Pembangunan Sentra Garam Rote Ndao Dipercepat, Target Swasembada 2027
·waktu baca 3 menit
PerbesarKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempercepat swasembada garam nasional dengan membangun Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kawasan ini diproyeksikan jadi salah satu pusat produksi garam industri untuk mengurangi ketergantungan RI terhadap impor.
Pembangunan K-SIGN merupakan bagian dari strategi pemerintah mencapai swasembada garam pada 2027 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.
Pada 2024, kebutuhan garam nasional mencapai sekitar 4,8 juta ton, sementara lebih dari 55 persen kebutuhan tersebut masih dipenuhi melalui impor, terutama untuk sektor industri.
Dalam lima tahun terakhir, Indonesia rata-rata mengimpor lebih dari 2,6 juta ton garam setiap tahun. Padahal, RI memiliki potensi pesisir yang besar sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada.
“Pembangunan K-SIGN di Rote Ndao adalah jawaban atas kebutuhan strategis bangsa. Program ini bukan hanya pusat produksi garam, tetapi juga simbol kemandirian, keberlanjutan, dan keadilan sosial bagi masyarakat pesisir Indonesia,” demikian disampaikan KKP dalam keterangan resmi, Sabtu (6/6).
KKP menegaskan garam merupakan komoditas strategis yang tak hanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi juga menjadi bahan baku penting bagi berbagai sektor industri nasional.
Di sektor pangan, garam digunakan dalam produksi makanan olahan, kecap, saus, makanan kaleng hingga minuman elektrolit.
Sementara di sektor industri kimia dan manufaktur, garam menjadi bahan baku utama untuk produksi soda kaustik, klorin, kaca, sabun, deterjen, tekstil, serta pengolahan logam dan kulit.
Selain itu, garam juga memiliki peran penting di sektor kesehatan dan farmasi, seperti untuk produksi cairan infus, oralit, antiseptik, hingga garam beryodium.
Lebih lanjut, KKP memastikan pembangunan K-SIGN dilakukan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan perlindungan ekosistem pesisir. Seluruh proses pembangunan disebut telah melalui kajian teknis, pemenuhan persyaratan lingkungan, serta perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
“KKP memandang wilayah pesisir sebagai ruang hidup yang memiliki fungsi ekologis, sosial, budaya, dan ekonomi yang harus dikelola secara seimbang,” tulis KKP.
Di sisi lain, KKP telah melakukan penanaman mangrove seluas 24 hektare di sekitar kawasan K-SIGN sepanjang 2025. Program itu akan dilanjutkan pada 2026 dengan target penanaman mangrove mencapai 100 hektare di Kabupaten Rote Ndao.
"Penanaman mangrove tidak hanya berfungsi menjaga ekosistem pesisir, tetapi juga menjadi benteng alami untuk mengurangi abrasi pantai, meredam gelombang, serta menjaga keseimbangan lingkungan pesisir," lanjut KKP.
KKP juga memastikan pembangunan kawasan industri garam bakal melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah melalui berbagai forum konsultasi publik, sosialisasi, dan koordinasi teknis.
Keberadaan K-SIGN diharapkan tak hanya memperkuat ketahanan garam nasional, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan UMKM, serta menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di Rote Ndao.
"KKP menegaskan akan terus membuka ruang dialog dan menerima masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan guna memastikan pembangunan K-SIGN berjalan secara inklusif, transparan, dan berkelanjutan demi tercapainya kemandirian garam Indonesia," terang KKP.