Dapur Terjepit Saat Rupiah Lemah dan Minyak Dunia Membara

Ilustrasi uang. Foto oleh Mufid Majnun on Unsplash

ANGKA inflasi resmi sering terlihat tenang. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi tahunan Indonesia pada April 2026 turun ke 2,42 persen, berada nyaman di dalam kisaran target Bank Indonesia (TradingEconomics, 2026). Tetapi di balik ketenangan statistik itu, ada dapur yang semakin terjepit. Rupiah yang pada Jumat, 15 Mei 2026 menembus Rp 17.606 per dolar AS, harga minyak global yang bertahan tinggi, dan kedelai impor yang sudah melampaui harga acuan pemerintah adalah kombinasi yang tidak terasa di angka agregat, namun sangat terasa di meja makan jutaan keluarga Indonesia.

Kompas.com (2026) melaporkan bahwa Prof. Rahma Gafmi, Guru Besar Universitas Airlangga, menyebut dampak pelemahan rupiah paling terasa pada komoditas pangan yang masih bergantung pada bahan baku impor seperti gandum dan kedelai. Kenaikan harga bahan baku impor sudah terjadi di tingkat produsen sejak akhir April 2026. "Ini berarti harga mi instan, roti, tahu, dan tempe berpotensi merangkak naik," ujar Rahma. Tahu dan tempe bukan makanan mewah. Keduanya adalah sumber protein utama kelas bawah. Ketika harganya naik, pilihan masyarakat menyempit, bukan karena mereka tidak mau makan lebih baik, tetapi karena mereka tidak mampu.

Data kedelai impor per 12 Mei 2026 sudah berada di Rp 13.607 per kilogram, jauh di atas harga acuan pembelian pemerintah yang ditetapkan di kisaran Rp 11.400 hingga Rp 12.000 per kilogram (Tempo.co, 2026). Josua Pardede, Chief Economist Bank Permata, menyebutkan bahwa tekanan rupiah dipicu oleh kombinasi inflasi energi global, ekspektasi suku bunga yang tetap tinggi, dan permintaan dolar AS yang meningkat. Rupiah sendiri sudah melemah sekitar 3,9 persen sejak awal tahun. Bagi perekonomian yang masih sangat bergantung pada impor untuk kebutuhan dasarnya, setiap persen pelemahan kurs adalah beban riil yang harus ditanggung konsumen.

Yang membuat tekanan ini berbahaya adalah ia datang di atas fondasi yang sudah retak sejak sebelumnya. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa inflasi pangan sepanjang 2025 mencapai 4,58 persen, tertinggi di antara semua kelompok pengeluaran, jauh melampaui inflasi umum 2,92 persen. Di waktu yang sama, rata-rata upah buruh pada Agustus 2025 hanya tumbuh 1,94 persen, berada di bawah laju inflasi kebutuhan dasar (CNBC Indonesia, 2026). Artinya, daya beli riil sudah mengalami erosi bahkan sebelum tekanan rupiah Mei 2026 ini tiba.

Korban paling diam dari tekanan ini adalah kelas menengah. Data BPS yang diolah Mandiri Institute menunjukkan bahwa jumlah kelas menengah Indonesia turun dari 47,9 juta orang pada 2024 menjadi 46,7 juta orang pada 2025, berkurang 1,2 juta orang dalam satu tahun. Proporsinya pun menyusut dari 21,4 persen populasi pada 2019 menjadi hanya 16,6 persen pada 2025 (GoodStats.id, 2026). Kelompok ini tidak mendapat bantuan sosial seperti masyarakat miskin, tetapi juga tidak punya bantalan finansial yang cukup untuk menyerap guncangan harga. Mereka terjepit di tengah: terlalu "kaya" untuk mendapat subsidi, terlalu "miskin" untuk tidak merasakan dampaknya.

NEXT Indonesia Center (2026) mengingatkan bahwa kelas menengah dan kelompok menuju kelas menengah menyumbang lebih dari 80 persen konsumsi rumah tangga nasional, yang pada 2025 berkontribusi 53,88 persen terhadap PDB. Ketika daya beli kelompok ini tergerus, dampaknya bukan hanya dirasakan di meja makan, tetapi juga di seluruh rantai ekonomi nasional, dari warung kecil, pedagang pasar, hingga produsen barang konsumsi. Tekanan pada kelas menengah adalah tekanan pada mesin pertumbuhan yang selama ini diandalkan.

Pemerintah tidak tinggal diam sepenuhnya. Menko Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa ada anggaran cadangan untuk bencana tidak terduga yang dapat digunakan untuk mensubsidi ongkos pengiriman bahan pangan jika harga melonjak (Tempo.co, 2026). Sementara Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut harga pangan saat ini masih relatif normal dan pemerintah menyiapkan intervensi jika ada komoditas yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (Suara.com, 2026). Komitmen itu perlu diapresiasi, namun respons reaktif berbasis subsidi saja tidak cukup jika akar masalahnya struktural.

Ketergantungan impor untuk gandum, kedelai, dan bahan baku pangan lainnya adalah kerentanan yang sudah diketahui bertahun-tahun. Setiap kali rupiah melemah atau harga komoditas global naik, kerentanan itu langsung berubah menjadi beban yang ditanggung konsumen. Rahma Gafmi memproyeksikan inflasi bisa bergerak menuju 4,5 hingga 4,8 persen tahun ini jika kurs tidak segera kembali ke bawah Rp 17.000 dan harga energi tidak melandai (Kompas.com, 2026). Proyeksi itu bukan sekadar angka, melainkan potret jutaan keluarga yang harus menghitung lebih cermat setiap pengeluaran harian mereka.

Ada dua pelajaran yang selalu berulang tetapi jarang benar-benar dipelajari. Pertama, stabilitas harga tidak bisa hanya bergantung pada intervensi pasar jangka pendek; ia membutuhkan kedaulatan pangan yang serius dan rantai pasok yang tidak mudah goyah oleh fluktuasi kurs. Kedua, daya beli kelas menengah adalah barometer kesehatan ekonomi yang lebih jujur daripada angka inflasi agregat, karena di sanalah tekanan struktural paling nyata dirasakan tanpa perlindungan dari mana pun.

Tahu dan tempe di meja makan hari ini adalah indikator ekonomi yang tidak ada dalam laporan BPS. Namun jutaan orang Indonesia membacanya setiap pagi, jauh lebih akurat dari angka mana pun.