Kratom dan Ujian Hilirisasi Kita

Ilustrasi Hilirisasi Kratom (Sumber : Ai generated)

Indonesia punya satu keunggulan yang tidak dimiliki banyak negara: sumber daya alamnya melimpah. Tapi pengalaman mengajarkan, punya sumber daya alam belum tentu berarti kita yang menikmati nilai ekonomi terbesarnya. Yang jadi soal adalah apakah kita bisa mengolahnya jadi produk bernilai tambah, membangun industri yang kompetitif, dan memastikan manfaatnya sampai ke masyarakat. Kratom (Mitragyna speciosa) bisa jadi contoh yang pas untuk melihat persoalan ini.

Tanaman yang banyak tumbuh di Kalimantan ini sudah jadi sumber penghidupan sebagian petani sekaligus komoditas dagang internasional. Permintaan dari luar negeri memang membuka peluang ekonomi, tapi juga memunculkan pertanyaan penting: sampai kapan kita cuma jualan bahan baku, dan kapan kita mulai serius membangun industri kratom yang lebih kuat di dalam negeri?

Saat ini, pertanyaan tersebut menjadi relevan, karena pemerintah mulai mendorong hilirisasi kratom lewat kerja sama antara industri, perguruan tinggi, lembaga riset, dan regulator.

Ekspor hanyalah permulaan

Perdagangan kratom menunjukkan bahwa komoditas ini punya nilai ekonomi yang nyata. Pada Februari 2025, Kementerian Perdagangan melepas ekspor kratom sebanyak 351 ton dengan nilai sekitar US$1,05 juta. Angka ini menandakan pasarnya ada dan bisa dikembangkan, meski belum cukup untuk menggambarkan seluruh potensi maupun keberlanjutan industrinya.

Kebijakan perdagangan juga terus disesuaikan. Permendag Nomor 5 Tahun 2026, yang berlaku efektif sejak 1 April 2026, mengubah sejumlah aturan ekspor, termasuk masa berlaku Eksportir Terdaftar (ET) kratom yang kini tiga tahun.

Jadi tata niaga ekspornya memang terus bergerak. Tapi memperkuat industri tidak cukup dengan sekadar mengatur siapa yang boleh mengekspor dan berapa banyak yang boleh dijual.

Untuk mendapat nilai tambah yang lebih besar, kita butuh kemampuan pengolahan, standardisasi bahan baku, teknologi ekstraksi, pengujian mutu, dan pengembangan produk yang cocok dengan kebutuhan pasar. Tanpa itu, kemampuan industri nasional kita berisiko tertinggal jauh dari laju perdagangan komoditasnya.

Industrinya sudah siap belum?

Soal kesiapan industri kratom, kita perlu melihatnya dengan lebih realistis. Pelaku usaha yang mengolah dan mengekspor sudah ada. Beberapa inisiatif juga mulai mengarah ke penguasaan teknologi dan pengembangan produk bernilai tambah.

Tapi mampu mengekspor bahan olahan itu beda cerita dengan mampu menghasilkan ekstrak terstandardisasi atau produk kesehatan yang memenuhi persyaratan regulasi. Keduanya butuh investasi, kompetensi, fasilitas pengujian, dan penguasaan teknologi yang berbeda.

Ada penelitian berjudul From Leaf to Extract: A Cost-Benefit and Input-Output Assessment of Kratom Downstreaming in Indonesia, terbit Juni 2026, yang mengkaji kelayakan ekonomi produksi ekstrak mitragynine pada skala komersial tertentu. Hasilnya memberi gambaran awal bahwa hilirisasi memang layak dipertimbangkan sebagai peluang investasi. Tapi hasilnya tidak bisa begitu saja berlaku untuk semua perusahaan atau semua jenis produk kratom.

Jadi optimisme saja tidak cukup. Kita butuh peta jalan yang mempertemukan kapasitas produksi, kesiapan teknologi, kebutuhan pasar, pembiayaan, dan persyaratan regulasi.

Aturan main harus jelas

Salah satu hal terpenting dalam pengembangan kratom adalah kejelasan regulasi, apalagi kalau pemanfaatannya mengarah ke sektor kesehatan.

