Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.100.8
29 Ramadhan 1446 HSabtu, 29 Maret 2025
Jakarta
imsak04:10
subuh04:25
terbit05:30
dzuhur11:30
ashar14:45
maghrib17:30
isya18:45
Konten dari Pengguna
#IndonesiaGelap: Perspektif Hadis Tentang Hak Mengkritik Pemerintah
27 Februari 2025 9:31 WIB
·
waktu baca 4 menitTulisan dari Mujtaba Akmal Hidayat tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

ADVERTISEMENT
Beberapa waktu yang lalu, jagat media sosial Indonesia, ramai dengan tagar Indonesia Gelap, utamanya pada platform X. Mengutip dari Tempo, percakapan atau cuitan dengan tagar Indonesia Gelap di platform X mencapai sekitar 3 juta cuitan. Jumlah yang cukup fantastis bukan ?
ADVERTISEMENT
Tagar ini juga semakin menggema, seiring dengan adanya gelombang demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” di Jakarta dan beberapa daerah lain, yang berlangsung sejak Senin (17/02/2025), yang digelar oleh sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat.
#IndonesiaGelap berangkat dari keresahan masyarakat atas kondisi yang terjadi di Indonesia. Hal ini senada dengan yang diungkapkan Ali Rif’an, M.Si., dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Jakarta, pada CNN. “Refleksi dari keresahan publik terkait kondisi Indonesia, lantaran terjadi sejumlah paradoks", ucapnya.
Indonesia, dewasa ini menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial yang semakin kompleks. Dari kebebasan berpendapat yang semakin terancam hingga maraknya ketidakadilan dalam berbagai sektor, tidak sedikit rakyat yang merasa bahwa hak mereka untuk menyuarakan kebenaran semakin terpinggirkan.
ADVERTISEMENT
Fenomena #IndonesiaGelap yang ramai diperbincangkan di media sosial menjadi salah satu bentuk ekspresi keresahan rakyat terhadap kondisi negara. Banyak masyarakat yang merasa bahwa suara mereka tidak lagi didengar dan keadilan semakin sulit ditemukan. Gerakan ini menggambarkan betapa kritik terhadap pemerintah masih menjadi hal yang relevan dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan demokrasi.
Dalam Islam, hadis sebagai salah satu sumber ajaran setelah Al-Qur’an memberikan banyak petunjuk, diantaranya mengenai hak rakyat dalam mengkritik pemerintah. Tulisan ini akan membahas perspektif hadis terkait hak mengkritik pemimpin dan urgensi menyuarakan kebenaran dalam menghadapi ketidakadilan.
Hadis dan Hak Mengkritik Pemerintah
Dalam Islam, konsep amar ma’ruf nahi munkar (menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran) tidak hanya berlaku dalam lingkup masyarakat biasa, tetapi juga dalam konteks hubungan rakyat dengan penguasa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:
ADVERTISEMENT
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ ، نَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ ، أَنَا إِسْرَائِيلُ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ أَوْ أَمِيرٍ جَائِرٍ).
“Jihad yang paling utama adalah mengatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim, atau pemimpin yang zalim” (HR. Abu Dawud, no: 4344)
Hadis ini memberikan dasar yang kuat bagi rakyat untuk berani menyuarakan kebenaran di hadapan pemimpin yang menyimpang.
Syahdan, Islam menempatkan keberanian dalam menyampaikan kebenaran sebagai salah satu bentuk jihad yang tinggi, pun menunjukkan betapa pentingnya peran rakyat dalam mengawal kepemimpinan agar tetap berada di jalur keadilan.
ADVERTISEMENT
Urgensi Mengkritik Pemimpin Zalim
Hadits ini bukan hanya sekadar anjuran belaka, namun juga menegaskan bahwa menegakkan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim termasuk perjuangan yang paling utama. Dalam konteks politik Indonesia, hadits ini sangat relevan mengingat maraknya kebijakan yang kurang berpihak pada rakyat, praktik korupsi, serta penyalahgunaan wewenang yang sering kali terjadi tanpa ada perlawanan yang berarti.
Gerakan #IndonesiaGelap mencerminkan bagaimana rakyat menggunakan hak mereka untuk mengkritik pemerintahan. Kritik yang muncul tidak sekadar bentuk ketidakpuasan, tetapi juga panggilan moral untuk memperbaiki kondisi negara agar lebih adil dan transparan. Hal ini selaras dengan ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk tidak diam terhadap ketidakadilan.
Relevansi dalam Konteks Indonesia
Kita tidak denial bahwa di Indonesia, kritik terhadap pemerintah sering kali dianggap sebagai tindakan yang berbahaya, bahkan bisa berujung pada represi. Tidak sedikit aktivis dan jurnalis yang dikriminalisasi karena mengungkap kebenaran dan menyuarakan aspirasi rakyat. Padahal, jika menilik hadis ini, menyampaikan kebenaran bukan hanya hak, tetapi juga kewajiban moral bagi setiap individu yang peduli terhadap keadilan.
ADVERTISEMENT
Sayangnya, dalam banyak kasus, kritik terhadap penguasa sering kali dibungkam dengan dalih menjaga stabilitas dan ketertiban. Padahal, jika kritik yang konstruktif disalurkan dengan baik, justru akan membantu menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Oleh karenanya, memahami hadis sahih ini juga penting, agar rakyat tidak takut untuk menyuarakan kebenaran, pun agar pemimpin menyadari bahwa kepemimpinan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Meskipun menyampaikan kebenaran adalah jihad yang utama, hal ini tidaklah semudah mengupil. Banyak orang yang menghadapi ancaman, tekanan, bahkan kriminalisasi karena terlalu vokal. Namun, hadis ini memberikan dorongan moral bahwa perjuangan untuk menegakkan keadilan memiliki nilai yang tinggi di sisi Allah.
Kesimpulan
Berdasarkan perspektif hadis di atas, rakyat memiliki hak dan kewajiban untuk mengingatkan pemimpin jika terjadi ketidakadilan. Namun, kritik tersebut harus disampaikan dengan cara yang baik dan tetap berpegang teguh pada akhlak Islam. Selain itu, pemimpin juga harus memahami bahwa amanah kepemimpinan adalah tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh keadilan.
ADVERTISEMENT
Di tengah kondisi politik Indonesia yang penuh ketimpangan, nilai-nilai Islam menuntut adanya keseimbangan antara hak rakyat untuk bersuara dan tanggung jawab pemimpin untuk menegakkan keadilan. Kritik bukanlah bentuk kebencian, melainkan wujud kecintaan terhadap negeri.
#IndonesiaGelap menunjukkan bahwa kesadaran rakyat untuk menyuarakan kebenaran masih hidup dan harus terus diperjuangkan.
Namun, mereka yang mengkritik pemerintah sering kali dicap sebagai buzzer, caper, tidak nasionalis, dan sebagainya. Seakan-akan mencintai negeri ini hanya boleh dengan diam dan neriman. Padahal, justru karena cintalah, kritik itu perlu.
Kalau kita melihat seseorang yang kita sayang melakukan suatu kesalahan, akankah kita diam saja ? Pasti tidak, kan ?
Wallahu a’lam