaan potensi ekonomi, evaluasi program, survei kepuasan masyarakat, analisis kemiskinan, kajian UMKM, hingga penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis data.

Kolaborasi tersebut tentu harus tetap menjaga independensi akademik.

Akademisi harus memiliki kebebasan untuk menyampaikan temuan berdasarkan data, termasuk ketika hasil kajian menunjukkan bahwa sebuah kebijakan perlu diperbaiki.

Pemerintah yang terbuka terhadap kritik ilmiah justru menunjukkan bahwa pemerintah memiliki komitmen terhadap perbaikan.

Pada akhirnya, kualitas pembangunan tidak ditentukan hanya oleh banyaknya program yang dibuat atau besarnya anggaran yang dibelanjakan.

Kualitas pembangunan ditentukan oleh ketepatan dalam menentukan masalah, ketepatan dalam memilih kebijakan, dan kemampuan mengukur dampaknya terhadap masyarakat.

Naili memiliki peluang untuk membangun tradisi baru: pembangunan yang direncanakan dengan baik, kebijakan yang berbasis bukti, data yang dikaji secara serius, serta keberanian untuk belajar dari pengalaman daerah lain.

Untuk mewujudkan itu, Naili membutuhkan birokrasi yang bekerja dan akademisi yang berpikir.

Birokrasi memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan. Akademisi memiliki kapasitas untuk menguji gagasan dan membaca persoalan berdasarkan ilmu pengetahuan.

Ketika keduanya bertemu, ditambah partisipasi masyarakat dan dukungan dunia usaha, pembangunan dapat bergerak lebih terarah.

Sebab pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan pemerintah yang bekerja, tetapi juga pemerintah yang tahu apa yang harus dikerjakan, mengapa harus dikerjakan, dan bagaimana memastikan pekerjaan itu menghasilkan perubahan.

Naili butuh akademisi, bukan untuk menggantikan birokrasi.

Naili butuh akademisi untuk memastikan bahwa birokrasi memiliki arah, kebijakan memiliki dasar, data memiliki makna, dan pembangunan memiliki tujuan yang jelas.Menurut saya, versi ini sudah lebih kuat karena empat poin Anda menjadi tulang punggung argumentasi, bukan sekadar tambahan. Jika akan dimuat di media, saya juga bisa membuat versi yang lebih tajam, provokatif, dan “menggigit,” tetapi tetap aman secara etika dan akademik.