Demonstrasi Indonesia Gelap oleh lapisan Masyarakat Jember

Sumber:Dokumen Pribadi

Tagar #IndonesiaGelap sudah bergema di telinga rakyat Indonesia, aksi demonstrasi sudah mulai dilakukan sejak hari Senin, 17 Februari 2024 yang dilakukan di berbagai daerah.

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) turun ke jalan untuk mendapatkan hak-hak mereka. Hingga hari ini aksi-aksi yang dijalankan masih berjalan.

Dalam demonstrasi tersebut terdapat 13 poin Tuntutan yang di inisiasi oleh BEM SI pada puncak demo:

1. BEM SI menuntut ciptakan pendidikan gratis ilmiah dan demokratis serta membatalkan efisiensi anggaran terhadap aspek pendidikan.

2. Membatalkan proyek strategis nasional yang bermasalah, wujudkan reforma agraria sejati.

3. Tolak revisi Undang-undang Minerba, karena hal ini bisa menjadi alat pembungkaman bagi rezim untuk kampus-kampus dan lingkungan akademik ketika bersuara secara kritis.

4. Tolak dwifungsi ABRI. karena, keikutsertaan militer dalam aspek sipil berpotensi menciptakan penekanan dan menghambat ruang yang demokratis.

5. Sahkan rancangan Undang-undang masyarakat Adat. perlunya perlindungan terhadap masyaralat adat yang jelas terhadap tanah dan kebudayaan mereka.

6. Batalkan intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang dinilai sebagai ancaman terhadap bagian-bagian yang justru menjadi kepentingan rakyat.

7. Membenahi penuh mengenai program makan bergizi gratis. Karena menurut mereka, program tersebut harus di evaluasi agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik, dan tidak menjadi kan program ini menjadi alat politik semata.

8. Anggaran tunjakan kinerja dosen harus dibayarkan. Hal ini berdampak dengan kesejahteraan akademisi yang harus diperhatikan demi kualitas pendidikan tinggi.

9. Mendesak Presiden Prabowo untuk mengeluarkan peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang Perampasan Aset.

10. Tolak revisi Undang-undang TNI, Polri dan Kejaksaan. Mereka menganggap revisi tersebut berpotensi menguatkan kekebalan para aparat juga militer dan melemahkan penguasaan terhadap aparat.

11. Efisiensi dan reshuffle Kabinet Merah Putih. karena hal ini menyebabkan anggaran yang terbuang sangat besar belum lagi jika ada para pejabat yang tidak bergantung jawab dan yang bermasalah.

12. Tolak revisi Peraturan DPR mengenai tata tertib hal tersebut sangat bermasalah dan bisa menimbulkan kesewenangan dari lembaga DPR.

13. Reformasi Kepolisian Republik Indonesia. Seperti yang kita ketahui akhir-akhir ini kepolisian sangat disoroti karena kinerja nya yang buruk dikarenakan adanya represif.

Sumber:Dokumen Pribadi

Hari ini tepatnya pada tanggal 21 Februari 2025 di kota Jember juga melakukan demonstrasi "Indonesia Gelap" di Gedung DPR yang dilakukan oleh lapisan Masyarakat. Mereka memprotes kebijakan kebijakan pemerintah yang dianggap kontra dengan rakyat. Mereka mengawali demonstrasi ini dengan berjalan dari depan gerbang Universitas Jember sampai gedung DPR.

Namun, mereka hanya menuntut 3 poin yang di inisasi:

1. Menolak Undang-undang Minerba

"Dari 3 poin tersebut dampaknya sangat signifikan terhadap masyarakat seperti halnya poin pertama peninjauan ulang terhadap undang-undang ini harus diperhatikan agar regulasi yang dibuat benar-benar saling menguntukan antara kepentingan nasional, masyarakat dan lingkungan. Pemerintah harus dapat memastikan adanya mekanisme kontrol yang ketat terhadap perpanjangan izin tambang." kata salah satu mahasiswa, Fandi, pada Jum'at (21/2/2024)

2. Menolak Efisiensi Anggaran

“Lalu poin yang kedua terkait efisisensi anggaran ini perlu dipertanyakan, alasan mengapa kebijakan efisiensi anggaran untuk apa apalagi aspek pendidikan juga terkena dampak dari efisiensi tersebut yang dimana saat ini Pendidikan di Indonesia terdapat masalah-masalah yang belum terselesaikan seperti fasilitas, gaji guru dan terkait dana bos dari efisiensi anggaran ini juga para karyawan juga terkena phk sebagai bentuk dari efisiensi anggaran. Padahal di Indonesia sendiri sangat sulit untuk mencari pekerjaan. Jadi efisiensi anggaran apakah memang benar-benar efisiensi untuk rakyat atau pejabat?.” Lanjut Fandi

3. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara)

“Poin ketiga mengenai danantara, danantara merupakan dana investasi dari BPI, yang rancu dari danantara adalah proses transpasi nya disana harus mendapatkan ijin dari DPR, disana juga danantara tidak melibatkan masyarakat sama sekali isunya alokasi dananya akan diberikan masyarakat dll. “

Maka dari itu, 3 poin tersebut penting untuk diangkat sebagai usaha memperjuangkan kesejahteraan masyarakat." Kata salah satu mahasiswa, Fandi, pada Jum'at (21/2/2024).