Pasca Banjir Aceh, Ujian Pemulihan Baru Dimulai
Saya merupakan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syaria, UIN Syarif Hidayatuallah Jakarta
·waktu baca 6 menit
Tulisan dari Muhammadfaizul abrar tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Oleh : Muhammad Faizul Abrar
PerbesarBanjir selalu meninggalkan dua jenis genangan. Pertama, genangan air yang perlahan surut dari halaman rumah, jalan kampung, sawah, sekolah, dan tempat ibadah. Kedua, genangan persoalan yang tidak langsung hilang meski cuaca sudah kembali cerah: rumah rusak, sumur tercemar, jembatan putus, sekolah terganggu, mata pencaharian lumpuh, dan trauma yang masih melekat di ingatan warga.
Itulah wajah pasca banjir Aceh saat ini. Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah Aceh pada akhir November 2025 bukan hanya meninggalkan lumpur, tetapi juga pekerjaan besar yang membutuhkan ketelitian, keberpihakan, dan kesabaran panjang. BNPB sebelumnya mencatat sejumlah wilayah Aceh telah memasuki fase transisi darurat ke pemulihan, sementara daerah lain masih harus mempercepat pembukaan akses, pelayanan dasar, dan pemulihan fasilitas penting.
Air Surut, Masalah Belum Selesai
Di Aceh Timur, persoalan air bersih menjadi salah satu gambaran paling nyata bahwa pemulihan pascabanjir tidak sesederhana membersihkan rumah dari lumpur. Sebagian sumur warga yang tercemar setelah banjir bandang akhir 2025 belum sepenuhnya pulih. Antara mencatat, bencana di Aceh Timur berdampak luas di delapan kecamatan, merusak infrastruktur, mencemari sumber air, dan membuat warga kehilangan akses terhadap kebutuhan paling dasar.
Data Pos Komando Bencana Aceh Timur yang dikutip Antara menyebutkan 73.531 kepala keluarga atau sekitar 265.723 jiwa terdampak langsung. Selain itu, 57 orang meninggal dunia, 845 orang luka-luka, 1.815 warga menderita sakit pascabencana, serta ribuan rumah mengalami kerusakan dari ringan hingga berat. Angka-angka ini menunjukkan bahwa banjir Aceh bukan sekadar peristiwa alam yang selesai ketika air turun, melainkan krisis sosial yang berlapis.
Dalam situasi seperti ini, air bersih menjadi simbol pemulihan yang paling mendasar. Warga bisa membersihkan lantai, menyusun kembali barang yang tersisa, dan memperbaiki dinding rumah secara bertahap. Namun, tanpa air bersih, kehidupan sehari-hari sulit berjalan. Memasak, mandi, mencuci, menjaga kesehatan anak, hingga merawat lansia semuanya bergantung pada satu hal yang sering dianggap biasa ketika tersedia, tetapi menjadi sangat berharga ketika hilang.
Rumah Bukan Sekadar Bangunan
Pemulihan rumah warga menjadi agenda besar berikutnya. Pemerintah melalui BNPB menyatakan pembangunan hunian sementara hampir selesai dan kini fokus pada hunian tetap. Dalam laporan terbaru, BNPB menyebut pembangunan huntara telah mencapai 99,9 persen, sementara target hunian tetap mencapai 39.000 unit, baik yang bersifat mandiri/in situ maupun komunal.
Di Aceh Tamiang dan Aceh Timur, pemerintah juga mengupayakan peningkatan bantuan pembangunan hunian tetap in situ bagi rumah rusak berat, dari Rp60 juta per unit menjadi hingga Rp80 juta per unit. Penyesuaian ini dipertimbangkan karena tingginya harga material dan biaya distribusi ke wilayah terdampak.
Namun, rumah bagi korban banjir bukan hanya soal dinding, atap, dan lantai. Rumah adalah tempat warga menyimpan kenangan, membesarkan anak, menjalankan ibadah keluarga, dan memulai kembali harapan. Karena itu, pembangunan hunian tetap seharusnya tidak hanya mengejar jumlah unit, tetapi juga memastikan kualitas bangunan, keamanan lokasi, akses air bersih, sanitasi, listrik, sekolah, layanan kesehatan, serta mata pencaharian di sekitarnya.
Sekolah, Jembatan, dan Jalan Hidup Warga
Selain rumah, sektor pendidikan juga menjadi perhatian penting. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menargetkan sebagian besar sekolah terdampak bencana di Aceh yang sudah siap direvitalisasi dapat digunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027. Di Kabupaten Pidie, misalnya, revitalisasi sekolah menjadi bagian dari upaya mengembalikan ruang belajar yang aman dan layak bagi anak-anak.
