Ekonomi Indonesia Disebut Kuat, Lalu Kenapa Rupiah Melemah?
Diaspora Indonesia di Belgia. Clinical Research Associate & Renal Care Educator. Menulis di media tentang kesehatan, teknologi, komunikasi, bisnis kesehatan, dan kisah perjalanan. Menjembatani sains, cerita, dan pengalaman lintas benua.
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Alan Munandar tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPada 7 April 2026, rupiah mencatat rekor terlemah sepanjang sejarah Indonesia tembus ke level Rp17.105 per dolar AS. Angka itu bukan sekadar statistik pasar. Ia adalah cermin dari rapuhnya fondasi ekonomi kita di hadapan guncangan global yang bertubi-tubi.
Pelemahan rupiah kali ini bukan sekadar fluktuasi musiman. Sejak awal Maret 2026, berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia, rupiah secara konsisten bergerak di kisaran Rp16.900 sebelum akhirnya menembus Rp17.000 pada 1 April 2026. Dua minggu berselang, angka itu masih bertahan bahkan sempat melonjak lebih tinggi.
Penyebab utamanya adalah tekanan eksternal yang berlapis. Konflik bersenjata antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang meletus sejak Februari 2026 telah mengguncang pasar energi global. Ancaman penutupan Selat Hormuz mendorong harga minyak mentah melampaui asumsi APBN 2026 yang ditetapkan sebesar US$70 per barel. Pasar keuangan merespons dengan risk-off: modal asing keluar deras dari aset negara berkembang, termasuk Indonesia, dan berpindah ke dolar AS sebagai safe haven (Kepala Ekonom Davidi Sumual, dikutip CNBC Indonesia, 2026).
Dampak nyatanya sudah terasa di lapangan. Ketua Umum GINSI Subandi mengungkapkan bahwa pelemahan rupiah yang konsisten ini telah menaikkan biaya impor antara 15 hingga 20 persen menyentuh komponen harga beli barang, ongkos pengiriman, hingga biaya pelabuhan yang berdenominasi dolar. Bagi pelaku usaha yang bergantung pada bahan baku impor, ini bukan lagi sekadar ketidaknyamanan, melainkan ancaman terhadap keberlangsungan usaha.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah kondisi cadangan devisa. Upaya Bank Indonesia mengintervensi pasar valas untuk menstabilkan rupiah telah menggerus cadangan devisa dari USD 151,9 miliar pada akhir Februari 2026 menjadi USD 148,2 miliar pada akhir Maret 2026. Intervensi memang perlu, tetapi cadangan yang terus terkikis adalah sinyal bahwa pertahanan kita ada batasnya.
Di sinilah letak persoalan yang lebih dalam. Kelemahan rupiah bukan semata soal geopolitik. Ia juga mencerminkan kerentanan struktural: ketergantungan Indonesia pada impor bahan baku, volatilitas aliran modal asing di pasar Surat Utang Negara (SUN), dan belum kuatnya diversifikasi ekspor (Kemenkeu, 2025). Selama akar persoalan ini belum diatasi, setiap guncangan eksternal akan selalu menemukan celah untuk menekan rupiah lebih dalam.
Pemerintah hingga kini memilih menahan harga BBM bersubsidi dengan mengandalkan efisiensi belanja dan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai bantalan fiskal (Sekarang.id, 2026). Pilihan ini masuk akal untuk menjaga daya beli jangka pendek. Namun, jika tekanan tidak mereda, ruang fiskal akan menyempit dan revisi APBN bukan lagi sekadar opsi, ia menjadi keniscayaan.
Rupiah di kisaran Rp17.000 seharusnya menjadi pengingat keras: stabilitas nilai tukar bukan hanya pekerjaan Bank Indonesia. Ia adalah hasil kerja bersama kebijakan moneter yang kredibel, fiskal yang disiplin, serta strategi hilirisasi dan diversifikasi ekspor yang konsisten dijalankan, bukan sekadar jargon. Jika momentum ini direspons dengan kebijakan tambal sulam, maka bukan hanya angka di layar Bloomberg yang melemah, kepercayaan rakyat pada ekonomi nasional pun ikut tergerus.