Pada 6 Oktober 2026, Komite Kebijakan Sektor Kesehatan, yang melibatkan Kementerian Kesehatan dan BPOM, membahas tindak lanjut kebijakan pemanfaatan kratom sebagai bahan baku dan ekstrak untuk kepentingan kesehatan. Pembahasannya mencakup kebutuhan penelitian dan uji klinis untuk mendapatkan bukti keamanan dan efektivitasnya.

Ini perkembangan yang penting. Tapi perlu diingat, rencana penelitian atau uji klinis belum berarti kratom terbukti efektif sebagai obat, dan belum berarti semua produk berbahan kratom boleh dipasarkan sebagai produk kesehatan.

Di sinilah peran BPOM jadi strategis. Kalau jalur regulasi, persyaratan mutu, pengujian keamanan, dan bukti manfaatnya jelas, peneliti dan industri bisa tahu sejak awal tahapan apa saja yang harus dilalui.

Yang dibutuhkan bukan pelonggaran aturan tanpa dasar ilmiah, melainkan regulasi yang jelas, proporsional, dan berbasis bukti. Dengan begitu, kesehatan masyarakat tetap terlindungi, dan inovasi yang memenuhi syarat punya jalur pengembangan yang bisa diprediksi.

Pada saat yang sama, Kementerian Perindustrian perlu memperkuat kesiapan manufaktur dan investasi. Kementerian Kesehatan memegang kebijakan kesehatan dan agenda penelitian. Perguruan tinggi dan lembaga riset harus bisa menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang benar-benar bisa diterapkan. Sementara Kementerian Perdagangan tetap berperan memastikan tata niaga dan akses pasar berjalan sesuai aturan.

Semua pihak harus terhubung

Pada Oktober 2026, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mempertemukan akademisi, BRIN, BPOM, kementerian terkait, dan pelaku industri untuk berdiskusi soal percepatan industri, standardisasi, dan harmonisasi kebijakan kratom.

Forum seperti ini langkah yang bagus. Tantangan berikutnya adalah memastikan diskusinya berujung pada program kerja yang konkret.

Indonesia butuh ekosistem yang menghubungkan semuanya, petani sebagai pemasok bahan baku, industri sebagai pengolah, laboratorium sebagai penjaga mutu, kampus dan lembaga riset sebagai pengembang teknologi, serta pemerintah sebagai pembuat kebijakan sekaligus pengawas.

Petani perlu kepastian pasar dan standar mutu yang transparan. Industri butuh kepastian regulasi dan investasi yang masuk akal. Peneliti butuh akses ke fasilitas, pendanaan, dan mitra yang mau membawa hasil riset sampai ke penerapan. Regulator, tentu saja, butuh bukti ilmiah yang cukup untuk mengambil keputusan.

Semuanya harus bergerak ke arah yang sama, dengan pembagian peran dan target yang jelas.

Pengembangannya juga harus memperhatikan risiko kesehatan, keberlanjutan lingkungan, dan kepatuhan pada regulasi negara tujuan ekspor. Tidak semua bentuk produk punya risiko dan persyaratan yang sama. Karena itu, pengembangan komoditas ekspor dan pengembangan produk kesehatan sebaiknya berjalan di jalur masing-masing, sesuai karakteristik dan aturannya.

Potensi saja tidak cukup

Kratom memberi kesempatan bagi Indonesia untuk menguji kemampuan membangun industri berbasis sumber daya alam yang ditopang ilmu pengetahuan. Ukuran keberhasilannya tidak semestinya hanya volume ekspor, tapi juga seberapa besar nilai tambah yang tinggal di dalam negeri, kemampuan teknologi, konsistensi mutu, pendapatan petani, dan perlindungan konsumen.

PR kita bukanlah sekadar membuat kratom makin gampang diperdagangkan. Yang lebih penting, Indonesia harus mampu mengolahnya secara kompetitif, meneliti secara bertanggung jawab, dan mengembangkan produk berdasarkan bukti ilmiah serta aturan hukum yang berlaku.

Kalau pemerintah, industri, perguruan tinggi, dan regulator bisa berkolaborasi secara konsisten, kratom bisa jadi momentum untuk memperkuat ekosistem industri bahan alam Indonesia.

Karena yang membuat sebuah negara unggul bukan sekadar apa yang tumbuh di tanahnya, melainkan kemampuannya mengubah potensi itu menjadi nilai tambah yang bertahan lama bagi rakyatnya.