Pemulihan sekolah tidak boleh dianggap sebagai proyek fisik semata. Anak-anak korban banjir membutuhkan ruang belajar yang mampu mengembalikan rasa normal dalam hidup mereka. Sekolah adalah tempat mereka kembali bertemu teman, membangun rutinitas, dan perlahan melepaskan ingatan tentang air bah, suara panik, serta kehilangan yang mungkin mereka saksikan.
Di sisi lain, jembatan dan jalan yang rusak juga menentukan cepat atau lambatnya pemulihan ekonomi warga. Di Bireuen, pemerintah daerah memastikan jembatan yang rusak akibat banjir bandang dan tanah longsor akhir 2025 akan dibangun kembali. Beberapa jembatan bahkan masih berada dalam tahap penyusunan Detail Engineering Design sebelum masuk ke perencanaan anggaran.
Jembatan bukan hanya penghubung antarwilayah. Bagi warga desa, jembatan adalah akses menuju pasar, sekolah, puskesmas, kebun, tempat kerja, dan keluarga. Ketika jembatan putus, ekonomi ikut terputus. Ketika jalan rusak, distribusi bantuan melambat. Karena itu, pembangunan kembali infrastruktur harus dipahami sebagai pemulihan nadi kehidupan masyarakat.
Ekonomi Warga Perlu Dipulihkan, Bukan Hanya Disantuni
Pasca banjir Aceh juga menyisakan persoalan ekonomi yang besar. Data rencana pemulihan yang dipublikasikan Pemerintah Aceh menunjukkan kerusakan ekonomi di Aceh mencapai Rp21,2 triliun, dengan kebutuhan pemulihan sekitar Rp18 triliun. Kabupaten dengan dampak ekonomi terbesar antara lain Aceh Utara, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur.
Dampak itu terasa dalam berbagai sektor, termasuk pertanian, perdagangan kecil, peternakan, dan usaha rumah tangga. Pemerintah Aceh bahkan mengusulkan bantuan ternak pengganti bagi warga yang kehilangan hewan ternak akibat banjir bandang akhir November 2025. Kementerian Pertanian mencatat ratusan ribu ternak terdampak banjir dan longsor di Sumatera, dengan Aceh menjadi salah satu wilayah yang mengalami dampak besar pada sapi, kerbau, kambing, domba, dan unggas.
Di titik ini, bantuan sosial tentu penting. Namun, warga tidak bisa selamanya ditempatkan sebagai penerima bantuan. Mereka perlu kembali menjadi pelaku ekonomi. Program padat karya, bantuan modal usaha mikro, penggantian alat kerja, pemulihan lahan pertanian, normalisasi tambak, serta dukungan pasar menjadi kunci agar pemulihan tidak berhenti pada tahap bertahan hidup, tetapi bergerak menuju kemandirian.
Pemulihan Aceh Harus Lebih Tangguh
Ada pelajaran besar dari pasca banjir Aceh: pemulihan tidak cukup hanya membangun kembali seperti semula. Jika rumah, jembatan, sekolah, dan drainase dibangun dengan pola lama tanpa memperhitungkan risiko bencana, maka warga akan kembali berada dalam ancaman yang sama.
Konsep membangun kembali dengan lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan harus menjadi prinsip utama. Pemerintah daerah, pemerintah pusat, dunia usaha, akademisi, relawan, dan masyarakat perlu duduk dalam satu arah: memperbaiki tata ruang, memperkuat sistem peringatan dini, menjaga daerah aliran sungai, memperbaiki drainase, mengawasi pembukaan lahan, dan memastikan pembangunan tidak menambah kerentanan baru.
Aceh sudah berkali-kali menunjukkan bahwa masyarakatnya memiliki daya lenting yang kuat. Solidaritas warga, kerja relawan, bantuan lintas daerah, serta keteguhan keluarga terdampak menjadi modal sosial yang sangat berharga. Namun, ketangguhan masyarakat tidak boleh dijadikan alasan untuk memperlambat tanggung jawab negara. Warga boleh kuat, tetapi mereka tetap berhak atas pemulihan yang cepat, adil, transparan, dan bermartabat.
Pasca banjir Aceh adalah ujian panjang tentang bagaimana sebuah daerah bangkit setelah dihantam bencana. Air memang telah surut, tetapi pekerjaan besar belum selesai. Rumah harus kembali berdiri. Sekolah harus kembali ramai. Jembatan harus kembali menghubungkan. Sumur harus kembali jernih. Ekonomi warga harus kembali bergerak.
Dan yang paling penting, harapan masyarakat Aceh tidak boleh dibiarkan ikut hanyut bersama banjir yang telah berlalu.
Muhammad Faizul Abrar, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, UIN Syarif Hidayatuallah Jakarta.