Ketika Dosa Jokowi Lebih Besar dari Soeharto

Dalam beberapa waktu terakhir, sering muncul berita mengenai buruknya kinerja pemerintah Indonesia, mulai dari kebijakan kontroversial hingga kasus korupsi yang merajalela. Dari tujuh pemimpin yang pernah memimpin Indonesia, terdapat dua yang pemerintahannya dikenal dengan tingginya kasus korupsi dan kolusi. Salah satu contoh utama adalah masa kepemimpinan Soeharto, yang berkuasa selama 32 tahun di bawah rezim Orde Baru.

Desain image by Ai

Korupsi pada Rezim Soeharto

Meskipun di eranya terjadi stabilitas ekonomi dan pembangunan infrastruktur, Soeharto juga menghadapi berbagai tuduhan terkait pelanggaran HAM, korupsi, dan kolusi yang terstruktur. Beberapa kebijakan yang memicu kontroversi, khususnya terkait pelanggaran HAM, antara lain:

1. Operasi Penembakan Misterius (Petrus). Dilaksanakan pada 1980-an, kebijakan ini memberikan izin bagi aparat untuk menembak mati para preman dan pelaku kriminal. Meskipun bertujuan menekan angka kejahatan, banyak korban tewas tanpa melalui proses hukum yang adil.

2. Invasi Timor Timur (1975. Indonesia, di bawah kepemimpinan Soeharto, menginvasi Timor Timur, menyebabkan 100.000 hingga 180.000 korban jiwa, sebagaimana dilaporkan oleh Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi Timor Timur (CAVR).

3. Tragedi 1965-1966. Peristiwa pembunuhan massal terhadap anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI), serta kelompok kiri lainnya. Diperkirakan korban tewas mencapai 500.000 hingga 1.000.000 jiwa.

Sebagai perbandingan, di era pemerintahan Jokowi, berbagai kebijakan kontroversial muncul dengan dampak yang mirip dengan masa Orde Baru, hanya saja lebih tersamarkan. Selama satu dekade kepemimpinannya, banyak kritik yang diarahkan kepadanya. Transparency International Indonesia (TII) mencatat bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada di angka 34 dari 100 pada tahun 2014, menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah besar di awal pemerintahannya.

Korupsi pada Rezim Jokowi

Beberapa kebijakan dan skandal yang menimbulkan kerugian besar bagi negara dan rakyat di era pemerintahan Jokowi, antara lain:

1. UU Cipta Kerja, menuai protes besar-besaran dari buruh, mahasiswa, dan aktivis karena dianggap merugikan pekerja dan lingkungan, serta disusun dengan proses yang kurang transparan dan lebih menguntungkan pihak pengusaha.

2. Skandal Korupsi e-KTP (2011-2012. Kasus yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun ini melibatkan banyak pejabat, termasuk Ketua DPR-RI saat itu, Setya Novanto.

3. Kasus Asabri dan Jiwasraya, dugaan korupsi dan pencucian uang dalam pengelolaan dana PT Asabri, dengan modus investasi fiktif. Kasus Jiwasraya merugikan negara hingga Rp 16,8 triliun.

4. Kasus Proyek BTS 4G Kominfo, mantan Menteri Kominfo, Johnny Gerard Plate, terbukti terlibat dalam skandal ini, dengan kerugian negara mencapai Rp 8 triliun. Ia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dengan denda dan uang pengganti miliaran rupiah.

5. Kasus Timah, dugaan korupsi dalam sektor pertambangan PT Timah Tbk di Bangka Belitung (2015-2022), yang menyebabkan kerugian negara besar, dengan tersangka utama seperti Harvey Moeis dan Helena Lim yang diduga menikmati keuntungan Rp 420 miliar.

6. Kasus Korupsi Pertamina (2018-2023), kasus ini diperkirakan merugikan negara Rp 193,7 triliun, mencakup praktik ekspor minyak mentah ilegal, pembelian minyak impor dengan harga tinggi, serta manipulasi subsidi dan kompensasi BBM.

Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa di era Jokowi, praktik korupsi dan kolusi tetap marak, bahkan beberapa skandalnya memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan dengan rezim Soeharto. Oleh karena itu, berbagai kritik terus bermunculan terhadap tata kelola pemerintahan yang dianggap tidak transparan dan penuh dengan penyimpangan.